Pemilu Lebanon 2022 Digelar, Pertama Sejak Krisis Ekonomi

Apapun hasilnya, analis mengatakan Lebanon bakal menghadapi periode kelumpuhan menyusul tarik-ulur kekuasaan antarpartai setelah pemilu. Hal ini dikhawatirkan bisa memperlambat upaya reformasi.

Pemerintah di Beirut sejauh ini sudah menyepakati kerangka bantuan ekonomi senilai USD 3 miliar  dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Tapi, kucuran dana bergantung pada seberapa cepat Lebanon mengimplementasikan langkah reformasi.

Menurut PBB, sebanyak 80 persen penduduk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Krisis tidak hanya melumat lapangan kerja, tetapi juga memicu kelangkaan pangan, bahan bakar dan pemadaman berkala listrik.

Kebangkrutan negara di Lebanon termasuk krsis ekonomi paling parah sejak pertengahan abad ke19, kata Bank Dunia. 

"Lebanon harus menunjukkan komitmen dan membangun kredibilitas melalui langkah-langkah reformasi, sebelum dunia internasional bisa mengucurkan dana bantuan," kata Wakil Perdana Menteri, Saade Chami, kepada AFP. 

"Bolanya ada di tangan kami," imbuhnya.

Sebelumnya, Lebanon pada Kamis 13 Januari  2022 menggelar protes nasional terhadap melonjaknya harga dan memburuknya kondisi kehidupan, yang disebabkan oleh krisis ekonomi jangka panjang.

Pengemudi dan warga turun ke jalan dan melakukan demo di ibu kota Beirut, Tripoli, Khalde dan kota-kota lain, demikian dikutip dari Xinhua, Jumat (14/1/2022).

Mereka memarkirkan mobil di tengah jalan dan membakar tempat sampah untuk memblokir jalan utama.

Fadi Abou Chakra, juru bicara serikat stasiun bahan bakar Lebanon, mengatakan kepada Xinhua bahwa jatuhnya mata uang Lebanon telah berdampak pada setiap aspek kehidupan di negara itu.

"Masyarakat sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi mengisi mobil dengan bensin yang harganya naik menyusul kenaikan harga dolar Amerika Serikat sementara gaji masyarakat tetap," katanya.

Ali Bazzi, seorang sopir taksi, mengatakan bahwa dia tidak mampu lagi membeli bahan bakar untuk mobilnya akibat krisis di Lebanon.

Lebanon telah menderita krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah kekurangan dolar AS.

Hal ini telah menyebabkan jatuhnya mata uang lokal, menjerumuskan lebih dari 78 persen populasi ke dalam kemiskinan.

Kabinet yang dibentuk pada September lalu tidak bertemu selama tiga bulan, karena masalah persaingan politik yang berbeda dalam masalah penyelidikan ledakan pelabuhan Beirut 2020.

Pound Lebanon, yang dipatok ke dolar AS pada tingkat 1.500 pound per dolar hingga krisis meletus pada 2019, telah runtuh dan diperdagangkan di pasar paralel pada Kamis (13/1) sekitar 31.500 pound terhadap satu dolar Amerika Serikat.

Sebelumnya, Paus Fransiskus bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon pada Kamis (25/11). Dia mengumpamakan negara itu bagaikan orang yang sekarat dan berjanji akan melakukan segala daya untuk membantunya "bangkit kembali."

Vatikan dalam pernyataannya mengatakan Paus Fransiskus dan Perdana Menteri Najib Mikati, yang menjabat sejak September lalu setelah terjadi kevakuman selama setahun pada pemerintahan, bertemu secara pribadi selama sekitar 20 menit dan membahas krisis ekonomi dan sosial yang menghancurkan negara itu.

Dampak dari ambruknya keuangan Lebanon pada 2019 telah membuat sebagian besar negara itu berada dalam kemiskinan dan donor asing menuntut audit bank sentral dan reformasi keuangan sebelum mereka bersedia mengeluarkan dana.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan bencana sosial, dengan satu laporan mengatakan bahwa lebih dari separuh dari keluarga-keluarga di Lebanon memiliki setidaknya satu anak yang hanya mampu makan sekali sehari di tengah memburuknya kondisi kehidupan secara dramatis.

"Lebanon adalah sebuah negara, sebuah pesan dan bahkan janji yang layak diperjuangkan," kata Paus Fransiskus kepada delegasi Lebanon setelah pertemuan pribadi tersebut.