Joe Biden Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Pertamanya

Biden dan Yoon juga akan menghadapi masalah berat Korea Utara. Pemimpin Kim Jong-un mengabaikan pembekuan pengujian rudal balistik antarbenua dan tampaknya siap untuk melanjutkan pengujian bom nuklir, mungkin saat Biden berada di wilayah tersebut.

Kerja sama AS dengan Korea Selatan dan Jepang "hanya akan menguat dalam menghadapi provokasi lebih lanjut" oleh Korea Utara, kata penasihat keamanan nasional Biden Jake Sullivan kepada wartawan dalam perjalanan ke Korea Selatan ketika ditanya tentang kemungkinan uji coba senjata.

"Kami siap untuk kemungkinan itu," kata Sullivan.

Amerika Serikat telah mengatakan kepada sekutu dan China bahwa provokasi semacam itu selama kunjungan AS akan "menyebabkan penyesuaian pada cara militer kita ditempatkan di kawasan", katanya.

Yoon telah mengisyaratkan bahwa dia akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Pyongyang daripada pendahulunya dan diperkirakan akan meminta bantuan Biden.

Yoon telah memperingatkan serangan pendahuluan jika ada tanda-tanda serangan akan segera terjadi dan berjanji untuk memperkuat kemampuan pencegahan Selatan.

Korea Utara telah mengungkapkan wabah COVID-19 dalam seminggu terakhir, tetapi mengabaikan seruan untuk kembali berdiplomasi.

Washington mengatakan, terbuka untuk pembicaraan langsung kapan saja dengan Kim, tetapi belum secara terbuka menawarkan ide-ide baru tentang bagaimana membujuk kepemimpinan negara itu ke dalam percakapan.

Biden memutuskan untuk tidak mengunjungi zona demiliterisasi yang dijaga ketat yang memisahkan Korea Selatan dari Korea Utara.

Selama berkampanye dalam pemilihan presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol berjanji untuk membuka jalan yang jelas dalam dilema negaranya yang sudah berlangsung lama tentang bagaimana menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan China.

Dengan dua negara adidaya global yang berdesak-desakan untuk supremasi ekonomi dan militer di Asia, kandidat Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif berjanji untuk secara tegas memihak sekutu keamanannya AS, bahkan jika itu mempertaruhkan hubungan perdagangan penting Korea Selatan dengan China. Demikian seperti dikutip dari laman Al Jazeera, Kamis (19/5/2022). 

Yoon mengatakan dia akan memperluas kehadiran sistem pertahanan rudal AS yang disebut THAAD di Korea Selatan, yang memicu sanksi tidak resmi yang mahal terhadap barang dan budaya Korea Selatan oleh China dan memicu hubungan yang membeku selama bertahun-tahun.

Hanya beberapa minggu setelah menjabat pada 10 Mei, Yoon akan melihat kesetiaannya diuji di halaman belakangnya sendiri pada hari Jumat, ketika Presiden AS Joe Biden mengunjungi Seoul sebagai bagian dari perjalanan ke Asia yang juga mencakup Jepang, sekutu AS lainnya.

Kunjungan Biden dilakukan ketika perdagangan global menghadapi tekanan dari lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 dan gangguan pada rantai pasokan energi dan makanan akibat perang Rusia terhadap Ukraina.

China sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Korea Selatan, mengambil lebih dari seperempat ekspornya, dan Seoul bergantung pada tetangga besarnya untuk menggerakkan industri-industri utama seperti keripik dan otomotif. Korea Selatan juga memiliki aliansi keamanan yang komprehensif dengan AS sejak Perang Korea 1950-53.

Negara ini masih menampung sekitar 28.000 tentara Amerika di wilayahnya.

Menjelang pertemuan pertamanya dengan Biden, Yoon, mantan jaksa tanpa pengalaman politik sebelum menjadi presiden, tampaknya dengan cepat belajar betapa sulitnya bagi pemimpin negara Asia Pasifik yang bergantung pada ekspor menyeimbangkan prioritas perdagangan, keamanan, dan diplomatik pada saat meningkatnya persaingan antara dua ekonomi terbesar dunia.

Meskipun dia berbicara keras tentang China sebelum menjabat, tindakan awal Yoon sebagai presiden menunjukkan dia telah memperhitungkan kebutuhan untuk menyeimbangkan aliansi Korea Selatan dengan AS dengan ketergantungan perdagangannya pada China. 

Khususnya, ia tampaknya telah membatalkan janji kampanye pemilihannya yang menarik perhatian untuk mengerahkan baterai THAAD tambahan di Korea Selatan, dengan janji tersebut dihilangkan dari daftar tugas pemerintahan yang baru-baru ini dirilis oleh kantornya.