Negara G7 Sepakat untuk Setop Pendanaan Pembangkit Listrik Bertenaga Batu Bara

Simak Strategi PLN Amankan Pasokan Batu Bara ke PLTU — PLN mendorong skema kontrak jangka panjang dengan penambang. Hal terjadi dijadikan strategi jitu untuk mengamankan pasokan batu bara bagi pembangkit milik perseroan.

Liputan6.com, Berlin - Para menteri lingkungan dari Kelompok Tujuh atau G7 sepakat pada hari Jumat untuk mengakhiri pembiayaan pemerintah untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan untuk mempercepat penghentian penggunaan pembangkit listrik bertenaga batu bara pada tahun 2035.

Kelompok 7 negara terkaya dunia itu mengatakan bahwa mereka akan bertujuan untuk memiliki "sektor energi listrik yang sebagian besar didekarbonisasi pada tahun 2035," demikian seperti dikutip dari the Washington Post, Sabtu (28/5/2022).

Komitmen pada penghapusan pembangkit batubara akan sangat mempengaruhi Jepang, yang sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara.

Para menteri G-7 juga mengatakan bahwa kendaraan di jalan negara mereka akan "didominasi" kendaraan nol emisi pada tahun 2030 dan bahwa akan ada pengurangan yang dipercepat dalam penggunaan gas alam Rusia, yang akan digantikan oleh tenaga bersih dalam jangka panjang.

Sektor swasta di negara-negara industri utama harus meningkatkan pembiayaan, kata para menteri, bergerak "dari miliaran menjadi triliunan."

Kelompok ini mengakui perlunya badan energi internasional untuk ekonomi G-7 untuk menginvestasikan setidaknya $ 1,3 triliun dalam energi terbarukan, tiga kali lipat investasi dalam jaringan listrik dan listrik bersih antara 2021 dan 2030.

"G-7 berkomitmen untuk mengakhiri keuangan publik untuk bahan bakar fosil dan mengalihkannya ke pembersihan adalah kemenangan besar," bronwen Tucker, Co-Manager Kampanye Keuangan Publik di Oil Change International, mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Kami sekarang membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Menghentikan Pendanaan Publik untuk 'Energi Kotor'

PLN memastikan terus pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sesuai rencana. Foto: PLN

Komitmen hari Jumat menandai yang terbaru dalam dorongan global bagi negara-negara – dan khususnya yang terbesar dan terkaya – untuk menghentikan pendanaan publik untuk proyek-proyek bahan bakar fosil di seluruh dunia, dan untuk membantu negara-negara berkembang menumbuhkan ekonomi mereka tanpa bergantung pada bahan bakar kotor seperti batu bara.

Upaya ini telah mendapatkan uap dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika transisi ke bentuk energi yang lebih bersih tidak terjadi hampir secepat yang dikatakan para ilmuwan diperlukan bagi dunia untuk memenuhi tujuan perjanjian iklim Paris.

Pada konferensi iklim utama PBB musim gugur lalu di Glasgow, puluhan negara berjanji untuk menghapus penggunaan batu bara mereka. Sementara negara-negara seperti Polandia dan Vietnam bergabung dalam pakta itu, beberapa pengguna terbesar di dunia dari bahan bakar pemanas planet, termasuk China dan Amerika Serikat, tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Amerika Serikat dan hampir dua lusin negara lain, bagaimanapun, merangkul perjanjian terpisah yang bersumpah untuk berhenti menghabiskan dolar pajak untuk mendukung proyek-proyek bahan bakar fosil internasional, sebuah langkah yang menurut kelompok itu akan mengalihkan $ 18 miliar per tahun menuju energi bersih.

Janji untuk membatasi uang publik untuk proyek bahan bakar fosil asing tidak mempengaruhi apa yang dilakukan negara-negara di dalam negeri. China, Jepang dan Korea Selatan, yang bersama-sama membentuk hampir setengah dari dana publik internasional untuk proyek-proyek bahan bakar fosil, tidak bergabung dengan perjanjian itu di COP26.

Menghentikan aliran uang untuk pengembangan bahan bakar fosil baru sangat penting untuk memenuhi tujuan iklim dunia, kata aktivis dan analis. Musim semi lalu, Badan Energi Internasional menerbitkan "peta jalan" untuk menghilangkan emisi karbon pada tahun 2050; menurut rencana itu, seharusnya tidak ada pengembangan baru pasokan bahan bakar fosil setelah tahun itu.

3 dari 3 halaman

Dunia Masih Bergantung pada Energi Fosil?

PLTU Suralaya yang dioperasikan oleh Indonesia Power. (indonesiapower.co.id)

Tetapi dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama penghasil emisi terbesar di dunia.

Ketika emisi gas rumah kaca AS meraung kembali pada tahun 2021 setelah penurunan singkat selama fase awal pandemi virus corona, faktor yang signifikan adalah lonjakan 17 persen dalam listrik berbahan bakar batu bara, menurut analisis oleh Rhodium Group.

Dan November lalu, para pejabat China melaporkan bahwa produksi batu bara mereka melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun, pada hari yang sama ketika para pejabat di ibukota India menyiapkan penutupan karena polusi udara.

Alden Meyer, rekan senior di lembaga think tank iklim E3G, mengatakan sangat penting bahwa para pemimpin G-7 menemukan cara untuk mempercepat pergeseran ke energi yang lebih bersih dekade ini.

"Kami perlu melihat komitmen oleh negara-negara G7 untuk sepenuhnya mendekarbonisasi sektor listrik mereka dan untuk menghapus penggunaan batubara pada tahun 2030," katanya dalam sebuah email.

Bahkan ketika banyak negara maju mulai beralih ke bentuk energi yang lebih bersih dan mengurangi emisi mereka secara keseluruhan dari waktu ke waktu, di negara berkembang inilah para ilmuwan dan pendukung lingkungan mengatakan pendanaan serius diperlukan untuk membantu negara-negara berkembang dengan cara yang lebih hijau dan menghindari penguncian infrastruktur bahan bakar fosil.

Negara-negara terkaya di dunia telah berjanji berulang kali untuk menyediakan setidaknya $ 100 miliar per tahun dalam pembiayaan iklim untuk membantu negara-negara miskin menangani dampak perubahan iklim dan meningkatkan energi bersih - meskipun itu hanya sebagian kecil dari dana yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.

Tetapi negara maju belum memenuhi janji itu. Bahkan Presiden Biden, yang telah meminta lebih dari $ 11 miliar setiap tahun dalam pendanaan tersebut, belum membujuk Kongres untuk memberikan jumlah seperti itu.