WHO: COVID-19 di Korea Utara Semakin Parah Bukan Membaik

Minggu lalu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan pejabat tinggi lain di negara itu membahas revisi pembatasan anti-epidemi yang ketat, menurut laporan media pemerintah, sambil mempertahankan klaim yang diragukan secara luas bahwa gelombang pertama perebakan COVID-19 di negara itu tengah melambat.

Hasil diskusi dalam pertemuan Politbiro Korea Utara pada Minggu (29/5) menunjukkan bahwa negara itu akan segera melonggarkan sejumlah pembatasan ketat yang diberlakukan setelah mengakui adanya perebakan varian omicron pada bulan lalu atas kekhawatiran terhadap situasi ekonomi dan pasokan pangan.

Klaim Korea Utara bahwa pihaknya telah mengendalikan COVID-19 tanpa program vaksinasi yang luas, lockdown maupun pemberian obat-obatan disambut ketidakpercayaan yang tinggi, khususnya terkait pernyataan negara tersebut bahwa hanya beberapa puluh orang yang tewas dari jutaan orang yang telah terinfeksi – tingkat kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan di mana pun di dunia.

Pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa 3,7 warganya menderita demam dan diduga mengidap COVID-19.

Meski demikian, tidak dijelaskan lebih rinci mengenai seberapa parah penyakit yang diderita maupun berapa banyak warga yang sudah pulih, sehingga membuat frustrasi para pakar kesehatan masyarakat yang mencoba memahami sejauh mana wabah tersebut melanda negara itu.

Ryan mengatakan, WHO bekerja sama dengan negara tetangga Korea Utara seperti Tiongkok dan Korea Selatan untuk memastikan lebih lanjut apa yang mungkin terjadi di Korea Utara, karena epidemi di negara itu berpotensi memiliki dampak global.

Kritik WHO atas kegagalan Korea Utara untuk memberi informasi lebih lanjut tentang wabah COVID-19 di negaranya tampak bertentangan dengan kegagalan badan kesehatan dunia itu untuk secara terbuka menyalahkan China pada awal pandemi.

Pada awal 2020, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berulang kali memuji China secara terbuka atas tanggapannya yang cepat terhadap munculnya virus corona, bahkan ketika para ilmuwan WHO secara pribadi mengeluhkan lambannya pembagian informasi dan terhentinya pembagian urutan genetik COVID-19 oleh pemerintah China.

Korea Utara mencabut pembatasan aturan pergerakan yang diberlakukan di ibu kota Pyongyang setelah penerimaan pertama wabah COVID-19 beberapa minggu yang lalu.

Hal ini dilaporkan media setempat ketika negara yang terisolasi itu mengatakan bahwa situasi virus sekarang terkendali.

Korea Utara telah berada dalam pertempuran sengit melawan gelombang COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan penguncian nasional bulan ini.

Akibatnya, memicu kekhawatiran tentang kurangnya vaksin, pasokan medis, dan kekurangan makanan, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (30/5/20220.

Pada Minggu (29/5), pembatasan telah dicabut, kata kantor berita Jepang Kyodo, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di Beijing.

Seorang juru bicara kementerian unifikasi Korea Selatan yang menangani urusan antar-Korea mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi laporan tersebut, karena media pemerintah Korea Utara belum mengumumkan keputusan tersebut.

Laporan Kyodo muncul tak lama setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memimpin pertemuan politbiro untuk membahas revisi pembatasan anti-epidemi, menilai situasi wabah COVID-19 pertama negara itu "membaik".

"Biro Politik memeriksa masalah koordinasi dan penegakan peraturan dan pedoman anti-epidemi secara efektif dan cepat mengingat situasi anti-epidemi yang stabil saat ini," kata media pemerintah Korea Utara, KCNA, Minggu.