Pengadilan Jepang Tetapkan Pernikahan Sesama Jenis Bertentangan dengan Konstitusi

Tetapi pengenalan hak kemitraan untuk pasangan sesama jenis di Tokyo minggu lalu, bersama dengan meningkatnya dukungan dalam jajak pendapat, telah meningkatkan harapan para aktivis dan pengacara untuk kasus Osaka.

Pengadilan Osaka mengatakan bahwa pernikahan didefinisikan hanya antara lawan jenis dan tidak cukup banyak perdebatan tentang pernikahan sesama jenis yang terjadi di masyarakat Jepang.

"Kami menekankan dalam kasus ini bahwa kami ingin pasangan sesama jenis memiliki akses ke hal yang sama seperti pasangan biasa," kata pengacara Akiyoshi Miwa, menambahkan bahwa mereka akan mengajukan banding.

Hukum Jepang dianggap relatif liberal di beberapa daerah menurut standar Asia, tetapi di seluruh benua hanya Taiwan yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Di bawah aturan saat ini di Jepang, anggota pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan menikah secara sah, tidak dapat mewarisi aset satu sama lain - seperti rumah yang mungkin mereka bagi bersama - dan juga tidak memiliki hak orang tua atas anak masing-masing.

Meskipun sertifikat hubungan secara resmi yang dikeluarkan oleh beberapa kota membantu pasangan sesama jenis menyewa properti bersama dan memiliki hak kunjungan rumah sakit, mereka tidak memberi mereka hak hukum penuh yang dinikmati oleh pasangan heteroseksual.

Pekan lalu, pemerintah prefektur Tokyo mengesahkan RUU untuk mengakui perjanjian kemitraan sesama jenis, yang berarti pemerintah daerah yang mencakup lebih dari setengah populasi Jepang sekarang menawarkan pengakuan tersebut.

Sementara Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan masalah itu perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa telah mengungkapkan tidak ada rencana untuk meninjau masalah tersebut atau mengusulkan undang-undang, meskipun beberapa anggota senior partai mendukung reformasi.

Kasus yang akan datang di Tokyo akan membuat debat publik tetap hidup tentang masalah ini, khususnya di ibu kota, di mana sebuah jajak pendapat oleh pemerintah daerah akhir tahun lalu menemukan sekitar 70 persen orang mendukung pernikahan sesama jenis.

Melegalkan pernikahan sesama jenis akan memiliki implikasi luas baik secara sosial maupun ekonomi, kata para aktivis, dan akan membantu menarik perusahaan asing ke ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.

"Perusahaan internasional sedang meninjau strategi Asia mereka dan inklusivitas LGBTQ menjadi topik," kata Masa Yanagisawa, kepala layanan utama di Goldman Sachs dan anggota dewan dari kelompok aktivis Pernikahan untuk seluruh Jepang, berbicara sebelum putusan.

"Bisnis internasional tidak ingin berinvestasi di lokasi yang tidak ramah LGBTQ."