Pakar HI UGM: Gaya Komunikasi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina

Riza menilai bahwa G20 butuh task force khusus untuk membahas isu Ukraina-Rusia, sebab konflik kedua negara itu sudah menjalar ke sektor ekonomi, sehingga relevan bagi G20. 

Nantinya, task force itu bisa menghasilkan kesepakatan bersama yang tertuang di communiqué G20. Task force itu bisa terdiri dari orang-orang Indonesia, serta dari pihak G20 yang cukup netral dan bisa membantu meredakan suasana konflik. 

"Mungkin perlu tim yang bekerja keras untuk merumuskan agenda-agenda yang berkaitan dengan Ukraina dan Rusia ini," jelas Riza.

"Ada agenda tambahan yang tidak kalah penting dan mungkin saran saya butuh ada task force G20. Jadi dipilih ada perwakilan yang dianggap bisa membantu posisi kita, yang dianggap posisinya tidak terlalu ekstrim, tapi nanti bisa mempengaruhi," jelasnya. 

Niat baik di antara Presiden Putin dan Zelensky dianggap bisa menjadi skenario terbaik dari kunjungan Presiden Jokowi ke dua negara yang sedang berkonflik itu.

"Best scenario-nya adalah akan ada semacam goodwill dari kedua pemimpin itu Ukraina maupun Rusia untuk mendengarkan apa yang menjadi concern Indonesia. Goodwil untuk menghadir KTT-nya. Goodwill untuk nanti membicarakan hal-hal yang menjadi concern bersama di G20," ucap Riza. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengunjungi dua negara yang tengah bertikai saat ini, yaitu Rusia dan Ukraina.

Ketua Komisi 1 DPR Meutya Hafid menilai rencana kunjungan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan dan dorongan untuk perdamaian. 

"Sebagai Ketua Komisi I DPR RI, saya menganggap tepat rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presiden G20 dan anggota the Champion Group of the United Nations’ Global Crisis Response Group (GCRG) ke Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia akhir bulan Juni 2022," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, (24/6/2022).

Meutya menilai, kunjungan kerja Jokowi ini sejalan dengan hasil-hasil rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu di mana Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk mengintensifkan diplomasi pada tingkat tertinggi dalam mencari solusi atas konflik Rusia-Ukraina.

"Saya melihat ini juga sebagai sinergitas pemerintah dan parlemen dalam menentukan posisi Indonesia dalam diplomasi global khususnya terkait konflik Rusia-Ukraina," katanya.

Meutya Hafid berpandangan kunjungan Jokowi di tengah masa sulit ini mencerminkan politik luar negeri RI yang bebas aktif dalam ikut berkontribusi terhadap pencarian solusi damai atas konflik Rusia-Ukraina.

"Kunjungan ini juga mencerminkan posisi dasar Indonesia yang imparsial dan mengedepankan dialog dan perundingan dalam penyelesaian sengketa ketimbang jalur militer dan peperangan," jelasnya.

Meutya Hafid yang juga mantan jurnalis yang pernah meliput di daerah-daerah konflik itu berharap Indonesia dapat mendorong semua pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan.

"Saya juga berharap Indonesia dapat memastikan koridor kemanusiaan tetap dibuka di wilayah perang Rusia-Ukraina," tegasnya.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Tri Budi Utomo memastikan pihaknya akan memberikan pengamanan ekstra ketat terhadap Presiden Jokowi dan rombongan Istana yang bertolak ke Rusia.

Dia mengatakan, pasukan yang diterjunkan telah menjalani serangkaian latihan dalam berbagai situasi teknis di lapangan.

“Pertama dari internal kita sendiri kita sudah mulai dari beberapa minggu lalu kita sudah mulai latihan sampai hari ini sudah selesai. Kita latihan terkait dengan bagaimana kira-kira kegiatan ataupun kejadian apa yang harus kita antisipasi, kita sudah latihan,” kata Tri kepada awak media saat dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022). 

Tri mencontohkan penyelamatan yang dilatih oleh timnya seperti saat berada di dalam kereta api. Dia menyatakan, anggotanya sudah melakukan penjagaan untuk operasi penyelamatan di stasiun. 

"Seperti di jalan seperti apa, meng-escape beliau itu kita sudah latihan, itu dari teknisnya," ucapnya.