Liputan6.com, Jakarta Kementerian Luar Negeri RI berhasil memulangkan 15 orang WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Para WNI itu bekerja dalam kondisi yang tidak berperikemanusiaan, bahkan ada ancaman dijual sebagai pekerja seks jika tak memenuhi target.
Berdasarkan laporan situs Kemlu RI, Senin (27/6/2022), para WNI/PMI itu bekerja di wilayah segitiga emas di Bokeo, Laos hingga tiba di tanah air dengan selamat. Pemulangan dilakukan dalam 2 kloter penerbangan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022. Setibanya di tanah air, para WNI korban TPPO dimaksud telah diserah-terimakan kepada Kementerian Sosial RI untuk pemeriksaan lanjutan.
Advertisement
Baca Juga
Sebelumnya, para WNI tersebut berhasil dievakuasi oleh KBRI Vientiane dengan bantuan Kepolisian Nasional Laos dari sebuah perusahaan di kawasan segitiga emas Provinsi Bokeo, Laos pada tanggal 10 Juni 2022. Proses evakuasi dilanjutkan dengan pemeriksaan awal TPPO di KBRI Vientiane.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya eksploitasi dan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ke-15 orang tersebut serta mengalami tekanan mental dengan jam kerja 15 jam sehari, dan diancam dijual ke perusahaan lain sebagai pekerja seks komersial apabila tidak mencapai target penjualan investasi palsu.
Korban Loker di Facebook
Para WNI yang menjadi korban pada awalnya tergiur dengan iklan lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial khususnya Facebook, menawarkan pekerjaan sebagai customer service di perusahaan fintech dengan gaji besar dan fasilitas yang baik. Namun setibanya di Laos, para PMI dipaksa untuk bekerja di perusahaan financial scammers, mengalami tekanan dan intimidasi bila tidak mencapai target serta diwajibkan membayar denda apabila memilih keluar dari perusahaan.
Modus perekrutan semacam ini makin marak terjadi dalam 2 tahun terakhir. Direktorat Pelindungan WNI telah menyebarluaskan himbauan agar WNI tidak mudah tergiur penawaran kerja semacam itu di media sosial.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Isu Diplomasi Sepekan
Israel kembali menjadi sorotan di Indonesia. Tim Nasional Sepak Bola Israel memastikan posisinya untuk maju ke putaran final Piala Dunia U-20 pada tahun 2023. Dengan demikian Israel akan bertanding di Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Ini menjadi kali pertama Israel sukses merebut tiket berlaga di putaran final Piala Dunia U-20. Kepastian lolosnya Israel ke Indonesia didapat pada Minggu (26/6) dini hari WIB.
Menanggapi pemberitaan yang ramai diperbincangkan soal partisipasi Israel di Indonesia 2023 mendatang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyebut bahwa keikutserataan Israel dimungkinkan.
"Untuk event internasional dan Indonesia sebagai tuan rumah (contohnya pertemuan IPU yg baru lalu), kesertaan dimungkinkan karena undangan berasal dari pihak ketiga/badan-badan internasional. Untuk event bola tersebut pengundang adalah FIFA," ujar Faizasyah dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Minggu (26/6).
Sebelumnya, anggota parlemen Israel pernah hadir pada acara Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Bali, Indonesia. Dua anggota dewan itu yaitu Avi Ditcher dari Partai Likud dan Nira Shpak dari Yesh Atid.
Pada konteks pertemuan IPU, Indonesia sebagai tuan rumah bisa memberikan visa ke delegasi Israel yang statusnya sebagai anggota IPU. Menanggapi itu Jubir Faizasyah menjawab; "presedennya demikian."
Advertisement
Kemlu RI Ingin Tingkatkan Citra Kopi Indonesia
Kementerian Luar Negeri RI terus mendalami potensi kopi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan produk nasional di pasar global. Program "Diplomasi Kopi" ini turus melibatkan kerja sama antara sektor swasta dan kedutaan besar.
Berdasarkan laporan situs Kemlu RI, Kamis (23/6), Kemlu telah menyelenggarakan kegiatan Jaring Masukan “Commodities Update”: Sinergi Diplomasi Kopi Indonesia Berkelanjutan dan Berdaya Saing secara hybrid (21-22/06/2022). Kegiatan ini merupakan platform dialog terbuka antar pemangku kepentingan terkait, termasuk pembuat kebijakan, perwakilan RI di luar negeri, asosiasi, dan pelaku usaha.
Kegiatan bertujuan untuk bertukar pikiran dan menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi komoditas kopi asal Indonesia. Pertemuan juga membahas beragam ide dan gagasan untuk mendorong pengembangan pasar ekspor kopi Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing di luar negeri.
Dalam pidato pembukaannya, Direktur Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual (PPKKI), Antonius Yudi Triantoro menyampaikan pelaksanaan kegiatan "Jaring Masukan" merupakan inisiatif Kementerian Luar Negeri untuk membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai perdagangan komoditas kopi dunia dan meningkatkan citra dan daya saing kopi Indonesia di pasar global.
Selanjutnya, dalam keynote speech-nya, Dirjen Kerja Sama Multilateral, Duta Besar Tri Tharyat, menekankan pentingnya strategi dan arah kebijakan yang tepat, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan sektor kopi.
Pertama, langkah yang dapat dilakukan berupaa pemanfaatan keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional terkait pengembangan ekspor kopi.
Selanjutnya, peningkatan kemitraan antara industri, eksportir dan petani, lalu peningkatan citra kopi Indonesia, dan peningkatan sinergi market intelligence antara perwakilan RI di luar negeri dengan pemangku kepentingan terkait.
Ucapan Mahathir Mohamad Bisa Memecah Persahabatan RI-Malaysia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan rasa kecewa atas retorika mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terkait Kepulauan Riau. Mahathir yang notabene merupakan seorang politikus senior dinilai harus lebih bijak dalam menyampaikan pandangan.
Retorika Mahathir Mohamad dianggap tidak memiliki dasar hukum, serta dikhawatirkan menganggu persatuan antara kedua negara di tengah kondisi global seperti sekarang.
"Indonesia tidak melihat dasar hukum dan alasan pernyataan Tun Mahathir. Ditengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan, seorang politisi senior seharusnya tidak menyampaikan statement yang tidak berdasar (baseless) yang dapat menggerus persahabatan," ucap juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah kepada Liputan6.com, Rabu (22/6).
"Wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku," jelas Faiza. "Perlu ditekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI."
Ucapan mantan PM Malaysia itu mengemuka ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi baru-baru ini membahas pentingnya kepercayaan antara negara saat ia berdialog di India. Menlu Retno menyebut butuh "vaksin" untuk melawan "virus" ketidakpercayaan tersebut.
"Untuk menangani dan mencegah virus ini menular secara cepat, di dalam Delhi Dialogue saya juga mengumpakam diperlukannya vaksin yang disebut Vaccine Strategic Trust atau Vaksin Penambah Rasa Saling Percaya," ujar Menlu Retno.
Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa vaksin itu mengandung prinsip inklusivitas dan kerja sama konkret, namun masih banyak negara yang ragu-ragu dalam memakai vaksin tersebut. Ia pun meminta agar negara-negara memilih vaksin kepercayaan tersebut agar kawasan Indo-Pasifik dapat menjadi lebih sejahtera.
Advertisement