Daftar Negara yang Terima Donasi ACT, Ada Turki hingga China

Ivan tidak menyebutkan negara-negara mana saja yang dimaksud. Dia menambahkan berdasarkan data PPATK, patut diduga ada seorang pengurus ACT yang termasuk ke dalam 19 orang yang pernah ditangkap di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. Turki adalah negara yang berbatasan dengan Suriah dan Irak. 

Hasil penelusuran lembaganya menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar di lembaga pengumpul dana sumbangan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sekitar Rp 1 triliun per tahun.

PPATK telah memblokir 60 rekening milik ACT. Selain itu Kementerian Sosial juga sudah mencabut izin penggalangan dana dan barang yang dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung penuh langkah Kementerian Sosial yang mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan ACT.

Sufmi menilai Kemensos telah memiliki alasan yang kuat untuk mencabut izin PUB ACT karena tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat. Menurutnya pimpinan DPR akan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) terkait untuk mengawasi jalannya penyelesaian kasus ACT tersebut. "Takutnya ada beberapa poin seperti izinnya sama namun terjadi penyalahgunaan, itu patut disesalkan," ujarnya.

Belajar dari kasus penyelewengan dana donasi oleh ACT, Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwahid meminta kepada seluruh masyarakat untuk menyalurkan sumbangan, infak, dan sedekah kepada lembaga resmi dan kredibel yang telah direkomendasikan oleh pemerintah. 

Khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan bagi kepentingan di luar negeri, BNPT memperingatkan masyarakat berhati-hati dengan menyalurkan lewat lembaga resmi atau melalui Kementerian Luar Negeri agar tidak disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.

Dia menambahkan memang ACT belum masuk dalam daftar terduga terorisme atau organisasi terorisme sehingga membutuhkan pendalaman dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan konstruksi hukumnya.

“Jika aktifitas aliran dana yang mencurigakan tersebut terbukti mengarah pada pendanaan terorisme tentu akan dilakukan upaya hukum oleh Densus 88, Jika tidak, maka dikoordinasikan aparat penegak hukum terkait tindak pidana lainnya,” ujar Nurwahid. 

Nurwahid mengatakan untuk menentukan individu dalam lembaga bisa dikenai pasal pidana dalam undang-undang terorisme ada lima indikator, yaitu pelaku langsung, yang menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, membantu untuk melakukan dan mendanai kegiatan terorisme.

Sorotan terhadap badan filantropi ACT mengemuka setelah munculnya laporan investigasi majalah Tempo pekan ini yang memaparkan kinerja ACT, termasuk aliran sumbangan yang masuk dan disalurkan badan ini. Aparat berwenang bergerak cepat menelusuri informasi tersebut dengan meminta keterangan dari para pengurus ACT, dan menelusuri aliran dana masuk dan keluar.

Presiden Aksi cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar dalam jumpa pers yang digelar di kantornya di Jakarta, Senin (4/7), menyampaikan permohonan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia atas berita yang dilansir majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 yang menyebutkan terjadi penggelapan dana sumbangan masyarakat oleh petinggi ACT.

"Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pemberitaan yang sedang terjadi saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya, tentu mestinya bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi pelajaran bagia kita semuanya," kata Ibnu.

Ibnu Khajar menekankan ACT adalah lembaga kemanusiaan yang mendapat izin dari Kementerian Sosial, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Badan Amil Zakat dan Infaq nasional (Baznas) atau Kementerian Agama. ACT sudah berkiprah di lebih dari 47 negara dan menyalurkan kebaikan dermawan melalui beragam program kemanusiaan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kedaruratan.

Menurut Ibnu, kondisi keuangan ACT sehat, dan sejak berdiri pada 21 April 2005 secara konsisten melakukan audit secara rutin. Selama 2005 hingga 2020, ACT memperoleh predikat audit wajar tanpa pengecualian (WTP). Dia mengklaim predikat WTP tersebut menunjukkan tata kelola keuangan di ACT berjalan baik. Dia menambahkan laporan keuangan ACT sejak 2005 sampai 2020 yang sudah teraudit itu sudah dipublikasikan di situs resmi ACT.

Dia mengungkapkan pengunduran diri Presiden ACT sebelumnya, Achyudin, pada 11 Januari atas permintaan semua pimpinan lembaga baik di tingkat pusat dan daerah. Proses ini bagian dari upaya memperbaiki ACT ke depan.