Menlu Rusia Walk Out dari KTT G20 di Bali

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka Foreign Ministers' Meeting di G20 Bali, Jumat (8/7/2022). Para menteri luar negeri dari Jepang, Jerman, Belanda, hingga Rusia ikut hadir. 

Pada pidato pembukan KTT Menlu G20 tersebut, Menlu Retno Marsudi mengapresiasi kedatangan para delegasi. Kehadiran mereka dinilai sebagai tanda respek terhadap Indonesia selaku tuan rumah G20.  

Isu pentingnya multilateralisme di tengah berbagai krisis global menjadi sorotan utama. Menlu Retno menegaskan krisis global hanya bisa diselesaikan dengan solusi global.

"Tantangan-tantangan global membutuhkan solusi-solusi global. Tetapi sejujurnya, kita tak bisa membantah bahwa ini telah semakin sulit bagi dunia untuk duduk bersama," ujar Menlu Retno Marsudi.

Menlu Retno pun mengakui ada krisis yang terjadi di tengah pemulihan akibat pandemi COVID-19, yakni perang di Ukraina. 

"Kita bertemu hari ini pada saat ada tantangan-tantangan besar. Dunia masih belum pulih dari pandemi, tetapi kita sudah dihadapi dengan krisis lain: perang di Ukraina," ujar Menlu Retno.

Ia juga mengungkit kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina. Hal itu disebut sebagai cara Indonesia untuk ikut membangun "jembatan" antar negara dan mendukung perdamaian. Menlu Retno menjelaskan itu sesuai dengan prinsip Indonesia yang independen dan aktif. 

Menlu Jerman Annalena Baerbock tampak fokus menyimak pidato Menlu Retno, sementara Rusia Sergey Lavrov turut hadir sempat terlihat sibuk membaca-baca dokumen. Menlu Jerman adalah salah satu menlu yang berjanji untuk melawan propaganda Rusia di G20 Bali.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berkoordinasi dengan para menteri luar negeri agar Rusia ditekan di acara G20. Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memang akan menghadiri forum tersebut. 

Melalui Twitter, Kuleba berkata telah berbicara kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang juga menghadiri forum tersebut.  

"Berbicara dengan @SecBlinken sebelum pertemuan menteri G20 di mana kita akan sama-sama menyodorkan agresi Rusia di lampu sorot dan mencegah Rusia menyebar kebohongan," tulis Kuleba melalui Twitter, Kamis (7/7).

Menlu Ukraina pun turut menyampaikan apresiasi atas bantuan militer berupa senjata berat dari AS dan mitra-mitra Ukraina yang lain.

Melalu Twitter, Menlu AS Antony Blinken berjanji terus mendukung masa depan Ukraina yang demokratis. 

Kuleba juga mengaku telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock. Mereka mengaku sepakat untuk melakukan tekanan pada Rusia.

"Kami berdua setuju untuk menekan Rusia," Menlu Ukraina.

Selain itu, Kuleba meminta agar ada tambahan sistem persenjataan Jerman ke Ukraina berupa self-propelled howitzer dan Multiple Launch Rocket System (MLRS). Ukraina dan Jerman juga berkoordinasi untuk melepas blokir ekspor makanan Ukraina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah memberikan pidato penutup usai pertemuan tingkat Menlu dalam Foreign Ministers' Meeting (FMM) G20 pada Jumat (8/7/2022) di Bali. 

Usai pertemuan, Menlu berharap para delegasi yang hadir bisa membangun jembatan dan bukan tembok untuk saling berkolaborasi dalam menemukan solusi atas isu global.  

Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa ada dua isu utama yang dibahas selama pertemuan yakni penguatan multilateralisme dan isu ketahanan pangan. 

Menlu Retno menyampaikan bahwa dalam sesi pertama, para menteri diberi pengarahan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana menghidupkan kembali semangat multilateralisme dalam menghadapi tantangan global yang mendesak.

Sementara di sesi kedua, para anggota diberi pengarahan oleh Direktur Eksekutif Wakil Deputi Program Pangan Bisley Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Energi Berkelanjutan.

"Saat ini pemulihan pasca pandemi masih menjadi prioritas global," ujarnya.

Kemudian, para delegasi juga menyatakan keprihatinan mendalam tentang konsekuensi kemanusiaan dari perang, serta dampak globalnya pada energi pangan dan keuangan. 

"Beberapa anggota mengungkapkan kecaman atas tindakan invasi yang lebih telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi penduduk sipil dan ada kebutuhan untuk memastikan akses yang aman dan tanpa hambatan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu bagi mereka yang membutuhkan," ungkapnya lagi.