Hubungan Spesial Korea-Indonesia Jadi Alasan Korea Foundation Buka Cabang di Jakarta

Menurut informasi Dr Geun Lee, Kantor cabang Korea Foundation di Jakarta merupakan yang ke-9, setelah Jerman, Rusia, Amerika Serikat (dua kantor cabang di LA dan Washington DC), Vietnam, Jepang, China.

Ia mengatakan bahwa tantangan untuk mendirikan cabang di luar negeri adalah "mendapatkan izinnya yang utama, karena kami menempatkan hal itu pada anggaran."

"Sangat sulit bagi orang-orang anggaran untuk mengeluarkan dana. Mereka sangat mampu, mereka memiliki uang tetapi tidak mau melakukannya," ucapnya seraya menggambarkan salah satu kesulitan membuka cabang Korea Foundation di luar negeri.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan pada September 2023 akan genap berusia 50 tahun. Kedua negara melakukan sejumlah upaya untuk terus menguatkan hubungan tersebut.

Mengutip KBS, kantor cabang KF di Jakarta disebutkan akan berperan sebagai pusat untuk urusan diplomatik umum terhadap negara-negara yang merupakan bagian dari 'Kebijakan Baru ke Arah Selatan' yang didorong oleh pemerintah Korea Selatan.

Sebelumnya, pihak KF dalam acara pembukaan kantor cabang Jakarta, menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra Korea Selatan yang berpotensi dan kantor cabang Jakarta akan mengambil peran sebagai penggerak pertumbuhan di bidang urusan diplomatik umum.

Mei tahun ini Korea Selatan (Korsel) memiliki pemimpin baru, Yoon Suk Yeol. Ia resmi dilantik pada Selasa 10 Mei 2022 waktu setempat.

Yoon Suk Yeol adalah pendatang baru di dunia politik, setelah menghabiskan 27 tahun terakhir karirnya sebagai jaksa. Dia memulai karir politiknya setelah menjabat sebagai kepala jaksa yang memimpin investigasi tingkat tinggi atas skandal korupsi yang melanda para pembantu Presiden Moon Jae-in.

Kemenangan Yoon menempatkan pemerintah Korea kembali ke tangan konservatif, lebih dari lima tahun setelah konservatif Park Geun-hye dimakzulkan karena skandal korupsinya sendiri.

Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri prosesi pelantikan Presiden Korea Selatan (Korsel) yang baru, Yoon Suk Yeol di plaza depan Gedung Parlemen Korsel di Kota Seoul. Megawati yang memakai baju kebaya berwarna merah, hadir ke lokasi itu dari tempat penginapan di Lotte Hotel Seoul, dengan iring-iringan protokol tamu negara.

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistyanto juga turut menghadiri acara tersebut. Ia mengatakan telah berbicara langsung dengan Presiden Yoon tentang hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Menurut penuturannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di bawah pemerintahan yang baru oleh Presiden Yoon Suk Yeol akan terus dipertahankan.

"Adanya Presidensi Indonesia di G20, saya juga ingatkan Presiden Yoon betapa ini penting, sehingga mengundang Presiden Yoon untuk hadir di Bali pada November tahun ini dan beliau mengatakan akan hadir di G20," ujar Dubes Sulis saat bercengkrama dengan jurnalis dalam program 'Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea' kerja sama Korea Foundation dan Forum Policy Community Indonesia (FPCI) akhir Mei 2022 lalu.

Dubes Sulis juga mengatakan, Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang baru, Park Jin yang bersahabat dekat dengan Indonesia juga dikonfirmasi bakal menghadiri summit setingkat menlu di Bali bulan Juli. 

"Ini semua memberikan sinyal jelas bilateral Indonesia-Korsel akan tetap dipertahankan dengan pemerintahan yang baru," ungkap Sulis.

"Saya sudah bicara langsung dengan Presiden Yoon. Saya mengingatkan kembali bahwa pada tahun 2017 sudah ditandatangani adanya special strategic partnership," ucapnya.

"Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang punya hubungan spesial dengan Korsel, saya ingatkan pada beliau tentang hubungan spesial itu," tutur Sulis.

Sementara itu, sebelumnya Korea Selatan menyatakan tertarik dengan upaya pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebab negara tersebut sebelumnya sudah pernah memindahkan ibu kotanya ke Sejong.

"Korea sangat ingin menjajaki peluang kerja sama, dan berbagi pengalaman kami dengan Indonesia," ujar Yoosil Hwang, Direktur ASEAN and Southeast Asian Affairs Bureu Southeast Asia Division 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sesi ramah tamah kepada jurnalis dalam program 'Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea' kerja sama Korea Foundation dan Forum Policy Community Indonesia (FPCI) awal Juni 2022 lalu.

"Seperti yang mungkin Anda ketahui, Korea Selatan memindahkan ibu kota administratif ke Kota Sejong pada tahun 2012. Keputusan Korea didasarkan pada alasan untuk mengurangi kepadatan penduduk di ibu kota dan untuk mendapatkan keseimbangan pertumbuhan," jelas Hwang.

Karena Indonesia saat ini sedang bersiap untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sambung Hwang, Korea ingin berbagi pengalaman karena telah merasakan sendiri proses tersebut.

Pemindahan ibu kota Korsel dari Seoul ke Sejong diketahui memakan waktu tak sebentar. Calon Presiden Roh Moo-hyun yang kala itu mengemukakan ide awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong pada tahun 2002, di tengah Pemilu Presiden ke-16.

Saat itu dia menyebut alasannya untuk memperluas pemerataan pembangunan di Korsel serta mengurai kepadatan penduduk. Selain itu Seoul juga dinilai terlalu dekat dengan Korea Utara yang berjarak sekitar 40 km dari perbatasan, sehingga terancam sangat mudah diserang.

Presiden Roh Moo-hyun kemudian secara serius mewujudkan idenya tersebut selama memimpin Korsel sejak 25 Februari 2003 sampai 24 Februari 2008.

Perjalanan mewujudkan perpindahan ibu kota Seoul ke Sejong juga tak berjalan mulus, selain menghadapi penolakan, Presiden Roh Moo-hyun juga harus menghadapi berbagai masalah politik di dalam negeri.

Ia wafat di usia 62 tahun, dikabarkan terjun dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di Desa Bongha. Menurut pengacaranya, Presiden Roh Moo-hyun meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa hidupnya 'sulit' dan meminta maaf telah 'membuat banyak orang menderita'.