Menlu AS Anthony Blinken Bakal Desak Junta Myanmar dalam Kunjungan ke Thailand

Blinken menolak untuk mengkritik kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi baru-baru ini, tetapi meminta Beijing untuk mendukung seruan internasional untuk demokrasi.

"Saya pikir itu juga merupakan kewajiban China dan kepentingan China untuk melihat Burma kembali ke jalur yang sebelumnya telah dirusak oleh kudeta," kata Blinken.

Puluhan ribu orang telah meninggalkan Myanmar, kondisi kemanusiaan memburuk dan konflik etnis meningkat sejak militer menggulingkan dan menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. 

Thailand adalah sekutu tertua Amerika di Asia, yang terkenal menawarkan gajah kepada Abraham Lincoln selama Perang Saudara, tetapi juga semakin banyak bekerja dengan China.

Blinken mengunjungi beberapa hari setelah kunjungan Wang, yang telah memulai tur yang lebih luas di Asia Tenggara di mana ia telah menyoroti anggaran infrastruktur Beijing yang mewah.

Menandatangani perjanjian untuk terus memperluas hubungan, Blinken menunjuk pada dukungan Thailand terhadap rencana ekonomi baru yang dipimpin AS untuk Asia serta upayanya dalam perubahan iklim.

Di Thailand, "kami memiliki sekutu dan mitra di Indo-Pasifik yang sangat penting bagi kami di kawasan yang membentuk lintasan abad ke-21, dan itu terjadi setiap hari", kata Blinken.

Amerika Serikat telah mengidentifikasi China, dengan sistem otoriternya dan sumber daya teknologi dan militer yang berkembang, sebagai saingan globalnya yang unggul, tetapi kedua negara baru-baru ini berusaha menurunkan suhu, seperti yang terlihat dalam pertemuan lima jam yang luar biasa panjang pada hari Sabtu antara Wang dan Blinken.

Di Bangkok, Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, yang menyebut perjalanan itu sebagai "kesempatan bahagia" dan memberi hormat "hubungan dekat dan ramah" dengan Amerika Serikat.

Perjalanan Blinken menandai normalisasi lanjutan hubungan AS dengan Thailand di bawah Prayut, yang memimpin kudeta militer yang menggulingkan pemerintah pada 2014, yang memicu sanksi AS.

Prayut menjadi perdana menteri dalam pemilihan 2019, yang telah mengantarkan secara bertahap kembalinya wacana politik terbuka.

Dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Blinken dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai, Amerika Serikat dan Thailand menyebut demokrasi "penting" bagi gagasan Asia kedua negara.

"Lembaga demokrasi yang kuat, masyarakat sipil yang independen, dan pemilihan umum yang bebas dan adil adalah inti dari visi ini, memungkinkan masyarakat kita masing-masing untuk mencapai potensi penuh mereka," katanya.

Mengatasi satu masalah yang merupakan prioritas tinggi bagi pemerintahan Presiden Joe Biden, pernyataan itu mengatakan Washington dan Bangkok akan mempromosikan "masyarakat terbuka dan inklusif" untuk orang- orang LGBTQ.

Blinken juga memuji Thailand karena menandatangani rencana Biden untuk menghubungkan Asia Tenggara dengan perusahaan yang mempromosikan energi hijau, dengan mengatakan bahwa perusahaan telah menjanjikan US$2,7 miliar di negara tersebut.