17 Juli 1976: Negara-negara Afrika Memboikot Olimpiade ke-21 di Montreal

Dia mengatakan, keputusan IOC untuk tidak melarang Selandia Baru akan memberikan "kenyamanan dan kehormatan bagi rezim rasis Afrika Selatan dan mendorongnya untuk terus menentang opini dunia."

IOC harus memutuskan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada negara-negara yang memboikot, yang berisiko dikeluarkan dari gerakan Olimpiade.

Sekitar 20 dari 26 negara yang telah mengundurkan diri dari kompetisi telah melakukan perjalanan ke Montreal tetapi sekarang akan kembali ke rumah.

Daftar pemboikot Olimpiade adalah: Libya, Irak, Kenya, Zambia, Nigeria, Gambia, Sudan, Ghana, Tanzania, Uganda, Aljazair, Ethiopia, Madagaskar, Republik Afrika Tengah, Gabon, Chad, Togo, Niger, Kongo, Mauritius, Upper Voltadan Malawi.

Mesir tidak ambil bagian dalam upacara pembukaan hari itu tetapi belum secara resmi mengumumkan penarikannya. Taiwan menarik diri dengan alasan bahwa pemerintah Kanada menolak mengizinkannya bertanding atas nama Republik Tiongkok.

Sudah ada kekhawatiran bahwa Commonwealth Games yang akan diadakan di Edmonton, Kanada dalam waktu dua tahun akan terpengaruh oleh boikot Afrika.

Perhelatan Olimpiade Musim Dingin 2022 digelar di Beijing. Di tengah persiapan ajang olahraga 4 tahunan itu, gejolak politik China dengan negara barat kian meletup.

Dimulai oleh Amerika Serikat yang mengumumkan bahwa diplomatnya akan memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Tak ada delegasi diplomatik resmi yang akan dikirim ke Beijing, hanya atlet yang akan bertanding saja.

Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, beralasan pihaknya memboikoit karena selama ini menyoroti masalah pelanggaran HAM yang dilakukan China, termasuk yang terjadi di Xinjiang, dan AS tidak akan mengabaikan apa yang terjadi. "Kami tidak bisa melakukan hal tersebut," ujar Psaki seperti dilansir BBC pada Selasa 7 Desember 2021.

Keputusan boikot diplomatik ini telah mendapatkan dukungan dari Partai Republik dan Demokrat.

"Walau kita harus mendukung dan merayakan atlet-atlet kita, Amerika dan dunia tidak bisa memberikan imprimatur ke pertandingan-pertandingan ini atau melanjutkan seakan-akan tidak ada yang salah mengadakan Olimpiade di sebuah negara yang melakukan genosida dan pelanggaran HAM massal," ungkap Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Sementara, Senator Tom Cotton dari Partai Republik justru meminta boikot yang lebih besar. Senator Cotton menyorot "penghilangan" atlet di China.

"Kita tidak boleh mengekspos Tim AS kepada bahaya-bahaya dari rezim busuk yang menghilangkan atlet-atletnya sendiri," kata Cotton.

Keputusan Amerika ini, tercatat diikuti 6 negara lainnya. Adalah Kanada, Inggris, Australia, Skotlandia, Selandia Baru, Lithuania.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan tidak ada menterinya yang akan hadir ke Beijing karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia di China, meski telah dibantah keras oleh Tiongkok. Pengumuman Boris Johnson dibuat setelah mantan pemimpin Konservatif Iain Duncan Smith menyerukan "boikot diplomatik" dari Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. 

Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia biasanya tidak mendukung "boikot olahraga."  

Di Ottawa, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa boikot negaranya tidak akan mengejutkan China. "Kami telah sangat jelas selama bertahun-tahun terakhir tentang keprihatinan mendalam kami seputar pelanggaran hak asasi manusia."

Thomas Bach, presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengatakan, terlepas dari meningkatnya jumlah boikot politik, IOC senang bahwa para atlet masih dapat ambil bagian. "Kehadiran pejabat pemerintah merupakan keputusan politik masing-masing pemerintahan sehingga prinsip netralitas IOC berlaku," ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan meningkat antara China dan beberapa negara Barat, karena sejumlah masalah diplomatik. AS menuduh China melakukan genosida dalam penindasannya terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim di wilayah barat Xinjiang - sebuah tuduhan yang berulang kali ditolak China. 

Hubungan antara Kanada dan China juga semakin bergejolak setelah penangkapan pada 2018 di Kanada terhadap seorang eksekutif puncak dengan raksasa teknologi China Huawei atas permintaan pejabat AS, dan penahanan berikutnya terhadap dua warga Kanada di China. Ketiganya dirilis awal tahun ini.