Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta Puji Jokowi Kunjungi Rusia-Ukraina

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebutkan bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak ke semua negara. Bahkan saat ini krisis energi dan krisis pangan yang terjadi berasal dari perang kedua negara tersebut. 

Saat bertemu dengan Janet Yellen, Sri Mulyani menjelaskan, negara manapun berhak mendapatkan akses terhadap pangan dan energi. Dua sektor ini harus bisa diakses siapapun dengan harga yang terjangkau.

"Penanganan krisis pangan dan energi di dunia harus diakselerasi karena sejatinya siapapun berhak untuk mengakses makanan dan energi secara terjangkau," kata Sri Mulyani dalam pertemuan bilateral RI dan AS di Nusa Dua, Bali, dikutip Minggu (17/7).

Kondisi ini terjadi karena konflik di Ukraina yang jadi pemicu terus melambungnya harga energi dunia dan menyebabkan munculnya tantangan pada perekonomian global. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai opsi kebijakan perlu didiskusikan agar pasokan minyak dunia tetap terjaga dan harga minyak dunia dapat kembali kepada level sebelum konflik.

Selain membahas masalah pangan dan energi global keduanya juga membahas isu-isu energi dan lingkungan, serta kebijakan negara masing-masing terkait isu tersebut. Sri Mulyani menekankan pentingnya langkah konkret dan teknis.

Tidak sebatas pada ranah konseptual. Melainkan hingga mendukung implementasi peralihan penggunaan pembangkit listrik ke sumber energi yang ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

"Salah satunya adalah melalui kebijakan Energy Transition Mechanism (ETM) yang telah diinisiasi dan dicanangkan oleh Indonesia bersama Bank Pembangunan Dunia (Asian Development Bank/ADB)," kata dia.

Ia juga menegaskan, hasil dari Pertemuan Ketiga FMCBG akan dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dunia. Hal itu selaras dengan semangat Presidensi G20 Indonesia untuk terus bekerja keras dan berkontribusi dalam menangani berbagai permasalahan utama di dunia.

Ini sebagai bukti nyata atas signifikansi dan relevansi peran Presidensi G20 Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi global secara bersama. Selaras dengan arah tema Presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger.

Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rusia dan Ukraina dinilai sebagai wujud menjalakan misi kemanusiaan. Lebih daripada itu, misi Jokowi juga untuk menjaga stabilitas pangan dunia.

Ketua Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait menuturkan, keputusan Presiden Jokowi berkunjung ke kedua negara yang tengah berkonflik itu harus bisa dilihat secara lebih luas. Sebab bukan hanya membawa misi perdamaian, namun juga kemanusiaan 

Hal ini disampaikan Maruarar saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk 'Pancasila dalam Era Globalisasi Demi Menciptakan Pemimpin Menuju Indonesia Emas 2045' di Universitas Trisakti, Jumat (15/7/2022).

Dia menceritakan pembicaraan saat dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi belum lama ini. Jokowi menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas kondisi masyarakat dunia, terlebih saat ini Indonesia dipercaya memegang Presidensi G20.

“Kebetulan kemarin saya ngobrol satu setengah jam dengan Presiden Jokowi. Dulu banyak yang mengatakan jangan saya ke Ukraina Rusia, tapi sebagai Presidensi G20 saya harus tanggung jawab, ini soal kemanusiaan,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/7/2022).

Dia juga menyebut langkah Jokowi ini dilakukan untuk menjaga agar penyaluran komoditas pangan dunia tetap terjaga. Apalagi baik Rusia maupun Ukraina masing-masing punya andil besar dalam memenuhi kebutuhan gas serta gandum dunia.

“Kalau tidak bisa ekspor gandum, gas, bagaimana nasib kita?” ujar tokoh yang akrab disapa Ara ini.

Dari sudut pandang Afrika, Menteri Keuangan (Minister of Economy, Planning and International Cooperation) Senegal Amadou Hott tegas meminta perang Rusia-Ukraina segera selesai. Ia khawatir kedepannya akan berdampak lebih buruk dan menimbulkan krisis pangan.

Padahal, kata dia, pasca meletusnya perang antara kedua negara tersebut, komoditas pangan dan pupuk dibebaskan dari sanksi. Namun, belakangan, ada sanksi yang menghantui perdagangan di pasar internasional.

 Ini dinilai menjadi salah satu ketakutan, sehingga berdampak pada pasokan pangan di beberapa negara di dunia.

“Dan kami di Afrika, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim. Kami menderita. Kami tidak bertanggung jawab atas krisis ini. Perang ini menyiksa dan kami pikir sudah waktunya untuk keluar dengan sangat jelas dan katakan, Afrika atau siapa pun yang dapat Anda temukan dari mana saja, Tidak akan ada sanksi, atas makanan dan pupuk dengan sangat jelas hari ini atau besok, tidak ada sanksi untuk itu,” katanya dalam High-Level Seminar on Strengthening Global Collaboration for Tackling Food Insecurity, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022).

Amadou Hott menyadari dalam perdagangan internasional ada sanksi yang diberlakukan bagi negara-negara yang terlibat perang. Itu disebut berdampak pada pasokan ke seluruh penjuru dunia.

“Kami memahami bahwa makanan dan pupuk dibebaskan dari sanksi. Namun, peserta pelaku pasar apa itu pedagang atau bank atau asuransi enggan untuk berpartisipasi jika produk tersebut berasal dari lokasi tertentu karena takut akan sanksi di kemudian hari,” katanya.

Ia menegaskan, setiap pihak terkait dalam perdagangan internasional perlu memastikan kalau perdagangan sektor pangan dan pupuk tidak akan mendapatkan sanksi. Artinya, ia ingin, wacana tanpa sanksi tersebut benar-benar dijalankan.

“Itu sangat memungkinkan untuk Anda ketika berfikir memupuk makanan untuk menekan produksinya, baik dari Ukraina atau dari mana pun di seluruh dunia, itu tidak akan ada sanksi hari ini, tidak ada sanksi besok, apakah Anda pedagang apakah Anda bank, apakah Anda berada di sisi ‘penyerang’. Sehingga kami dapat menstabilkan pasar, karena beberapa orang dapat melihat dari mereka sanksi dan membeli produk dengan diskon besar,” paparnya.