KTT Non-Blok XII Melahirkan Deklarasi Kuala Lumpur

Liputan6.com, Kuala Lumpur: Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) XIII yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, berakhir Selasa (25/2). Hasilnya, semua anggota yang hadir sekitar 116 kepala negara dan pemerintahan menyepakati sembilan butir pernyataan yang terangkum dalam Deklarasi Kuala Lumpur. Seusai konferensi, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad yang terpilih sebagai Ketua GNB baru langsung menggelar konferensi pers soal hasil dan upaya pelaksanaan deklarasi yang baru disetujui. Satu di antaranya yakni dengan meningkatkan pertemuan diplomatik termasuk melalui kelompok kerja seperti Kaukus GNB dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pernyataannya, Mahathir yang dikenal dengan sebutan Dr. M itu juga mengingatkan bahwa tantangan GNB selanjutnya adalah ancaman terorisme internasional serta perubahan-perubahan tatanan politik, ekonomi, dan demokratisasi.

Di sesi akhir KTT GNB kali ini, empat wakil dari empat region anggota GNB berpidato soal betapa pentingnya revitalisasi dan reposisi GNB dalam menghadapi tantangan ke depan yang terus berubah. Mereka adalah Presiden Namibia Sam Nujoma sebagai wakil Afrika, utusan khusus Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sebagai wakil Asia, Menteri Luar Negeri Belarusia Mikhail Khvostok sebagai wakil Eropa, serta Presiden Guyana Obiang Nguema Mbasongo sebagai wakil Amerika Latin dan Karibia.

Kesembilan butir Deklarasi Kuala Lumpur adalah meningkatkan persatuan berdasarkan kesamaan kepentingan dan sejarah. Menegakkan prinsip dasar GNB serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian dunia melalui dialog dan diplomasi di antara anggota serta menghindari penggunaan kekuatan untuk menghindari konflik. Mengupayakan proses multilateral sebagai sarana pemeliharaan kepentingan anggota GNB. Mendorong demokratisasi sistem pemerintahan internasional untuk meningkatkan keterlibatan negara berkembang. Bersikap proaktif dalam menghadapi perkembangan internasional terutama yang berdampak pada anggota GNB. Memperkuat kemampuan nasional untuk meningkatkan kelenturan individu dan kolektif. Meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan terutama di sektor politik, sosial budaya, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kerja sama dengan negara industri maju dengan dasar kemitraan luas dan saling menguntungkan. Dan terakhir mendorong interaksi dan kerja sama dengan organisasi di masyarakat, swasta, dan parlemen.

Setelah KTT Non-Blok berakhir, sebanyak 50 anggotanya yang juga tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam akan kembali mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur. Dalam acara yang diadakan selama satu hari itu, mereka akan membahas masalah Irak dan berkomitmen untuk tak membicarakan isu politik lainnya.

Sementara itu, dalam konferensi pers yang diadakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Kuala Lumpur hari ini, disinggung pula soal pernyataan PBB yang memasukkan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto dalam daftar orang yang terlibat kejahatan kemanusiaan dalam kerusuhan berdarah 1999 di Timor Timur. Selain Wiranto, enam jenderal Indonesia lain juga dimasukkan dalam daftar hitam ini [baca: PBB: Wiranto Terlibat Kejahatan Kemanusian di Timtim].(MTA/Indriati Yulistiani)