Kabinet Jepang Rencanakan Pemakaman Kenegaraan untuk Shinzo Abe hingga Tuai Pro-Kontra

Rencana itu disambut beragam di kalangan pemimpin oposisi dan masyarakat.

Beberapa menentang penggunaan uang pajak untuk pemakaman itu, sementara lainnya mengkritik partai pemerintahan Kishida yang mempolitisasi kematian Abe untuk mengkultuskannya dan berupaya mengakhiri perdebatan tentang warisannya yang amat memecah belah, termasuk kebijakan diplomatik dan kemanannya yang agresif dan sikap revisionisnya tentang sejarah masa perang.

Pada hari Kamis, salah satu kelompok sipil yang menentang rencana pemakaman kenegaraan mengajukan permohonan perintah yang meminta Pengadilan Distrik Tokyo untuk menangguhkan keputusan kabinet dan anggaran untuk acara tersebut, dengan mengatakan bahwa pemakaman yang disponsori negara tanpa persetujuan parlemen melanggar hak konstitusional bebas berkeyakinan.

Puluhan pengunjuk rasa berdiri di luar gedung kantor perdana menteri hari Jumat untuk menentang keputusan kabinet. Salah seorang pemimpin pihak oposisi, Mizuho Fukushima, mengatakan bahwa keputusan itu tidak didasarkan pada konsensus publik, tidak memiliki dasar hukum dan harus dibatalkan.

Pemakaman pribadi Abe sudah lebih dulu diadakan di kuil Tokyo dan dihadiri oleh sekitar 1.000 pelayat, termasuk anggota parlemen, pemimpin bisnis, dan lainnya.

Pembunuhan Abe menyoroti hubungan ia dan partainya yang dipertanyakan selama puluhan tahun dengan Gereja Unifikasi.

Tersangka penembakan, Tetsuya Yamagami, 41 tahun, telah memberi tahu polisi alasannya membunuh Abe karena kaitannya dengan kelompok keagamaan yang dibencinya. Pernyataannya dan bukti-bukti lain menunjukkan bahwa tersangka tertekan karena sumbangan besar ibunya ke gereja itu telah membuat keluarganya bangkrut. 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Jepang, negara berpenduduk 127 juta orang dengan kematian tahunan akibat senjata api jarang berjumlah lebih dari 10, adalah salah satu negara tersebut.

"Sejak senjata masuk ke negara itu, Jepang selalu memiliki undang-undang senjata yang ketat," Iain Overton, direktur eksekutif Action on Armed Violence, sebuah kelompok advokasi Inggris, mengatakan kepada BBC. 

"Mereka adalah negara pertama yang memberlakukan undang-undang senjata di seluruh dunia, dan saya pikir itu meletakkan dasar yang mengatakan bahwa senjata benar-benar tidak berperan dalam masyarakat sipil."

Namun kemudian, insiden penembakan justru menimpa mantan PM Shinzo Abe hingga menyebabkan ia tak sadarkan diri. 

Insiden kekerasan senjata jarang terjadi di Jepang, di mana senjata api dilarang.

Keberhasilan Jepang dalam membatasi kematian akibat senjata terkait erat dengan sejarahnya. Setelah Perang Dunia II, pasifisme muncul sebagai salah satu filosofi dominan di negara ini. 

Polisi baru mulai membawa senjata api setelah pasukan Amerika membuatnya, pada tahun 1946, demi keamanan. Itu juga tertulis dalam hukum Jepang , pada tahun 1958, bahwa "tidak ada orang yang boleh memiliki senjata api atau senjata api atau pedang."

Pemerintah telah melonggarkan undang-undang tersebut, tetapi fakta bahwa Jepang memberlakukan kontrol senjata dari sikap pelarangan adalah penting. (Ini juga salah satu faktor utama yang memisahkan Jepang dari AS, di mana Amandemen Kedua secara luas mengizinkan orang untuk memiliki senjata.)

Jika warga Jepang ingin memiliki senjata, mereka harus menghadiri kelas sepanjang hari, lulus tes tertulis, dan mencapai setidaknya 95% akurasi selama tes jarak tembak.

Kemudian mereka harus lulus evaluasi kesehatan mental, yang dilakukan di rumah sakit, dan lulus pemeriksaan latar belakang, di mana pemerintah menggali catatan kriminal mereka dan mewawancarai teman dan keluarga.

Mereka hanya bisa membeli senapan dan senapan angin, bukan pistol dan setiap tiga tahun mereka harus mengulang kelas dan ujian awal.