Eks Presiden Sri Lanka Terancam Ditangkap di Singapura?

Direktur eksekutif ITJP Yasmin Sooka mengkonfirmasi pengajuan pengaduan dalam wawancara telepon dengan Al Jazeera pada hari Minggu.

"Kami percaya dia memiliki kasus untuk dijawab. Pengaduan hukum menyatakan bahwa Gotabaya Rajapaksa melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa dan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional selama perang saudara di Sri Lanka yang meliputi pembunuhan, eksekusi, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perampasan kebebasan, penderitaan fisik dan mental yang parah, dan kelaparan," katanya.

"Gotabaya pada bulan September 2008 memerintahkan penarikan segera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan bantuan dari zona perang untuk memastikan bahwa tidak akan ada saksi atas pembantaian yang dilakukan terhadap warga sipil [Tamil] oleh tentara Sri Lanka. Pengajuan kami kepada jaksa agung menyerukan penangkapan, penyelidikan, dan dakwaan terhadap Gotabaya Rajapaksa. Itu adalah dasar dari kasus kami."

ITJP membantu dalam dua gugatan perdata terhadap Rajapaksa, salah satunya diproses di tempat parkir California pada tahun 2019. Rajapaksa adalah warga negara AS pada saat itu.

Kedua kasus ditarik setelah Rajapaksa diberikan kekebalan diplomatik setelah menjadi presiden akhir tahun itu.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Rajapaksa tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar melalui Komisi Tinggi Sri Lanka di Singapura. Dia sebelumnya dengan keras membantah tuduhan bahwa dia bertanggung jawab atas pelanggaran hak selama perang.

Seorang juru bicara jaksa agung Singapura tidak menanggapi permintaan komentar. Kementerian luar negeri negara itu mengatakan Rajapaksa memasuki negara-kota Asia Tenggara itu dalam kunjungan pribadi dan tidak mencari atau diberikan suaka.

Shubhankar Dam, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Portsmouth di Inggris yang pernah mengajar di Singapura, mengatakan meskipun pengadilannya dapat mengadili dugaan kejahatan perang, genosida, dan penyiksaan, ia telah berulang kali menyatakan bahwa yurisdiksi semacam itu hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir.

“Sementara netralitas tidak secara resmi diabadikan dalam kebijakan luar negeri Singapura, hal itu telah lama memupuk bentuk keseimbangan,” kata Dam.

“Setiap keputusan untuk menuntut mantan kepala negara asing harus seimbang dengan tujuan kebijakan luar negerinya.”

Kantor kepresidenan Sri Lanka yang terkepung akan dibuka kembali pada Senin (25 Juli), kata polisi, beberapa hari setelah demonstran anti-pemerintah diusir keluar dalam tindakan keras militer yang memicu kecaman internasional.

Dilansir laman Channel News Asia, Minggu (24/7/2022), kemarahan publik yang meluas atas krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pulau itu membuat pengunjuk rasa menyerbu dan menduduki gedung era kolonial awal bulan ini.

Tentara terpaksa menyelamatkan presiden saat itu Gotabaya Rajapaksa dari kediaman terdekatnya pada hari yang sama, dengan pemimpin melarikan diri ke Singapura dan mengundurkan diri beberapa hari kemudian.

Pasukan bersenjatakan tongkat dan senjata otomatis membersihkan sekretariat presiden yang berusia 92 tahun dalam serangan sebelum fajar pada hari Jumat atas perintah penerus Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe.

Sedikitnya 48 orang terluka dan sembilan ditangkap dalam operasi tersebut, di mana pasukan keamanan merobohkan tenda yang didirikan oleh pengunjuk rasa di luar kompleks sejak April.

"Kantor siap dibuka kembali mulai Senin," kata seorang pejabat polisi pada Minggu, yang menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

"Pengepungan sekretariat, yang berlangsung sejak 9 Mei, kini telah dicabut."