Dokumen Ajuan ke PBB Sebut Indonesia Khawatir Soal Teknologi Kapal Selam Nuklir

Benjamin Zala dari Australian National University mengatakan kekhawatiran yang diangkat oleh Indonesia "menggemakan kegelisahan umum di antara pendukung non-proliferasi tentang preseden yang ditetapkan oleh proyek kapal selam AUKUS."

"Lebih banyak negara yang memiliki akses ke bahan-bahan yang, pada prinsipnya, dapat digunakan untuk senjata adalah berita buruk bagi tatanan non-proliferasi yang sudah rapuh. Materi di atas kapal selam sangat menantang untuk dilacak oleh IAEA," katanya kepada ABC.

Dr Zala mengatakan tidak ada bukti bahwa Indonesia menduga Australia benar-benar akan mengalihkan bahan nuklir dari kapal selam menjadi program persenjataan, tetapi Pemerintah Indonesia tampaknya khawatir AUKUS dapat menjadi preseden yang memprihatinkan.

"Belum tentu perhatian Indonesia adalah tentang Australia atau niat Australia, tetapi tentang bagaimana hal ini bisa melemahkan upaya internasional untuk menutup jalur proliferasi," katanya.

ABC tengah mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memberikan komentar.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dalam laporan Fairfax yang mengutip Achsanul Habib, direktur keamanan internasional dan perlucutan senjata di Kementerian Luar Negeri RI, dikatakan bahwa dokumen Indonesia di PBB "sama sekali tidak dimaksudkan untuk menanggapi AUKUS".

"Kertas kerja Indonesia itu diajukan untuk mengisi gap regulasi NPT terkait propulsi nuklir angkatan laut yang masih kurang regulasinya," ujarnya.

Namun, Dr Zala mengatakan sangat jelas terlihat jika Australia dan AUKUS menjadi target utama pengajuan keberatan Indonesia.

"Tidak diragukan lagi dokumen dari delegasi Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari keputusan AUKUS," katanya. "Secara hipotetis, kekhawatiran ini telah ada untuk waktu yang lama dan biasanya Australia membagikannya, tetapi Indonesia sekarang meningkatkannya karena Australia berencana menjadi negara pertama yang benar-benar mengeksploitasi celah ini di NPT."

China sudah mengisyaratkan mereka akan menggunakan pertemuan bulan depan untuk menggalang penolakan pakta AUKUS.

Para pejabat Australia secara pribadi menuduh Pemerintah China munafik, dengan merujuk bahwa negara itu memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir yang terus bertambah sambil dengan cepat membangun gudang senjata nuklirnya sendiri.

Awal pekan ini, perwakilan khusus AS untuk non-proliferasi nuklir, Adam Scheinman, membuat poin serupa dengan mengatakan China telah "[gagal] mengakui tindakan China sendiri di kawasan yang telah menyebabkan para mitra menutup celah keamanan.”

Delegasi yang terdiri dari enam belas pejabat pemerintah akan mewakili Australia pada waktu yang berbeda selama satu bulan dalam pertemuan peninjauan di New York, termasuk Duta Besar Australia untuk Pengendalian Senjata dan Kontra-Proliferasi, Ian Biggs, dan Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dan Duta Besar untuk Perlucutan Senjata, Amanda Gorely.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan bahwa “Australia memiliki tradisi yang membanggakan dalam keterlibatan internasional yang konstruktif dan pragmatis untuk mendukung non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir.”

Dr Zala mengatakan meskipun dia tidak percaya rencana kapal selam nuklir akan menjadi “titik utama” dalam hubungan Indonesia-Australia, namun hal itu akan "menambah ketegangan".

Ia juga memperkirakan delegasi Australia akan "ditanyakan beberapa pertanyaan yang cukup tajam" pada konferensi di New York.

"Mengingat tantangan nyata dari kapal selam terkait antisipasi preseden yang kemungkinan terjadi, tidak akan selalu ada jawaban yang bisa memuaskan tetangga kita," katanya.