Liputan6.com, Yangon - Menteri luar negeri India pada hari Kamis (18 Agustus) membela hubungan negaranya dengan junta Myanmar, meskipun ada kekhawatiran internasional tentang eksekusi baru-baru ini dan legitimasi pemilihan yang direncanakan untuk tahun depan.
Dilansir Channel News Asia, Jumat (19/8/2022), Myanmar selama satu dekade dengan demokrasi dihentikan tahun lalu dan negara itu telah berkembang menjadi konflik berdarah setelah militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta.
Advertisement
Baca Juga
Ini telah menjadi paria global, dengan beberapa negara barat menurunkan hubungan dan meratakan sanksi ekonomi terhadap junta.
Tetapi India, China, dan Rusia terus terlibat dengan rezim tersebut, termasuk melakukan kunjungan menteri.
Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan posisi New Delhi di Myanmar telah konsisten selama beberapa dekade dan kembali ke perjuangan negara untuk kebebasan melawan kolonialisme.
"Hubungan kami bukanlah sesuatu yang harus dinilai ... dengan politik saat ini," kata Jaishankar kepada audiensi di Universitas Chulalongkorn di Bangkok.
Sebagai tetangga langsung, India tidak dapat menghindari berurusan dengan rezim junta militer karena masalah perbatasan seperti kejahatan terorganisir, virus corona, dan pemberontak India di Myanmar, katanya.
"Kita juga harus mengelola hubungan perbatasan kita dan kerumitan menjadi tetangga," katanya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Hubungan India-Myanmar
Awal tahun ini duta besar baru New Delhi untuk Myanmar menyerahkan mandatnya kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing - menjadikan India salah satu dari sedikit negara yang mengakui junta sebagai pemerintah yang sah.
Jaishankar mengatakan sebagai tetangga dekat, India memiliki empati dan pemahaman yang berbeda dari negara-negara lain yang jauh yang memuliakan demokrasi Myanmar.
Terlepas dari keterlibatan mereka dengan junta, "kami sangat percaya bahwa Myanmar paling baik dilayani dengan menjadi negara demokrasi - dengan mencerminkan apa sentimen dan keinginan rakyatnya", katanya.
Upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis oleh blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil.
Â
Â
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Kekuasaan Junta
Pekan lalu, junta yang berkuasa di Myanmar membatasi 92 partai politik negara itu untuk bertemu dengan orang asing atau organisasi internasional menjelang pemilihan umum tahun depan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak masyarakat internasional untuk menolak "pemilihan palsu" junta yang direncanakan tahun depan.
Suu Kyi telah ditahan sejak Februari 2021 dan menghadapi serangkaian dakwaan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari 150 tahun.