Sekjen PBB Harap China Bisa Hargai Hak Asasi Manusia Komunitas Uyghur

Liputan6.com, Beijing - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap China akan “menerima rekomendasi” yang dibuat dalam sebuah laporan oleh Kantor Hak Asasi Manusia organisasi itu tentang situasi di wilayah Xinjiang, kata seorang juru bicara.

Laporan oleh kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet “menegaskan apa yang telah dikatakan sekretaris jenderal di Xinjiang selama beberapa waktu, bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan bahwa komunitas Uyghur perlu dihormati,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, kepada wartawan.

Dujarric menambahkan bahwa Guterres "prihatin" dengan apa yang dia baca dalam laporan tersebut, yang mengutip kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam laporannya yang telah lama tertunda, kantor hak asasi manusia menemukan bahwa penahanan China terhadap warga Uyghur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang barat laut mungkin merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Beijing dengan keras membantah adanya pelanggaran di Xinjiang, dan penilaiannya sendiri terhadap situasi tersebut dilampirkan sebagai lampiran.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyambut baik publikasi PBB tentang temuannya, yang telah menjadi subyek manuver diplomatik yang intens.

“Laporan ini memperdalam dan menegaskan kembali keprihatinan serius kami mengenai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung yang dilakukan otoritas pemerintah RRT terhadap warga Uyghur,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri.

Warga Muslim di seluruh Daerah Otonom Uighur Xinjiang di China barat laut pada Selasa (20/7) merayakan Idul Adha, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, salah satu hari raya besar bagi umat Islam di China dan juga dunia.

2 dari 4 halaman

Pelanggaran Hak Asasi

Aksi Dukungan Muslim Uighur di Depan Kedubes China — Massa menggelar demonstrasi solidaritas untuk muslim Uighur di depan Kedubes China, Jakarta, Jumat (3/6/2022). Mereka menuntut pemerintah China melalui kedutaan besarnya di Indonesia untuk segera menghentikan penyiksaan, penyanderaan, dan pelarangan umat muslim Uighur dalam melaksanakan aktivitas ibadah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell juga menyambut baik laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen setebal 45 halaman itu menceritakan pelanggaran hak asasi di China yang dapat dianggap sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Laporan tersebut, yang diterbitkan beberapa menit sebelum akhir masa jabatan Bachelet, meminta Beijing untuk segera membebaskan “semua individu yang secara sewenang-wenang dirampas kebebasannya”.

Ia juga meminta China untuk mengklarifikasi keberadaan mereka yang keluarganya tidak dapat menemukan mereka dan melakukan “peninjauan penuh” terhadap undang-undangnya tentang keamanan domestik dan mencabut semua undang-undang yang diskriminatif.

3 dari 4 halaman

Butuh Dukungan

Gedung utama pusat pelatihan vokasional di di Atush, Prefektur Otonomi Kizilsu Kirgiz, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Borrell memberikan penghormatan kepada Bachelet atas "kepemimpinan dan upayanya yang tak kenal lelah dalam membela hak semua orang".

“Seperti yang dinyatakan dalam laporan itu, situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang membutuhkan perhatian mendesak oleh pemerintah China, PBB, khususnya, badan-badan hak asasi manusianya, serta komunitas internasional secara lebih luas,” katanya.

“Uni Eropa bergabung dengan seruan para pakar PBB yang melapor ke Dewan Hak Asasi Manusia untuk memantau, melaporkan, dan menilai situasi hak asasi manusia di China dengan cermat.”

Sementara itu, Inggris mengatakan akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk mencoba mengubah tindakan China.

“Laporan itu … memberikan bukti baru tentang tingkat mengerikan upaya China untuk membungkam dan menindas warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss.

“Kami akan terus bertindak dengan mitra internasional untuk membawa perubahan dalam tindakan China, dan segera mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Xinjiang,” kata Truss.

4 dari 4 halaman

Laporan PBB

"Pusat pelatihan vokasional Hotan" di Hotan County, Prefektur Hotan, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Laporan itu muncul empat tahun setelah Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (UNCERD) mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan di jaringan pusat penahanan di seluruh Xinjiang. Rincian lebih lanjut dari tindakan keras itu muncul ketika orang-orang Uyghur yang berhasil keluar dari China, para akademisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pelanggaran dari sterilisasi paksa hingga pemisahan keluarga dan penghinaan agama.

Orang-orang Uyghur yang diwawancarai oleh kantor berita Reuters di ibu kota Turki, Istanbul, menyatakan kekecewaannya atas laporan terbaru, dengan mengatakan bahwa laporan itu seharusnya melangkah lebih jauh dalam menantang China atas perlakuannya terhadap komunitas mereka di Xinjiang.

Sekitar 50.000 orang Uyghur diperkirakan tinggal di Turki, diaspora Uyghur terbesar di luar Asia Tengah. Orang Turki memiliki ikatan etnis, agama, dan bahasa yang dekat dengan orang Uyghur.