AS-Indonesia Sepakati Kerangka Kerja Percepatan Transisi RI ke Energi Terbarukan

Menteri Kerry dan Menko Luhut juga berdiskusi dengan sejumlah institusi keuangan.

Para perwakilan keuangan swasta tersebut, yang semuanya merupakan anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), memberikan dukungan mereka terhadap transisi energi yang adil di Indonesia dan upaya memperluas ketersediaan modal untuk infrastruktur terbarukan dan transisi batu bara dalam konteks kesepakatan yang dijabarkan di atas, dan membagikan pandangan mereka mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan perjanjian ini.

Ini adalah pertama kalinya lembaga keuangan bergabung dengan pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk membahas secara rinci persyaratan yang diperlukan untuk memobilisasi keuangan mereka untuk transisi energi Indonesia.

Indonesia menyatakan niatnya untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi percepatan energi terbarukan skala grid pada dekade ini. Mereka mendiskusikan cara memperluas dan mempercepat kolaborasi dan dukungan untuk transisi.

Kedua negara menyadari perlunya memobilisasi pendanaan publik maupun swasta yang signifikan untuk menindaklanjuti transisi ini. Mereka sepakat untuk bertemu dalam dua minggu ke depan untuk bekerja menuju penyelesaian perjanjian, dan menyatakan antusiasme mereka atas kemajuan yang dicapai.

Menteri Kerry mengatakan, “Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara mitra lain untuk memobilisasi investasi dalam mendukung transisi energi Indonesia.”

Menko Luhut mengatakan, “Indonesia bertekad untuk menjalankan transisi sistem tenaga listrik kami dari batu bara ke energi terbarukan, dan untuk meningkatkan kepemimpinan kami dalam krisis iklim. Indonesia menantikan komitmen pembiayaan berkelanjutan dan terpadu dari negara-negara maju, lembaga multilateral, filantropi, dan investor, serta peningkatan kapasitas serta dukungan teknologi untuk menerapkan transisi energi yang adil untuk masa depan kita bersama, dan kemitraan ini harus memastikan bahwa transisi ini tidak mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.”