Taliban Minta AS Pertimbangkan Kembali Rencana Pelepasan Dana Cadangan Afghanistan

Liputan6.com, Kabul - Taliban sebagai otoritas de facto di Afghanistan meminta Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali rencana mentransfer miliaran aset keuangan Afghanistan ke bank Swiss dan mencairkannya di luar bank sentral Afghanistan.

Dana yang dikeluarkan itu akan digunakan untuk memulihkan perekonomian Afghanistan yang goyah dan mengurangi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di negara itu, namun Taliban tidak akan berperan dalam proses pencairan tersebut.

“Dana Afghanistan akan melindungi, melestarikan, dan pencairan dana sebesar $3,5 miliar itu ditargetkan untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara tersebut, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Jumat (16/9/2022).

Taliban bukan bagian dari Dana Afghanistan, dan pengamanan yang kuat dilakukan untuk mencegah dana tersebut digunakan untuk kegiatan terlarang,”kata Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan bersama pada Selasa (13/9).

AS membekukan danan sebesar US$ 7 miliar yang merupakan cadangan keuangan Afghanistan di New York, segera setelah Taliban merebut kekuasaan pada tahun lalu.

Sekitar US$ 2 miliar dana tambahan Afghanistan disimpan di beberapa negara lain.

Pada Februari, Presiden Joe Biden mengizinkan uang itu dilepaskan setengah dari cadangan yang dibekukan dan sisanya diberikan untuk korban peristiwa 11 September untuk diproses melalui pengadilan yang sedang berlangsung.

Taliban telah lama menuntut AS untuk melepaskan dana tersebut, dengan alasan uang itu milik Afghanistan.

Seorang model dan youtuber asal Afghanistan, Ajmal Haqiqi, ditangkap Taliban usai ia dan ketiga rekannya dituduh telah menghina islam dalam sebuah video.

2 dari 4 halaman

Krisis HAM Masih Jadi Masalah Besar di Afghanistan

Taliban Peringati Setahun Pengambilalihan Kekuasaan Afghanistan — Pasukan Taliban merayakan satu tahun sejak mereka merebut Kabul di depan Kedutaan Besar AS di Kabul, Afghanistan, Senin (15/8/2022). Taliban memperingati tahun pertama pengambilalihan kekuasaan setelah pemerintah negara yang didukung barat itu melarikan diri dan militer Afghanistan hancur dalam menghadapi serangan Taliban. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Pelapor khusus situasi hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett, mengatakan kondisi di Afghanistan memburuk dalam setahun ini.

Taliban, kata Bennett, telah menjadi semakin otoriter, menekan kebebasan berpendapat, dan menolak hak-hak sipil dan politik rakyat, VOA Indonesia, Rabu (15/9/2022).

Walaupun semua orang Afghanistan mengalami masa-masa sulit, Bennett menilai, kemunduran hak-hak yang dulu dinikmati anak perempuan dan perempuan, khususnya sangat menyedihkan.

“Saya sangat prihatin akan kemunduran yang mengejutkan di mana perempuan dan anak perempuan tidak lagi menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sejak Taliban menguasai negara itu. Tidak ada negara di dunia di mana perempuan dan anak perempuan begitu cepat kehilangan hak asasi hanya karena jenis kelamin mereka,” ujarnya.

Menurut Bennett, apa yang terjadi di Afghanistan itu adalah keprihatinan internasional. Ia memperingatkan bahwa diperlukan tindakan mendesak untuk membuat penguasa de facto Taliban mengubah kebijakan yang diskriminatif.

Pakar PBB tersebut menggambarkan Afghanistan sebagai negara yang berada di ambang kehancuran ekonomi, dengan hampir 19 juta orang, setengah dari populasi, menghadapi kelaparan akut.

Bahkan keamanan, yang membaik setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, kembali memburuk, kata Bennett.

3 dari 4 halaman

PBB Tak Akui Taliban

Ilustrasi Taliban di Kabul, Afghanistan. (AFP)

Dia mengungkapkan bahwa dia telah menerima banyak laporan tentang warga sipil yang menjadi sasaran penggeledahan dari rumah ke rumah dan apa yang tampaknya merupakan hukuman kolektif.

“Saya sangat prihatin bahwa mantan Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan dan pejabat-pejabat lain dari pemerintahan sebelumnya tetap menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hokum, dan penghilangan paksa, meskipun Taliban menyatakan akan memberi amnesti,” tambah Bennett.

Bennett menambahkan, mereka yang melakukan kejahatan ini tampaknya bertindak tanpa hukuman dan menciptakan suasana teror.

PBB tidak mengakui legitimasi pemerintahan Taliban. Nasir Ahmad Andisha tetap mewakili pemerintah sebelumnya sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB di Jenewa.

Menanggapi apa yang disampaikan Bennett, ia meminta dewan agar membentuk mekanisme guna mengidentifikasi mereka yang melakukan kejahatan.

Ia berpendapat, informasi terdokumentasi ini mungkin bisa digunakan Pengadilan Kriminal Internasional dan badan-badan PBB lainnya untuk mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban.

4 dari 4 halaman

PBB Sebut 6 Juta Warga Afghanistan Terancam Kelaparan

Potret Perempuan Afghanistan di Tengah Aturan Wajib Burqa — Seorang perempuan Afghanistan menerima jatah makanan yang didistribusikan oleh kelompok bantuan kemanusiaan Korea Selatan, di Kabul, Selasa (10/5/2022). Taliban pada Sabtu pekan lalu memerintahkan semua perempuan Afghanistan menutupi seluruh tubuhnya atau mengenakan burqa tradisional di depan umum. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa ada sekitar 6 juta warga Afghanistan berisiko kelaparan saat negara itu terus menghadapi kesulitan ekstrem dan ketidakpastian di bawah kepemimpinan Taliban.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kemanusiaan PBB Martin Griffiths, Senin (29/08) malam, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi kemanusiaan di Afghanistan. Lebih dari separuh penduduk negara itu membutuhkan bantuan kemanusiaan, ungkap Griffiths.

Berkuasanya kembali Taliban pada Agustus 2021 telah memperburuk situasi negara itu. Pengangguran dan kemiskinan ekstrem memaksa puluhan ribu warga Afghanistan meninggalkan negara mereka. Keadaan bertambah buruk setelah negara itu juga dilanda gempa bumi dahsyat dan banjir bandang.

Konflik, kemiskinan, perubahan iklim, dan kerawanan pangan memang telah lama menjadi kenyataan yang menyedihkan di Afghanistan. Namun, Griffiths mengatakan apa yang membuat situasi saat ini sangat kritis adalah penghentian bantuan pembangunan skala besar sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban tahun lalu.

Lebih dari setengah penduduk Afghanistan, yakni sekitar 24 juta orang, membutuhkan bantuan dan hampir 19 juta dari mereka menghadapi tingkat kerawanan pangan yang akut, kata Griffiths.

"Dan kami khawatir angka tersebut akan segera menjadi lebih buruk karena cuaca musim dingin akan membuat harga bahan bakar semakin tinggi dan harga pangan meroket."

Dia mengatakan bahwa dana sebesar 614 juta dolar AS sangat dibutuhkan untuk persiapan musim dingin, termasuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tempat penampungan dan menyediakan pakaian hangat dan selimut. Selain itu, perlu juga dana bantuan tambahan sebesar US$154 juta untuk menyiapkan bahan makanan dan persediaan lainnya sebelum cuaca musim dingin memotong akses ke daerah-daerah tertentu.