China Niat Lakukan Upaya Damai dengan Taiwan, Benarkah?

Ma mengatakan Taiwan dapat memiliki "sistem sosial yang berbeda dari daratan" yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi itu "di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan".

Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak memiliki dukungan publik, menurut jajak pendapat, terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020 setelah kota itu diguncang oleh anti-pemerintah dan anti-China yang terkadang disertai protes kekerasan. 

China juga tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, dan pada tahun 2005 mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika ia memisahkan diri atau tampaknya akan melakukannya.

China telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat pada tahun 2016, dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang separatis. Dia telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

Namun pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di Singapura pada tahun 2015.

Berbicara pada konferensi pers yang sama, Qiu Kaiming, kepala departemen penelitian di Kantor Kerja Taiwan, mengatakan pertemuan Xi-Ma menunjukkan "fleksibilitas strategis" mereka terhadap Taiwan.

Itu "menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang China di kedua sisi Selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah kita sendiri", tambahnya.

Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa karena pulau itu tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat China, klaim kedaulatannya tidak berlaku.