Menlu Retno Dorong Peran Perempuan Lawan Terorisme

Minggu 11 September 2022, warga Amerika berhenti sejenak dari kegiatan mereka untuk merefleksikan diri pada peringatan serangan teroris 9/11 atau 11 September 2001.

Sebuah peristiwa pada 11 September 2001 itu, empat pesawat penumpang yang dibajak oleh teroris Al Qaeda menabrakkan pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York, Pentagon di Washington DC, dan satu pesawat lain jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Hampir 3.000 orang tewas dalam insiden itu. 

Presiden Joe Biden menandai hari ini dalam sebuah upacara khidmat di Pentagon, di mana para teroris menerbangkan sebuah pesawat ke salah satu dari lima sisi gedung Departemen Pertahanan itu, menewaskan 184 orang.

"21 tahun (berlalu) dan kami menepati janji untuk tidak pernah melupakan hari ini," ujar Joe Biden pada hadirin, yang tetap datang meski di tengah rintik-rintik hujan. "Kisah Amerika berubah hari itu, tetapi tidak akan pernah mengubah karakter bangsa."

Ia menegaskan tekad AS untuk melawan teroris asing yang "tidak akan pernah goyah," mengutip serangan pasukan komando Amerika pada 2011 yang menewaskan dalang serangan 9/11, Osama bin Laden, di Pakistan; dan serangan pesawat nirawak yang lebih baru yang diperintahkan Biden untuk membunuh pemimpin baru Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri di ibu kota Kabul, Afghanistan.

Lebih dari 2.700 orang tewas ketika dua pesawat yang dibajak menabrak menara kembar World Trade Center New York.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memaparkan Program Penanggulangan Terorisme Tahun 2023-2025 dalam RDP dengan Komisi III DPR RI. Salah satu pembahasan adalah pinjaman luar negeri senilai US$ 160 juta atau senilai Rp 2,3 triliun.

Menurut Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pinjaman tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan penanggulanan terorisme secara optimal, termasuk deteksi teroris di ruang publik secara cepat dan terintegratif. 

“Harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara. Itu antara lain memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri,” kata Boy dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Dalam fokus rencana program pemberdayaan di tahun 2023, dibutuhkan pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta. Pinjaman bersifat multiyears selama 3 tahun.

Pinjaman luar negeri ini akan digunakan BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran yaitu pertama: pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran tahun 2023 hingga 2025. Kedua pengadaan peralatan surveillance dan early warning system. Ketiga, pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional.

“Penguatan sarana Pusat Analisi dan Pengendalian Krisis dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme,” kata Boy.

Menurut Boy Rafli, saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, BNPT bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan.

“Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang," kata Boy Rafli.

Lebih lanjut, pengadaan peralatan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.

"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," katanya.

Boy Rafli menegaskan rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPT dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.

BNPT akan berupaya sekuat tenaga agar program-program di bidang pencegahan dan penanggulangan ini menghasilkan output yang maksimal.

"Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat," kata Komjen Boy Rafli di depan para Anggota DPR.