Kunjungi UNRWA di New York, Menlu Retno Marsudi Tegaskan Komitmen RI Bela Palestina

Dalam pidatonya di depan sidang Majelis Umum PBB pada Kamis 22 September 2022, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun.

Pada kesempatan itu, ia juga kembali menegaskan bahwa Israel akan melakukan “apa pun yang diperlukan” untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir. 

Penyebutan solusi dua negara, yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang pemimpin Israel di sidang Majelis Umum PBB, menegaskan dukungan Presiden AS Joe Biden di Israel Agustus lalu atas proposal yang sudah lama tidak dibahas itu.

"Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat demi keamanan Israel, ekonomi Israel dan demi masa depan anak-anak kita,” kata Lapid seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (23/9/2022).

Ia menambahkan, kesepakatan apa pun akan dikondisikan pada negara Palestina yang damai yang tidak akan mengancam Israel.

Lapid menyampaikan pernyataan itu kurang dari enam minggu sebelum digelarnya pemilihan umum 1 November mendatang, yang dapat dimenangkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dari sayap kanan, yang justru sudah lama menentang solusi dua negara.

Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza – wilayah yang diharapkan Palestina sebagai wilayah negara independennya kelak – dalam sebuah perang Timur Tengah tahun 1967. Perundingan antara Israel dan Palestina yang ditengahi AS berakhir gagal tahun 2014.

Kementerian Luar Negeri RI kembali membantah adanya upaya normalisasi hubungan diplomatik Israel-Indonesia. Isu ini terungkap di media i24 yang membahas kunjungan rahasia ini. 

Nama pejabat itu tak disebutkan, namun disebut sebagai senior official atau pejabat senior. Lebih lanjut, i24 melaporkan bahwa sejak awal 2022 Kementerian Luar Negeri Israel berusaha melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.  

Kedua negara disebut bekerja di balik layar untuk normalisasi hubungan. Amerika Serikat berperan sebagai mediator. 

Juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah lantas kembali membantah kabar normalisasi. Laporan i24 juga dinilai tidak jelas. Teuku Faizasyah juga tidak tahu siapa yang dimaksud senior official tersebut.

"Ini memang unik ya tiba-tiba muncul berita seakan-akan ada proses normalisasi yang diangkat oleh media Israel, kemudian tidak jelas rujukannya, mengacu pada sumber yang mana," ujar Teuku Faizasyah pada press briefing virtual, Kamis (22/9). 

Pada laporan i24, memang tidak disebut apakah pejabat senior yang ke Israel itu berasal dari Kementerian Luar Negeri RI atau lembaga negara lain. 

Namun, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa hanya Kemlu yang memiliki kapasitas kebijakan luar negeri.

"Kemlu adalah pemangku aspek kebijakan luar negeri, sehingga siapapun yang disebutkan official tentunya tidak bisa merepresentasikan kepentingan Indonesia," tegasnya.

Teuku Faizasyah juga berkata tidak ada langkah-langkah normalisasi hubungan diplomatik seperti yang dikabarkan. RI pun konsisten mendukung Palestina dan perdamaian.

"Tidak ada langkah-langkah mengarah ke normalisasi seperti yang dituliskan media tersebut," ucapnya. "Posisi Indonesia tidak berubah bahwa yang kita dahulukan adalah suatu penyelesaian damai antara Palestina dan Israel yang berangkat dari solusi dua negara."

Sementara itu, Palestina mengandalkan dukungan dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perjuangan Palestina menyelamatkan the two-state solution atau solusi dua negara, yang terancam oleh kebijakan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang saat ini berada di New York untuk berpartisipasi dalam sesi ke-77 UNGA, telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Menteri Luar Negeri Norwegia Anken. 

“Merupakan kesempatan penting untuk menjelaskan penyebab Palestina dan situasi sulit di wilayah Palestina,” kata Ziad Abu Amr, anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan wakil Perdana Menteri, kepada Voice of Palestine.

Abu Amr yang mendampingi Abbas mengatakan bahwa pertemuan itu membahas tuntutan rakyat Palestina untuk mengakhiri pendudukan Israel, demikian dikutip dari laman Xinhua, Kamis (22/9).

Kemudian untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan mempertahankan solusi dua negara.

"Dalam pertemuannya, Presiden Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya terhadap kelanjutan pendudukan Israel dan untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina," kata Abu Amr.

Menurut pejabat Palestina, Abbas dijadwalkan berpidato di UNGA pada Jumat besok.

"Pidato Presiden Abbas di hadapan Majelis Umum PBB akan menjadi penting dalam menentukan tindakan serius di lapangan," kata Abu Amr.