Indonesia Tekankan Krisis Rohingya Harus Terus Jadi Perhatian Dunia

Pengungsi Rohingya dari Rakhine State, Myanmar di Bangladesh. (Dokumentasi KBRI Dhaka)

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa krisis Rohingya perlu terus menjadi perhatian publik internasional.

“Tugas kita bersama adalah untuk memastikan bahwa dunia internasional tetap memberikan perhatian bagi Rohingya," kata Menlu saat berbicara dalam High-Level Side Event on Rohingya Crisis di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, pada Kamis (22/9), dikutip dari Antara, Sabtu (24/9/2022).

Seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI, Menlu Retno menekankan tiga hal utama yang perlu dilakukan masyarakat internasional.

Pertama, menciptakan situasi yang kondusif bagi kepulangan masyarakat Rohingya; kedua, memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat Rohingya di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh; serta ketiga, mendorong perdamaian dan rekonsiliasi nasional di Myanmar.

Dia pun menggarisbawahi pentingnya peran yang dapat dimainkan ASEAN untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

“Indonesia, dalam hal ini, berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk penanganan isu Rohingya,” tutur Retno.

Kebakaran terjadi di kamp Rohingya di wilayah Bangladesh. Kebakarn berasal dari satu tenda dan merembet ke tenda lainnya, akibatnya puluhan ribu warga kini mengungsi.

2 dari 3 halaman

Mengedepankan Kolaborasi

Anak-Anak Rohingya di Kamp Bangladesh — Pandangan umum dari Kamp Pengungsi Kutupalong di Cox's Bazar, Bangladesh, Senin (22/7/2019). Lebih dari satu juta etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan menetap di Kutupalong yang merupakan salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)

Mengedepankan kolaborasi dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi krisis Rohingya juga merupakan hal utama yang diangkat oleh sejumlah pembicara dalam pertemuan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu co-host pertemuan High-Level Side Event on “Rohingya Crisis" yang diselenggarakan bersama dengan Bangladesh, Kanada, Gambia, Arab Saudi, Turki, Inggris, AS, dan Uni Eropa.

Lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari tempat tinggal mereka di Rakhine State, Myanmar, ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer Myanmar.

PBB menyebut tindakan tersebut sebagai genosida. Myanmar menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional di Den Haag atas kekerasan tersebut.

Di lain pihak, Myanmar membantah adanya genosida dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk merespons gerilyawan yang menyerang pos polisi.

3 dari 3 halaman

PBB Tinjau Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Aktivitas Pengungsi Rohingya di Bangladesh — Anak-anak pengungsi Rohingya bermain sepak bola di kamp pengungsi Kutupalong di Ukhia (22/3/2022). Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah tindakan keras tahun 2017, yang menjadi subjek kasus genosida di pengadilan tertinggi PBB di Den Haag. (AFP/Munir Uz Zaman)

Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet tiba di Bangladesh pada Minggu untuk memulai kunjungan resmi yang bertujuan menilai kondisi HAM serta meninjau para pengungsi Rohingya asal Myanmar.

Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen menyambut Bachelet di bandara Dhaka, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

Ini adalah perjalanan resmi pertama kepala HAM PBB ke Bangladesh, negara berpenduduk lebih dari 165 juta orang, demikian seperti dikutip dari Antara, Senin (15/8/2022).

Selama kunjungannya, Bachelet akan bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, anggota kabinetnya, dan anggota masyarakat sipil.

Dia juga akan berinteraksi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Bangladesh dan perwakilan pemuda.

Bachelet juga direncanakan bertemu dengan para pengungsi Rohingnya di distrik perbatasan Cox's Bazar.

Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya, yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada Agustus 2017.

Kunjungan Bachelet pada malam peringatan lima tahun eksodus Rohingya di Bangladesh dianggap penting.