Liputan6.com, London - Palestina telah menyebut proposal oleh Inggris untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional".
PM Inggris Liz Truss dikatakan telah memberi tahu rekannya dari Israel, Yair Lapid, tentang peninjauan itu saat berada di PBB, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (24/9/2022).
Baca Juga
Langkah seperti itu akan sangat kontroversial. Pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem pada 2018 disambut dengan kemarahan di seluruh dunia Arab.
Advertisement
Mr Lapid tweeted terima kasih kepada Ms Truss untuk "mempertimbangkan secara positif" itu.
Dia menggambarkan Ms Truss sebagai "teman baiknya", menulis dalam bahasa Ibrani setelah pasangan itu bertemu di pinggiran Majelis Umum PBB di New York.
Downing Street belum memberikan indikasi waktu tetapi telah mengkonfirmasi bahwa peninjauan sedang berlangsung.
Isu Sensitif
Para pejabat Inggris mengatakan mereka tidak akan berspekulasi tentang hasilnya, menambahkan bahwa Truss menyadari sensitivitas dan pentingnya lokasi kedutaan Inggris di Israel.
Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling pelik dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.
Israel melihat seluruh kota sebagai ibu kota abadi dan tidak terbagi sementara palestina mengklaim bagian timur sebagai ibu kota negara masa depan yang mereka harapkan.
Yerusalem Timur, bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza, ditangkap oleh Israel dari Yordania dan Mesir dalam perang Timur Tengah 1967 dan sejak itu dipandang secara internasional sebagai wilayah Palestina yang diduduki.
Advertisement
Palestina Menyayangkan Langkah Inggris
Di Twitter, duta besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menulis bahwa "sangat disayangkan" bahwa Truss telah menggunakan penampilan pertamanya di PBB sebagai perdana menteri untuk "berkomitmen untuk berpotensi melanggar hukum internasional".
Dia mengatakan setiap langkah kedutaan akan menjadi "pelanggaran terang-terangan" terhadap "tanggung jawab bersejarah Inggris", merusak solusi dua negara dari negara Palestina yang merdeka bersama Israel terhadap konflik Israel-Palestina.
"Janji seperti itu tidak bermoral, ilegal dan tidak bertanggung jawab!" katanya.
Sampai sekarang, Inggris - seperti kebanyakan negara lain - telah mempertahankan kedutaan besarnya di Tel Aviv, daripada di Yerusalem yang diperebutkan dengan sengit, berpendapat bahwa ia hanya boleh pindah ke kota suci setelah kesepakatan damai terakhir antara Israel dan Palestina.
Inggris memiliki konsulat di Yerusalem Timur.
Truss dilaporkan mengangkat gagasan untuk merelokasi kedutaan selama kampanye kepemimpinan Konservatif baru-baru ini.
Ketika Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel - memenuhi janji kampanye - itu membawa kecaman internasional. Hal itu juga menyebabkan maraknya kekerasan di mana puluhan warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel.
Saat itu, PM Inggris, Theresa May, mengkritik aksi AS tersebut.
Satu-satunya negara yang sejak itu mengikuti contoh Trump dengan memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah Honduras, Guatemala dan Kosovo.
Sementara Presiden AS Joe Biden telah memperbarui komitmen Washington terhadap solusi dua negara, dia belum kembali pada pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.