Presiden Ukraina Siap Tolong Tentara Pembelot dari Rusia

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra turut menyuarakan kritiknya terhadap Rusia yang menginvasi Ukraina. Ia menyebut tindakan Rusia sebagai hal yang brutal. 

Hoekstra menyuarakan hal itu saat menyimak pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) yang mengecam Rusia. 

"Saya menyambut ucapan di UNGA oleh POTUS. Kerajaan Belanda berdiri bersama AS dalam menyorot agresi Rusia terhadap Ukraina dan rakyatnya. Mobilisasi militer parsial dan referendum tipu-tipu dalam daerah Ukraina yang diduduki oleh Rusia adalah pelanggaran langsung Piagam PBB," ujar Menlu Belanda Wopke Hoekstra melalui Twitter, dikutip Jumat (23/9). 

"Kita tetap harus bersatu dalam mengecam brutalitas Rusia dan melanjutkan dukungan terhadap Ukraina dengan cara yang kita bisa," ucapnya.

Masalah referendum tipu-tipu itu juga dibahas oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidatonya yang berapi-api di Sidang Umum PBB 2022. Rusia dikecam karena ingin mengadakan referendum di daerah yang mereka duduki secara militer.

Menurut laporan AP News, referendum itu terjadi di daerah separatis Luhansk dan Donetsk yang berada di timur Ukraina. Pejabat-pejabat yang dibeking Moskow di Kherson dan Zaporizhzhia di selatan juga meminta voting.

Kanselir Jerman Olaf Scholz juga setuju bahwa referendum itu adalah tipu-tipu. Presiden Prancis Emmanuel Macron berkata referendum itu tidak punya dampak hukum apa-apa. Sementara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai retorika referendum Rusia itu hanya pengalihan isu.

Moskow memulai pemanggilan pasukan wajib pada Kamis (22 September) untuk mencoba meningkatkan upaya perang di Ukraina, dengan pihak berwenang mengatakan ribuan orang secara sukarela bahkan ketika orang-orang Rusia melarikan diri dari negara itu untuk menghindari paksaan untuk berperang.

Rekaman amatir yang diposting di media sosial sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi pasukan cadangan dimaksudkan untuk menunjukkan ratusan warga Rusia di seluruh negeri menanggapi panggilan militer. 

Dilansir Channel News Asia, Jumat (23/9), perintah itu dilakukan saat wilayah Ukraina yang dikuasai Moskow akan memberikan suara dalam beberapa hari mendatang mengenai apakah akan menjadi bagian dari Rusia dalam referendum yang disebut sebagai perampasan tanah yang tidak sah oleh Kyiv dan sekutunya.

Moskow mengambil langkah-langkah ini setelah pasukan Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah timur laut Kharkiv, yang telah dilihat sebagai titik balik yang mungkin dalam perang tujuh bulan yang telah menemui jalan buntu.

Militer Rusia mengatakan pada hari Kamis bahwa setidaknya 10.000 orang telah mengajukan diri untuk bertempur dalam 24 jam sejak perintah itu, tetapi banyak juga yang bergegas meninggalkan Rusia sebelum mereka diminta untuk bergabung.

Penerbangan dari Rusia ke negara-negara tetangga, terutama bekas republik Soviet yang mengizinkan orang Rusia masuk bebas visa, hampir seluruhnya dipesan dan harga melonjak, menunjukkan eksodus orang Rusia yang ingin menghindari perang.

"Saya tidak ingin pergi berperang," kata seorang pria bernama Dmitri, yang terbang ke Armenia hanya dengan satu tas kecil, kepada AFP. 

"Saya tidak ingin mati dalam perang yang tidak masuk akal ini. Ini adalah perang saudara." 

Pria usia militer merupakan mayoritas dari mereka yang tiba dari penerbangan terakhir dari Moskow di bandara Yerevan dan banyak yang enggan berbicara.

Ibu kota Armenia telah menjadi tujuan utama bagi orang-orang Rusia yang melarikan diri sejak perang dimulai pada 24 Februari, menarik oposisi internasional sengit yang bertujuan untuk mengisolasi Rusia.

Tampak tersesat dan kelelahan di aula kedatangan bandara Yerevan, Sergei yang berusia 44 tahun mengatakan dia telah melarikan diri dari Rusia untuk menghindari dipanggil.

"Situasi di Rusia akan membuat siapa pun ingin pergi," katanya kepada AFP.