Indonesia dan Burundi Sepakati Perjanjian Bebas Visa Diplomatik

Menlu Retno Marsudi melangsungkan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Burundi, Albert Shingiro, di sela-sela Sesi Debat Umum Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York (22/09/2022). (Dok: Kemlu RI)

Liputan6.com, New York - Indonesia dan Burundi telah menyepakat perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas. Hal ini terjadi setelah Menlu Retno menandatangani perjanjian dengan Menlu Burundi.

“Indonesia terus menaruh perhatian terhadap Afrika untuk memperluas peluang investasi dan perdagangan", berikut disampaikan Menlu Retno Marsudi saat melangsungkan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Burundi, Albert Shingiro, di sela-sela Sesi Debat Umum Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York (22/09/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno dan Menlu Shingiro telah melakukan penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas antara Indonesia dan Burundi.

Menlu RI berharap perjanjian dimaksud dapat lebih meningkatkan interaksi hubungan antar pejabat kedua negara.

Sementara itu, Menlu Burundi berharap perjanjian tersebut dapat membuka jalan bagi perjanjian bilateral lainnya, khususnya perjanjian perlindungan penananam modal dan perjanjian penghindaran pajak berganda, untuk mendorong peningkatan investasi kedua negara.

Secara khusus, Menlu Burundi juga mengundang investasi Indonesia di Burundi, khususnya di sektor pertambangan mineral.

Henley Passport Index merilis daftar baru paspor terkuat di dunia. Salah satu indikasi jadi paspor terkuat karena menawarkan bebas visa ke banyak negara.

2 dari 4 halaman

Peningkatan Hubungan Ekonomi

Kedua Menlu juga berdiskusi mengenai upaya peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.

Secara khusus, Menlu RI juga menyampaikan undangan bagi para pebisnis dan perusahaan Burundi untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37, Oktober 2022.

Partisipasi pengusaha Burundi di TEI 2022 diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi kedua negara yang sempat terkena dampak pandemi.

3 dari 4 halaman

Indonesia dan Sudan Selatan Resmi Berhubungan Diplomatik

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Honorable Deng Dau Deng Malek, disela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York (20/09/22). (Dok: Kemlu RI)

Sementara itu, Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangi Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Kedua Negara.

Penandatangan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Honorable Deng Dau Deng Malek, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Selasa 20 September 2022.

“Penandatangan Komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan, untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi", kata Retno, seperti dikutip dari laman Kemlu.go.id, Sabtu (24/9/2022).

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Wakil Menteri Malek.

4 dari 4 halaman

Kerja Sama dengan Sudan Selatan

Setelah penandatanganan pembukaan hubungan diplomatik, kedua pihak langsung membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak.

Dalam kaitan ini, telah ditandatangani pula kontrak kerja sama antara PT. Waskita Karya dengan Kementerian Sudan Selatan di bidang infrastruktur. Nantinya, kerja sama di bidang minyak juga akan segera dijajaki.

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011.

Infografis Putin Akan Hadiri KTT G20 Bali di Tengah Invasi ke Ukraina. (Liputan6.com/Trieyasni)

VISA
Sistem Operasi
Visa adalah izin memasuki negara lain atau tinggal sementara di negara lain.
Lihat Selengkapnya
VISA
Burundi
visa diplomatik
Menlu Retno
Kemlu RI