Sosok Edward Snowden, Si Pembocor Rahasia AS yang Kini Dapat Hadiah dari Putin

Di dalam negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta agar pengendali data pribadi baik publik maupun swasta, untuk memperkuat sistem keamanannya.

Hal ini seiring dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP), menjadi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Selasa (20/9/2022).

"Pemerintah mengingatkan seluruh pengendali data pribadi, baik publik maupun privat swasta, untuk meningkatkan sistem keamanan, firewall dan enkripsi," kata Johnny dalam tanggapan pemerintah atas pengesahan UU PDP di Jakarta.

"Mematuhi tanggung jawab dan menjaga data pribadi yang dikelolanya, baik bersifat umum maupun bersifat spesifik, sebagai kepatuhan mutlak, pelindungan data pribadi," pungkas Johnny.

Menurut Menkominfo, kebocoran data pribadi dapat meningkatkan ketidakpercayaan publik, serta berdampak pada sektor ekonomi digital yang sedang bertumbuh dan berkembang dengan cepat.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo mengatakan, kehadiran UU PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di ranah digital.

"Lebih dari itu, Undang-Undang PDP akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak memproses data pribadi, baik publik maupun privat swasta," imbuh Menkominfo.

Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengharapkan UU PDP bisa mengurangi kebocoran data karena ada ancaman sanksi yang jelas bagi pengelola data. 

"Namun (UU PDP) tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung karena sebelum UU PDP pun sebenarnya peretas sudah melanggar hukum, dan dapat dihukum berat sesuai kesalahannya tanpa UU PDP," kata Alfons, dalam keterangan yang diterima Tekno Liputan6.com, Rabu (21/9).

Alfons mengatakan, peretas yang menjalankan aktivitasnya sebenarnya tahu tindakannya melanggar hukum. Mereka juga tahu, jika tertangkap, ada konsekuensi hukum menanti mereka.

Alfons berharap, adanya UU PDP ini dapat membuat pengelola data bisa lebih peduli dan baik dalam mengelola data. Pendiri Vaksincom ini menyebut, kunci dari keberhasilan pengelola data yang lebih peduli ada pada lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan data pribadi.

"Kalau bisa menjalankan perannya dan berkomunikasi baik dengan institusi pengelola data yang diawasinya dan bertaji selevel Satgas Pengendali Kebocoran Data yang dibentuk Menkopolhukam, maka ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan pengelolaan data di Indonesia," kata Alfons.

Namun, jika lembaga tersebut tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya, Alfons berpendapat, hal tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan pada perbaikan pengelolaan data di Indonesia.

Menurut Alfons, peran mengamankan ranah siber Indonesia sebenarnya ada di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pasalnya, salah satu kunci utama pengamanan data adalah penerapan enkripsi yang baik dan kuat dalam lalu lintas data.

"BSSN diharapkan dapat memposisikan dirinya dengan baik, meningkatkan kemampuan SDM dan menetapkan standar pengamanan data yang harus diikuti oleh semua institusi pengelola data," tutur Alfons.

Ia berharap, lembaga Pelindungan Data Pribadi, BSSN, dan Kementerian Kominfo bisa bahu membahu menjalankan peran dengan baik sesuai tupoksi, untuk menciptakan ranah siber yang aman, sehat, dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.