Pengadilan Sahkan Masa Jabatan PM Thailand yang Didapat Pasca-kudeta

Kasus oposisi tampaknya kuat. Konstitusi baru, yang dirancang pada tahun 2017 di bawah pemerintahan militer Jenderal Prayuth saat itu, menyatakan bahwa "Perdana Menteri tidak akan memegang jabatan untuk jangka waktu total lebih dari delapan tahun".

Namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ini baru mulai berlaku dengan konstitusi baru pada April 2017, dan bahwa sejak tanggal inilah tahun-tahun Gen Prayuth menjabat harus dihitung.

Tapi ini bukan putusan yang diharapkan para pendukung Jenderal Prayuth. Mereka telah mengusulkan Juni 2019 sebagai tanggal mulai, ketika ia diangkat kembali sebagai perdana menteri setelah pemilihan parlemen pertama pasca-kudeta awal tahun itu.

Ini penting karena Jenderal Prayuth telah menjelaskan bahwa dia ingin mengikuti pemilihan berikutnya, yang diharapkan pada awal tahun 2023, yang bertujuan untuk menjadi perdana menteri Terlama Thailand - tidak buruk bagi seorang komandan angkatan darat yang mengatakan dia hanya mengambil alih kekuasaan sementara.

Putusan Mahkamah Konstitusi berarti dia hanya memiliki dua setengah tahun tersisa sampai dia mencapai batas masa jabatan, membuatnya kurang menarik sebagai kandidat perdana menteri untuk partai konservatif.

Ada desas-desus tentang lobi yang kuat di belakang layar untuk mempengaruhi keputusan pengadilan.

Fakta bahwa Mahkamah Konstitusi menangguhkan Jenderal Prayuth dari pekerjaannya sementara mereka mencapai keputusan mereka - secara luas dilihat di sini sebagai penghinaan - dan bahwa ia tidak mendapatkan hasil yang disukainya, menunjukkan ada perpecahan dalam koalisi konservatif luas yang memilihnya sebagai pemimpin pada tahun 2019.

Dia jauh kurang populer sekarang, setelah delapan tahun di mana ekonomi Thailand tidak berkinerja baik, meskipun tidak ada saingan yang jelas sebagai tokoh untuk nilai-nilai konservatif dan royalis.

Apa yang digarisbawahi oleh semua manuver ini adalah betapa cair dan tidak menentunya politik Thailand, lebih dari delapan tahun setelah kudeta yang para pemimpinnya mengatakan mereka akan memilah-milah pengaturan politik negara itu untuk selamanya.

Batas masa jabatan delapan tahun dimasukkan ke dalam konstitusi untuk mencegah politisi populer memanfaatkan kemenangan pemilu menjadi pegangan jangka panjang pada kekuasaan, seperti yang dituduh dilakukan oleh mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang diasingkan.

Namun tampaknya tidak ada yang mengantisipasi bahwa batas itu akan kembali menghantui pria yang mengawasi penulisan piagam itu.

Aturan politik di Thailand masih diperdebatkan, dan tidak ada seorang pun di negara yang telah mengalami setidaknya 20 kudeta militer yang akan bertaruh tidak akan pernah ada yang lain.