Liputan6.com, Moskow - Pencaplokan yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin tercatat di lebih dari 15 persen wilayah Ukraina hingga Rabu (5 Oktober).
Dalam perluasan terbesar wilayah tersebut, Putin menandatangani undang-undang yang mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR), Republik Rakyat Luhansk (LNR), wilayah Kherson dan wilayah Zaporizhzhia untuk Rusia.
Baca Juga
"Presiden Vladimir Putin telah menandatangani empat undang-undang konstitusional federal tentang masuknya Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson ke dalam Federasi Rusia," kata majelis rendah parlemen, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (5/10/2022).
Advertisement
"Dia juga menandatangani undang-undang yang relevan tentang ratifikasi," kata Duma.
Rusia mengumumkan pencaplokan itu setelah mengadakan referendum di wilayah-wilayah pendudukan Ukraina. Pemerintah Barat dan Kiev mengatakan pemungutan suara itu melanggar hukum internasional dan bersifat memaksa dan tidak representatif.
Daerah yang dianeksasi tidak semuanya berada di bawah kendali pasukan Rusia yang memerangi pasukan Ukraina.
Lebih dari tujuh bulan dalam perang yang telah menewaskan puluhan ribu dan memicu konfrontasi terbesar dengan Barat sejak krisis Rudal Kuba 1962, namun tujuan paling dasar Rusia masih belum tercapai.
Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Rusia ditarik dari wilayah timur dan selatan Ukraina lantaran berada di bawah tekanan berat dari serangan balasan Ukraina.
Jika ditambah dengan Krimea, yang dianeksasi Rusia pada 2014, total klaim Putin mencapai lebih dari 22 persen wilayah Ukraina, meskipun batas pasti dari empat wilayah yang dicaploknya masih belum diklarifikasi.
Rusia yang mengakui perbatasan Ukraina pasca-Soviet dalam Memorandum Budapest 1994, tidak akan pernah mengembalikan wilayah itu, kata Putin pada Jumat di upacara penandatanganan perjanjian besar Kremlin yang membawa sebagian wilayah yang dikendalikan ke Rusia.
Parlemen Rusia mengatakan, orang yang tinggal di wilayah yang dicaplok akan diberikan paspor Rusia, Bank Sentral Rusia akan mengawasi stabilitas keuangan dan rubel Rusia akan menjadi mata uang resmi.
Dekret Zelensky: Tak Mungkin Adakan Pembicaraan dengan Putin
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani dekret untuk memberlakukan keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC).
Isinya yaitu, mengesampingkan negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, demikian disampaikan oleh layanan pers Zelensky, dikutip dari Xinhua.
Dokumen tersebut dipublikasikan di situs Zelensky, menuliskan bahwa NSDC Ukraina menganggap mengadakan pembicaraan dengan Putin "tidak mungkin."
Dalam dekretnya, Zelensky juga menginstruksikan pemerintah untuk menyiapkan proposal pembuatan sistem jaminan keamanan multi-level yang dirancang untuk meningkatkan potensi pertahanan Ukraina.
Pada 30 September 2022, NSDC mengadopsi keputusan yang bertujuan untuk menjamin keamanan Ukraina dan memulihkan integritas teritorialnya menyusul pengakuan resmi Moskow atas empat wilayah Ukraina, yang sebagian dikendalikan oleh Rusia sebagai wilayahnya.
Para perunding dari Ukraina dan Rusia mengadakan putaran terakhir pembicaraan damai tatap muka di Istanbul, Turkiye, pada 29 Maret 2022.
Sementara itu, untuk melawan Rusia, paket bantuan keamanan terbaru dari pemerintahan Presiden Joe Biden akan dikirim ke Ukraina. Mencakup empat sistem roket artileri dengan mobilitas tinggi (HIMARS), amunisi, ranjau, dan kendaraan anti-ranjau, demikian dilaporkan oleh Reuters pada Senin (3/10). Laporan tersebut mengutip dua sumber yang menerima pengarahan mengenai paket bantuan senilai US$ 625 juta (Rp9,5 triliun).
Paket tersebut, yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada Selasa (4/10), merupakan paket bantuan pertama sejak Rusia mengumumkan pelaksanaan referendum di beberapa wilayah Ukraina yang mereka kuasai.
Advertisement
Ukraina Bikin Kemajuan Lawan Rusia
Paket tersebut juga menjadi Presidential Drawdown Authority (PDA) kedua sejak Ukraina berhasil membuat kemajuan besar di medan tempur pada pertengahan September. PDA adalah wewenang presiden untuk mengalokasikan peralatan militer, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (5/10/2022).
Rusia mendeklarasikan aneksasi terhadap sejumlah wilayah Ukraina dan mengadakan apa yang mereka sebut sebagai “referendum” di wilayah-wilayah tersebut. Pemerintahan negara-negara Barat dan Kyiv mengatakan, referendum itu melanggar hukum internasional serta bersifat memaksa dan tidak mewakili kehendak warganya.
Lewat PDA tersebut, keempat peluncur HIMARS dan roket pelengkapnya, ditambah sekitar 200 kendaraan anti-ranjau taktis MRAP, serta amunisi untuk meriam Howitzer dan ranjau, bisa dikirim ke Ukraina dalam beberapa hari ke depan.
PDA memungkinkan pemerintah AS mengalihkan peralatan dan jasa dari stok militer dengan segera tanpa persetujuan kongres untuk menanggapi situasi darurat.
Paket bantuan itu merupakan paket pertama pemerintah Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2023, yang saat ini beroperasi di bawah sistem anggaran sementara dan memungkinkan Presiden Biden untuk mengalokasikan surplus persenjataan senilai US$3,7 miliar untuk dikirim ke Ukraina hingga pertengahan Desember nanti.
Joe Biden Umumkan Bantuan Senjata Senilai 1 Miliar Dolar untuk Ukraina
Pada Juni lalu, Presiden Joe Biden mengumumkan suntikan senjata baru senilai US$1 miliar untuk Ukraina yang menurut sumber-sumber yang mengetahui paket itu termasuk sistem roket anti-kapal, roket artileri, dan peluru untuk howitzer.
Dalam panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Biden mengatakan dia memberi tahu pemimpin yang diperangi tentang persenjataan baru.
"Saya memberi tahu Presiden Zelenskyy bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan US$1 miliar lagi untuk Ukraina, termasuk artileri tambahan dan senjata pertahanan pantai, serta amunisi untuk artileri dan sistem roket canggih," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Presiden juga mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar US$225 juta untuk membantu orang-orang di Ukraina, termasuk dengan menyediakan air minum yang aman, pasokan medis dan perawatan kesehatan penting, makanan, tempat tinggal, dan uang tunai untuk keluarga guna membeli barang-barang penting.
Paket bantuan, yang datang saat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan sekutu di Brussel, dapat dibagi menjadi dua kategori: transfer barang pertahanan berlebih dari stok AS dan senjata lain yang didanai oleh Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI), sebuah program terpisah yang disahkan secara kongres.
Tiga sumber yang mengetahui rinciannya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa satu paket sekitar US$350 juta diharapkan mencakup lebih banyak roket untuk Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) yang telah dikirim ke Ukraina dan peluru artileri untuk howitzer M777 dan suku cadang.
Advertisement