Joe Biden Ampuni Semua Pelanggaran Kepemilikan Ganja Sederhana

Sementara orang kulit putih dan hitam dan coklat menggunakan ganja pada tingkat yang sama, orang kulit hitam dan coklat ditangkap, dituntut, dan dihukum pada tingkat yang tidak proporsional,"

"Terlalu banyak nyawa yang telah dijungkirbalikkan karena pendekatan kita yang gagal terhadap ganja. Sudah waktunya kita memperbaiki kesalahan ini," ujar Presiden.

Langkah-langkah yang diumumkan Biden pada Kamis (6/10) berhenti sejenak dari dekriminalisasi penuh, yang telah menikmati dukungan yang berkembang di antara kedua partai politik.

Namun, langkah tersebut merupakan langkah signifikan pertama yang diambil oleh seorang presiden AS untuk menghapus hukuman pidana karena memiliki ganja.

Presiden dan sekelompok kecil pembantu Gedung Putih telah berdebat selama berminggu-minggu mengenai perubahan tersebut, diperumit oleh skeptisisme pribadi Biden sendiri tentang dekriminalisasi dan tidak ingin mendikte perubahan pada Departemen Kehakiman.

Pandangan Biden sendiri tentang ganja adalah produk usianya dan tahun-tahun yang dihabiskannya sebagai ketua Komite Kehakiman di Senat yang mengerjakan RUU kejahatan.

Selama kampanye 2020, para ajudan berpendapat bahwa dia sedang menunggu studi baru keluar untuk menginformasikan pergeseran posisinya - tapi nyatanya tanpa studi semacam itu, Biden akhirnya digerakkan oleh argumen tentang kurangnya keadilan, terutama di sepanjang garis rasial.

Para ajudan Gedung Putih juga mengamati kalender dengan mempertimbangkan midterms, berharap bahwa perubahan yang telah lama diupayakan oleh para pendukung peradilan pidana akan membantu membangun antusiasme di antara para pemilih kulit hitam, pemilih yang lebih muda, dan lebih banyak lagi pemilih inti Partai Demokrat.

Para pejabat senior pemerintahan menolak untuk mengatakan seberapa cepat peninjauan mungkin selesai yang akan mengarah pada langkah-langkah lebih lanjut menuju dekriminalisasi.

"Prosesnya akan memakan waktu lama karena harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dari semua bukti yang tersedia, termasuk informasi ilmiah dan medis yang tersedia," tutur salah satu pejabat senior.

Dalam pernyataannya, Biden menulis bahwa aturan tertentu tentang ganja akan tetap berlaku, bahkan jika obat tersebut tidak dijadwalkan.

"Bahkan ketika peraturan federal dan lokal tentang ganja berubah, batasan penting tentang perdagangan, pemasaran, dan penjualan di bawah umur harus tetap berlaku," ungkapnya.

Ganja ilegal di bawah hukum federal, yang masing-masing negara bagian telah bergerak menuju penggunaan legal untuk tujuan rekreasi dan medis.

Di bawah Undang-Undang Zat Terkendali 1970, ganja terdaftar pada Schedule 1, yang berarti "tidak ada penggunaan medis yang diterima saat ini dan potensi penyalahgunaan yang tinggi."

Itu telah membuat beberapa pengguna terbuka untuk penuntutan, bahkan di tempat-tempat di mana penggunaan ganja legal.

Pengampunan Biden akan dikeluarkan melalui proses administrasi yang diawasi oleh Departemen Kehakiman, jelas seorang pejabat senior pemerintahan.

Mereka yang memenuhi syarat untuk pengampunan akan menerima sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah secara resmi diampuni atas kejahatan mereka.

Para pejabat mengatakan saat ini tidak ada orang Amerika yang menjalani hukuman penjara hanya karena tuduhan kepemilikan ganja sederhana federal.

Tetapi mereka mengatakan jumlah yang telah didakwa dengan kejahatan itu di utara sebanyak 6.500.

Sebagai seorang kandidat, Biden berhenti mendukung legalisasi ganja untuk tujuan rekreasi. Tapi dia mengadopsi sikap terhadap dekriminalisasi.

"Tidak ada yang harus dipenjara karena ganja. Sebagai Presiden, saya akan mendekriminalisasi penggunaan ganja dan secara otomatis menghapus hukuman sebelumnya," cetusnya selama kampanye kepresidenan.

Melonggarkan aturan federal tentang ganja telah mendapatkan dorongan dalam beberapa tahun terakhir karena obat tersebut dilegalkan di sejumlah negara bagian yang terus bertambah.

Pada akhir tahun 2020, DPR meloloskan tindakan yang akan mendekriminalisasi ganja di tingkat federal, meskipun tidak diambil di Senat yang dikuasai Partai Republik.