Wakil Ketua Parlemen Ukraina Tertawakan Ucapan Fadli Zon soal Rusia Ingin Damai

Sebelumya dilaporkan, Kementerian Luar Negeri RI angkat bicara terkait aneksasi Rusia di wilayah Ukraina. Tindakan Rusia dianggap mempersulit proses perdamaian. 

Rusia memang telah resmi mencaplok empat wilayah Ukraina, termasuk Luhansk (Lugansk). Presiden Vladimir Putin mengklaim rakyat yang memilih bergabung dengan Rusia.

"Di Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, Wilayah Zaporozhye dan Wilayah Kherson telah diadakan referendum. Sudah dapat ditarik kesimpulan dan hasilnya telah diketahui. Orang-orang telah menentukan pilihan mereka, pilihan yang jelas," ujar Presiden Vladimir Putin dalam pidatonya, dikutip Senin (3/10).

Presiden Putin berkata daerah-daerah yang ia aneksasi akan menjadi warganya selamanya. 

"Saya ingin otoritas Kiev dan majikan mereka yang sesungguhnya di Barat untuk mendengar saya, sehingga semua orang dapat mengingat apa yang saya akan sampaikan: para warga Lugansk dan Donetsk, Kherson dan Zaporozhye menjadi warga negara kita untuk selamanya," kata Presiden Putin.

Narasi dari Presiden Putin adalah referendum tersebut sesuai Piagam PBB. Namun, Kemlu RI berkata referendum Rusia telah melanggar Piagam PBB. 

"Setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Prinsip ini secara jelas tertera dan merupakan salah satu prinsip utama Piagam PBB. Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut," ujar pihak Kemlu RI via Twitter. 

"Prinsip ini juga berlaku terhadap referendum 4 wilayah Ukraina. Referendum tersebut melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Referendum itu akan semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan akibatkan perang semakin berkepanjangan, yang akan merugikan semua pihak," jelas pihak Kemlu RI. 

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengecam referendum "palsu" yang digelar Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Ia menilai proses tersebut sebagai proses yang "diatur dan dimanipulasi" dan "langsung dari buku pedoman Kremlin."

Jean-Pierre, pada Rabu (28/9), membuat komentar dalam pemaparan Gedung Putih, sehari setelah pejabat pro-Rusia mengatakan bahwa dalam jumlah yang luar biasa, penduduk di keempat wilayah Ukraina yang diduduki memilih bergabung dengan Rusia dalam referendum yang digelar oleh Kremlin.

Menyebut hasil referendum sebagai "pemaksaan dan disinformasi oleh otoritas boneka," Gedung Putih menyatakan tindakan Rusia "jelas-jelas curang dan tidak memiliki signifikansi hukum apa pun, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (29/9).

"Kami tidak akan pernah mengakui upaya pencaplokan yang ilegal dan tidak sah ini," kata Jean-Pierre.

Hasil yang telah ditentukan sebelumnya itu membuka celah untuk fase baru yang berbahaya dalam invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tujuh bulan. Kremlin mengancam akan mengerahkan lebih banyak pasukan ke pertempuran itu dan kemungkinan akan menggunakan senjata nuklir.

Sementara, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina akan "membela" warganya di wilayah-wilayah yang diduduki Rusia, ketika pihak berwenang di sana mengumumkan hasil dari apa yang disebut referendum yang telah dikecam oleh Barat.

"Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut sebagai tiruan referendum," kata Zelensky pada Selasa 27 September 2022 dalam sebuah video yang diposting di Telegram. "Kami akan bertindak untuk melindungi rakyat kami baik di wilayah Kherson, di wilayah Zaporizhzhia, di Donbas, di daerah yang saat ini diduduki di wilayah Kharkiv, dan di Krimea."

Di Kherson yang tertelak pada wilayah tenggara, pihak berwenang mengatakan 87% pemilih memilih penyerobotan Rusia setelah penghitungan suara selesai.

Di wilayah Luhansk, Ukraina timur yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia, 98,4% memilih penyerobotan oleh Rusia, kata kantor berita Rusia, mengutip otoritas setempat. "Sudah jelas" bahwa Luhansk akan kembali ke pangkuan Rusia, kata Leonid Pasechnik, pemimpin Republik Rakyat Lugansk yang memproklamirkan diri di Telegram.

Di wilayah Donetsk yang berbatasan, badan jajak pendapat mengatakan 99,2% pemilih memilih penyerobotan Rusia setelah semua surat suara dihitung, demikian menurut kantor-kantor berita setempat.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan bahwa Blok Barat tidak akan pernah mengakui penyerobotan Rusia atas wilayah Ukraina, yang disebutnya sebagai bagian dari "skema jahat" oleh Moskow.

Nato mengecam referendum sebagai "palsu" dan "pelanggaran hukum internasional".

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap integritas teritorial Ukraina di dalam perbatasan yang diakui.