Mahathir Mohamad Bakal Jadi Calon Anggota Parlemen Malaysia di Usia 97 Tahun, Incar Kursi PM?

Mahathir Mohamad Mundur sebagai PM Malaysia — Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memberi isyarat saat berbicara dalam konferensi pers di Putrajaya, Malaysia, Sabtu (22/2/2020). Mahathir Mohamad telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Perdana Menteri ke Raja Malaysia. (AP Photo/Vincent Thian)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Selasa 11 Oktober 2022 mantan pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad yang kini berusia 97 tahun mengumumkan akan mempertahankan kursinya dalam pemilihan umum, yang diperkirakan berlangsung bulan depan. Kendati demikian ia tidak mengatakan apakah akan menjadi perdana menteri untuk ketiga kalinya jika aliansi politiknya menang.

"Kami belum memutuskan siapa yang akan menjadi perdana menteri karena calon perdana menteri hanya relevan jika kami menang," kata Mahathir dalam konferensi pers seperti dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (12/10/2022).

Meskipun tidak mungkin, ia akan menjadi kandidat tertua untuk jabatan itu, yang memiliki masa jabatan lima tahun.

Terlepas dari status sebagai lansia dan kekhawatiran kesehatannya tahun ini, Mahathir mengatakan ia akan mempertahankan kursi parlemennya di Pulau Langkawi. Ia juga memperingatkan bahwa kemenangan oleh Partai UMNO yang berkuasa dapat membuat mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang dipenjara diampuni dan dibebaskan.

Mahathir adalah perdana menteri dari UMNO selama 22 tahun hingga pensiun pada tahun 2003. Kemudian, pada tahun 2016, ia terinspirasi untuk kembali ke politik sewaktu terjadi penjarahan besar-besaran dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) selama masa jabatan Najib. Penggelapan dana investasi itu memicu gelombang kemarahan publik dan membuat oposisi meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu 2018 dengan menggulingkan UMNO, yang telah memerintah sejak kemerdekaan negara itu dari Inggris pada tahun 1957.

Mahathir menjadi kepala pemerintahan tertua di dunia pada usia 93 tahun, dan mengawasi tuduhan korupsi terhadap Najib dan para pemimpin UMNO lainnya. Namun aliansi reformisnya runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun karena pembelotan, sehingga mengembalikan UMNO ke tampuk kekuasaan di bawah pemerintahan koalisi baru.

Setelah pemerintahannya runtuh pada tahun 2020, Mahathir membentuk Partai Pejuang dan aliansi baru dengan beberapa partai kecil.

2 dari 4 halaman

Kecam Umno

Mahathir, Selasa, mengecam UMNO karena mengutamakan kepentingan sendiri dengan mengadakan pemilu yang tergesa-gesa selama musim hujan tahunan pada bulan November yang biasanya mengakibatkan banjir besar. Ia mengatakan UMNO bertujuan menang besar dengan menawarkan suap dan uang kepada rakyat.

Ia mengatakan tujuan utama UMNO adalah membebaskan Najib, yang memulai hukuman penjara 12 tahun pada Agustus setelah kalah dalam pengadilan banding terakhirnya dalam kasus korupsi terkait skandal 1MDB. Najib juga menghadapi beberapa persidangan lain yang terkait dengan 1MDB yang dapat memperpanjang masa hukumannya jika ia terbukti bersalah.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi juga diadili atas puluhan tuduhan korupsi yang tidak terkait dengan kasus 1MDB.

3 dari 4 halaman

Tuai Kritik

Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlemen pada Senin 10 Oktober untuk memungkinkan berlangsungnya pemilu dini. Ia menyerah pada tekanan partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang mengharapkan kemenangan besar sendiri di tengah perseteruan dengan sekutu-sekutunya dalam koalisi yang berkuasa.

Komisi Pemilu akan menetapkan tanggal dalam seminggu untuk pemungutan suara, yang harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran Parlemen.

Mengutip DW Indonesia, Selasa (11/10/2022), PM Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, membubarkan parlemen dan mempercepat penyelenggaraan pemilu awal November mendatang. Langkahnya dikritik kerajaan yang mengaku tidak diberi pilihan selain menyetujui rencana tersebut.

Penyelenggaraan pemilu Malaysia dilakukan sembilan bulan sebelum masa tugas parlemen berakhir.

Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, pada Minggu 9 Oktober sudah mengamankan persetujuan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, meski langkahnya itu dinilai kontroversial oleh kerajaan.

Keputusan penyelenggaraan pemilu lebih dini oleh PM Yaakob ditengarai berawal dari desakan Partai Organisasi Kebangsaan Malaysia Bersatu (UMNO). Partai terbesar di koalisi pemerintahan itu diisukan ingin bercerai dari partai lain dan menjalankan kampanyenya sendiri.

Kepercayaan diri yang tinggi itu bersumber pada kemenangan Barisan Nasional di Melaka, Johor dan Serawak, baru-baru ini. "Dengan pengumuman ini, mandat pemerintahan dikembalikan kepada rakyat," tutur Yakoob dalam pidato di televisi.

Langkahnya itu dikritik Raja Abdullah yang mengaku tidak diberikan pilihan selain pemilu.

"Raja telah mengekspresikan kekecewaannya terhadap perkembangan politik di dalam negeri dan tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan perdana menteri untuk mengembalikan mandat kepada rakyat," kata juru bicara Istana Negara, Ahmad Fadil Shamsuddin.

4 dari 4 halaman

Kembalinya UMNO

Menyusul pengumuman tersebut, Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki waktu selama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Raja Abdullah mengimbau agar pencoblosan suara dilakukan secara cepat, mengingat musim hujan yang acap menciptakan bencana banjir di Malaysia.

Sekutu UMNO di pemerintahan dan partai-partai oposisi sempat memprotes rencana PM Yakoob lantaran bahaya banjir yang tahun lalu menelan 50 korban jiwa. Namun UMNO bersikeras pada desakan pemilu lantaran ingin memanfaatkan momentum dukungan elektoral dari pemilih beretnis Melayu.

"Ismail Sabri telah tunduk pada tekanan partainya sendiri, UMNO, dan menjadi perdana menteri dengan masa jabatan paling singkat dan menggiring negara ini untuk memilih di tengah musim banjir," kata Bridget Welsh, pengamat politik di Universitas Nottingham Malaysia."

"UMNO percaya punya keunggulan dengan pemilu yang dipercepat. Mereka berambisi kembali menjadi partai paling dominan di pemerintahan," imbuhnya.

UMNO, yang berkuasa di Kuala Lumpur sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1957, pertama kali menjadi oposisi usai takluk pada Pemilu 2018 yang diwarnai kasus korupsi bekas PM Najib Razak. Adapun Presiden UMNO saat ini, Ahmad Zahid Hamidi, juga sedang menjalani sidang kasus dugaan korupsi.