Sukses

Krisis Politik Inggris, Australia Khawatir Soal Kesepakatan Dagang dengan Liz Truss

PM Australia Anthony Albanese mengkhawatirkan krisis politik yang tengah terjadi di sana, karena akan berdampak terhadap kesepakatan dagangnya. Terlebih setelah Liz Truss mundur.

Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada hari Jumat (21 Oktober) mengatakan dia khawatir tentang kemungkinan penundaan kesepakatan perdagangan bebas dengan Inggris, yang timbul dari ketidakstabilan politik yang terjadi di sana.

"Saya prihatin dengan penundaan yang akan terjadi pada perjanjian perdagangan bebas Australia-Inggris," kata Albanese kepada wartawan seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (21/10/2022).

"Saya telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Truss untuk mempercepatnya. Saya tentu saja akan berbicara dengan siapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya untuk melakukan itu."

Liz Truss berhenti jadi perdana menteri Inggris setelah masa jabatan terpendek dan paling kacau dari setiap perdana menteri Inggris. Ia dipaksa mundur setelah program ekonominya menghancurkan reputasi negara untuk stabilitas keuangan dan membuat banyak orang lebih miskin.

PM Inggris Liz Truss mengumumkan ia mundur dari jabatannya pada Kamis 20 Oktober 2022. Padahal, ia baru menjabat selama 45 hari 

Hal ini membuat Liz Truss menjadi perdana menteri Inggris dengan masa jabatan paling singkat dalam sejarah. Rekor itu sebelumnya dipegang George Canning yang meninggal pada 1827 ketika baru menjabat 119 hari. 

Pada 100 tahun terakhir, PM Inggris lainnya yang menjabat secara singkat adalah Sir Alec Douglas-Home. Ia menjabat kurang dari setahun pada 19 October 1963 hingga 16 October 1964. Namun, ia sempat kembali menjabat sebagai menteri luar negeri pada 1970.

Sebelum Douglas-Home, ada nama Sir Anthony Eden yang menjabat pada 6 April 1955 hingga 9 January 1957. Kondisi kesehatan Eden dilaporkan memburuk ketika menjabat dan ia didera Krisis Terusan Suez.

2 dari 4 halaman

Mundurnya Liz Truss

Perdana Menteri Inggris Liz Truss diumumkan akan mundur sebagai perdana menteri. Ia memecahkan rekor terbaru sebagai PM Inggris dengan masa jabatan terpendek. 

Liz Truss mundur karena gejolak di Partai Konservatif. Ketika baru dilantik, Truss sempat membuat kontroversi karena kebijakan pemangkasan pajak yang tidak populer. 

Liz Truss mengumumkan rencana kemundurannya di depan kantor PM di Downing Street. Liz Truss menyorot bahwa ia menjabat di tengah masalah ekonomi dan invasi Rusia. Ia mengakui telah gagal memenuhi target kebijakannya.

"Saya maka dari itu telah bicara pada Yang Mulia Raja untuk memberitahunya bahwa saya mundur sebagai pemimpin Partai Konservatif," ujar Liz Truss.

3 dari 4 halaman

Perdana Menteri 45 Hari

Liz Truss baru bekerja selama 45 hari. Ia dilantik pada 6 September 2022 dan merupakan perdana menteri terakhir yang bertemu Ratu Elizabeth II. Selanjutnya, perdana menteri akan direstui oleh Raja Charles III.

Mundurnya Liz Truss sebagai pemimpin partai berkuasa otomatis membuatnya lengser sebagai perdana menteri.

Pekan depan, Partai Konservatif akan kembali mengadakan pemilihan pemimpin. Sebelumnya, Liz Truss merupakan menteri luar negeri di kabinet Boris Johnson.  

Liz Truss itu menjadi PM setelah mengalahkan pemilihan pemimpin Partai Konservatif. Liz Truss mengalahkan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak. 

Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng lantas mundur dari jabatannya akibat kebijakan yang tak populer itu. Kwarteng mundur pada 14 Oktober 2022. 

4 dari 4 halaman

PM Wanita Ketiga

Liz Truss adalah PM Inggris wanita yang ketiga dalam sejarah setelah Margaret Thatcher (The Iron Lady) dan Theresa May. Mereka bertiga berasal dari Partai Konservatif. 

Margaret Thatcher yang mulai menjabat di tahun 1970-an merupakan PM Inggris dengan masa jabatan terlama pada abad ke-20. Kini, Truss menjadi yang paling sebentar. 

Liz Truss masih akan memegang jabatan sebagai perdana menteri hingga ada ketua baru Partai Konservatif yang nantinya akan menjadi perdana menteri. Saat ini, Partai Konservatif adalah partai berkuasa di Inggris. Partai itu telah berkuasa sejak 2010.