31 Oktober 2006: Presiden Afsel Era Apartheid, PW Botha Meninggal pada Usia 90 Tahun

Cahaya Ungu Balai Kota Cape Town untuk Tribute Desmond Tutu — Balai Kota Cape Town di Afrika Selatan diterangi dengan warna ungu untuk mengenang Uskup Agung Desmond Tutu, Minggu (26/12/2021). Tokoh anti-apartheid tersebut meninggal dunia pada Minggu, 26 Desember 2021 di umur 90 tahun. (AP Photo)

Liputan6.com, Cape Town - PW Botha, presiden kulit putih garis keras terakhir Afrika Selatan, meninggal di usia 90 tahun, Selasa, 30 Oktober 2006.

Pieter Willem Botha, presiden era apartheid yang memimpin Afrika Selatan melalui kekerasan berbasis ras terburuk dan isolasi internasional paing serius, meninggal di usia 90 tahun.

Dikutip dari NBC News, Minggu (30/10/2022), yang mengutip dari South African Press Association, Botha meninggal di rumahnya di pesisir Cape bagian Selatan pada pukul 8 malam.

Kongres Nasional Afrika mengeluarkan pernyataan belasungkawa, serta berharap atas kekuatan dan kenyamanan untuk keluarga Botha.

Dijuluki "Buaya Tua" karena temperamennya yang ditakuti dan terkadang kejam, Botha menjabat sebagai kepala pemerintahan rasis kulit putih dari 1978 hingga 1989.

Sepanjang kepemimpinannya, dia menolak segala tekanan untuk membebaskan tahanan politik paling terkenal di Afrika Selatan, Nelson Mandela.

Botha suka menggambarkan dirinya sebagai pemimpin Afrika Selatan pertama yang mengejar reformasi ras, tetapi dia dengan gigih membela kerangka apartheid, dengan tajam membatasi aktivitas organisasi politik kulit hitam dan menahan lebih dari 30.000 orang.

Bertemu Nelson Mandela

Menghadapi rangkaian gerakan pembebasan, Botha mencari dukungan di antara komunitas Asia dan ras campuran dengan menciptakan kamar parlemen yang terpisah. Dia mencabut pembatasan seks antar ras dan pernikahan. Dia juga bertemu dengan Mandela selama tahun terakhirnya sebagai presiden.

Tetapi setelah setiap langkah maju, ada serangan balasan yang juga ia lakukan, yang mengakibatkan deklarasi keadaan darurat 1986 dan pembalasan terburuk selama lebih dari empat dekade apartheid.

Kegigihan Botha untuk tidak membebaskan Mandela membuat Koran Harian anti-apartheid di Johannesburg, Business Day, menulis: “Pemerintah sekarang adalah tawanan dari tawanannya; itu tidak bisa lepas dari pelukannya.”

Dalam setahun setelah Botha mengundurkan diri, penggantinya, F.W. de Klerk membebaskan Mandela pada 1990. Kebebasan Mandela setelah 27 tahun di penjara ini menempatkan Afrika Selatan di jalan menuju pemilihan semua ras yang perdana pada tahun 1994, ketika Mandela menjadi presiden.

Organanisasi Amensti Internasional menuduh negara Israel melakukan tindakan apartheid kepada warga Palestina. Hal ini disebut Amensti terlihat dari sistem birokrasi, hingga penindasan warga.

2 dari 4 halaman

Keras Kepala dengan Politik Apartheidnya

Museum Apartheid (Sumber: Wikimedia Commons)

Pada Desember 1997, Botha dengan keras menolak tampil di hadapan panel yang menyelidiki kejahatan era apartheid. Dia mempertaruhkan risiko hukuman pidana dengan berulang kali menentang panggilan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk bersaksi tentang Dewan Keamanan Negara yang dia pimpin.

Dewan diyakini telah mengakui adanya pembunuhan dan penyiksaan aktivis anti-apartheid, dan panel ingin tahu apa keterlibatan Botha.

Ternyata, Botha yang lahir 12 Januari 1916 sebagai putra seorang petani desa di provinsi Orange Free State ini tidak pernah bertugas di militer atau lulus dari perguruan tinggi. Dia keluar dari universitas pada tahun 1935 untuk menjadi pengurus Partai Nasional.

Kemudian, selama Perang Dunia II, Botha bergabung dengan Ossewabrandwag (Ox Wagon Fire Guard), sebuah kelompok yang bersimpati kepada Nazi dan menentang partisipasi Afrika Selatan di pihak Sekutu.

Setelah ditelusuri lebih lanjut terkait keterlibatan Botha dengan apartheid, diketahui ia memenangkan pemilihan Parlemen tahun 1948, tahun Partai Nasional berkuasa dan mulai menyusun undang-undang apartheid. Dia bergabung dengan Kabinet tahun 1961 dan menjadi menteri pertahanan tahun 1966.

3 dari 4 halaman

Referendum Warga Kulit Putih Akhiri Apartheid di Afrika Selatan

Potret Lawas Kamala Harris — File foto November 1982 yang dirilis ke AFP pada 16 November 2020, menunjukkan Kamala Harris semasa muda (kanan) bersama Gwen Whitfield pada protes anti-apartheid saat tahun pertamanya di Howard University di Washington, DC. (Handout/Courtesy of Kamala Harris/AFP)

Apartheid di Afrika Selatan berakhir pada 18 Maret 1992. Saat itu, masyarakat kulit putih di Afrika Selatan menggunakan suaranya dalam referendum untuk memilih mempertahankan apartheid, atau mengakhirirnya dan menciptakan pemerintahan multi-ras. Hasilnya, mayoritas setuju untuk mengakhiri sistem yang rasialis di Afrika Selatan.

Dalam kemenangan besar atas perubahan itu pemerintah menyapu keunggulan di empat provinsi, dan semua kecuali satu dari 15 wilayah referendum.

Pemilu ini memenangkan 68,6% suara dalam rekor turn-out yang di beberapa kabupaten melebihi 96%.

"Hari ini kita telah menulis dalam sejarah kita titik balik yang mendasar," kata FW de Klerk, mantan presiden kulit putih di Afrika Selatan. Demikian seperti dilansir melalui laman BBC, Rabu (18/3/2020).

Tingkat perubahan telah disorot di wilayah Kroonstad di Negara Bagian Oranye, di mana lima dari tujuh kursi Parlemen dipegang para juru kampanye "tidak" dalam partai konservatif.

Meskipun merupakan salah satu distrik paling konservatif di seluruh negeri, ada kemungkinan kecil untuk terjadi perubahan. Hanya Pietersburg di Transvaal Utara, kubu sayap kanan pedesaan tempat Dr. Andries Treurnicht memiliki konstituensi parlementernya sebagai kepala CP, yang tidak memberikan suara.

Pretoria, ibukota administrasi yang melambangkan Afrikanerdom, menghasilkan 57% suara. Sedangkan di ibukota legislatif, Cape Town, 85% memilihnya dan di ibukota yudisial Bloemfontein 58,5%.

"Hari ini kami telah menutup buku tentang apartheid," kata de Klerk di Cape Town.

Para pemilih kulit putih tidak hanya memilih mayoritas 2-1 untuk menghapuskan apartheid tetapi juga untuk kehilangan kekuatan mereka sendiri. de Klerk mengatakan hasilnya adalah dorongan untuk Konvensi Afrika Selatan yang demokratis.

4 dari 4 halaman

Mengenang Nelson Mandela, Pejuang Kemanusiaan Sang Pahlawan Anti-Apartheid

Apa jasa Nelson Mandela di Afrika Selatan hingga PBB menetapkan hari khusus untuk memperingatinya?

Tanggal 18 Juli ditetapkan PBB sebagai Hari Internasional Nelson Mandela yang diperingati setiap tahun untuk mengenang warisan pria yang mengubah abad ke-20 dan membantu membentuk abad ke-21.

Ini adalah momen bagi semua untuk mengubah diri dengan nilai-nilai yang menginspirasi dari Nelson Mandela.

Menurut situs UN.org, Nelson Mandela International Day yang ditetapkan pada November 2009 ini sebagai pengakuan atas kontribusi mantan Presiden Afrika Selatan tersebut atas budaya perdamaian dan kebebasan.

Majelis Umum PBB menyatakan 18 Juli sebagai Nelson Mandela International Day melalui Resolusi A / RES / 64/13 yang mengakui kontribusinya pada perjuangan untuk demokrasi internasional dan promosi budaya perdamaian di seluruh dunia.

Mengutip unesco.org, Sabtu (18/7/2020), Nelson Mandela adalah seorang negarawan yang hebat, penganjur kesetaraan yang sengit, pendiri perdamaian di Afrika Selatan. Di mana tekadnya yang mutlak, komitmennya yang mendalam terhadap keadilan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, keyakinan yang mendalam akan kesetaraan dan martabat setiap wanita dan pria, keterlibatannya yang tanpa henti untuk dialog dan solidaritas di semua kalangan merupakan sikap yang patut dicontoh dari seorang Nelson Mandela.

Di masa-masa yang penuh gejolak, Nelson Mandela menunjukkan kepada kita kekuatan melawan penindasan, keadilan atas ketidaksetaraan, martabat atas penghinaan, pengampunan atas kebencian.

Nelson Mandela selalu berpegang teguh pada prinsipnya, “Untuk menjadi bebas bukan hanya membuang rantai ketidakadilan, tetapi hidup dengan cara menghormati dan meningkatkan kebebasan orang lain."

Goodwill Ambassador dan Laureate of the Houphouët-Boigny Peace Prize 1991 merupakan warisan Nelson Mandela bersama misi UNESCO, untuk memberdayakan semua wanita dan pria berdasarkan kesetaraan hak dan martabat mereka, mempromosikan dialog dan solidaritas untuk keadilan dan perdamaian. Tindakan dan semangat yang tidak pernah dianggap penting sebelumnya.

Penulis Safinatun Nikmah