PM Denmark Mette Frederiksen Mundur dari Jabatannya Sehari Setelah Menang Pemilu, Ada Apa?

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. (AFP)

Liputan6.com, Kopenhagen - Sehari setelah meraih kemenangan tipis dalam pemilu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu 2 November 2022. Langkah tersebut dilakukan untuk memulai proses pembentukan pemerintahan baru yang lebih luas.

PM Denmark telah bertemu Ratu Margrethe untuk menyerahkan pengunduran dirinya pada pukul 11.00 (10.00 GMT), yang secara resmi mengatur bola bergulir baginya untuk memulai negosiasi dengan para pemimpin partai lain pada pembentukan pemerintahan baru.

Mette Frederiksen terbiasa dengan pemerintahan minoritas terkemuka, Sosial Demokrat -- partai terbesar di parlemen dengan 50 dari 179 kursi -- sekarang ingin memerintah melintasi pembagian partai sayap kiri-kanan tradisional.

Perdana menteri menyampaikan pengunduran diri pemerintahnya untuk "memasuki negosiasi untuk membentuk pemerintahan yang lebih luas dan itu mungkin akan memakan waktu cukup lama," ahli politik Rune Stubager, seorang profesor di Universitas Aarhus, mengatakan kepada AFP yang dikutip Kamis (3/11/2022).

Blok sayap kiri Mette Frederiksen, yang mencakup lima partai ditambah tiga kursi dari wilayah otonomi Greenland dan Kepulauan Faroe, memenangkan mayoritas 90 kursi.

Setelah memimpin Sosial Demokrat ke hasil pemilu terbaik mereka sejak 2001, memperoleh dua kursi dan mengamankan lebih dari 27 persen suara, Frederiksen memasuki negosiasi dari posisi yang kuat.

Putra mahkota Denmark, Pangeran Frederik dilarang masuk ke sebuah Pub di negara bagiian Queensland Australia, karena tidak membawa Identitas

2 dari 4 halaman

Mimpi Hancur PM 2 Periode

Ilustrasi Denmark (dok.unsplash/ Mark König)

Sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, tampak seolah-olah blok kiri akan kehilangan mayoritasnya, sebuah skenario yang akan membuat partai moderat yang baru dibentuk menjadi raja.

Tapi kemenangan Frederiksen menghancurkan harapan mantan perdana menteri dua kali Lars Lokke Rasmussen, yang mendirikan partai liberal Moderates hanya beberapa bulan sebelumnya.

Partai tersebut memenangkan lebih dari sembilan persen suara dan Lokke Rasmussen bersikeras bahwa dia ingin menjadi "jembatan" antara kiri dan kanan.

"Mimpi itu hanya berlangsung beberapa jam," harian Jyllands-Posten menyimpulkan.

"Sekarang, secara teori, Frederiksen bisa melakukannya tanpa Lars Lokke," tambah surat kabar itu.

Meskipun demikian, kaum Moderat "akan menjadi bagian dari negosiasi ini" dan bahkan dapat mengamankan pos-pos kabinet jika mereka bersedia "berkompromi secukupnya", kata ahli politik Stubager.

"Tapi saya tidak berpikir mereka akan melakukannya karena mereka kemudian akan rentan terhadap kritik dari partai-partai sayap kanan," katanya lagi.

Frederiksen "mungkin kemudian beralih ke rencana B, yang menurut saya lebih realistis" -- sebuah pemerintahan koalisi dengan berbagai partai di sebelah kiri.

3 dari 4 halaman

Dipuji Penanganan COVID-19 Tapi Krisis Bulu

Ilustrasi virus corona, COVID-19, Long COVID. (Photo by kjpargeter on Freepik)

Sementara pemerintahan Frederiksen sebagian besar dipuji karena penanganan pandemi COVID-19, pemilihan akhirnya dipicu oleh "krisis bulu".

Kondisi itu telah melanda Denmark sejak pemerintah memutuskan pada November 2020 untuk memusnahkan 15 juta cerpelai di negara itu, karena kekhawatiran akan jenis virus corona yang bermutasi.

Keputusan itu ternyata ilegal, dan partai Sosial Liberal yang menopang pemerintahan minoritas Frederiksen mengancam akan menggulingkannya kecuali dia mengadakan pemilihan awal untuk mendapatkan kembali kepercayaan pemilih.

Kaum Liberal Sosial membayar harga mahal untuk pertaruhan, kehilangan sembilan dari 16 kursi mereka.

Dengan mayoritas yang sangat tipis, Sosial Demokrat masih akan bergantung pada dukungan Sosial Liberal untuk memerintah, dan partai telah memperjelas bahwa mereka tidak akan mendukung pemerintah satu partai minoritas lainnya.

Konsensus luas untuk kebijakan migrasi terbatas Denmark membuat masalah ini sebagian besar tidak ada dalam kampanye pemilihan, tetapi dapat muncul kembali dalam negosiasi pemerintah.

Mengadvokasi kebijakan "nol pengungsi", pemerintah Sosial Demokrat telah bekerja untuk mendirikan sebuah pusat untuk menampung pencari suaka di Rwanda sementara aplikasi mereka diproses.

4 dari 4 halaman

Partai Sosial Liberal Tentang Kebijakan Nol Pengungsi

Partai Sosial Liberal menentang rencana kebijakan "nol pengungsi".

"Akan sangat sulit bagi Sosial Demokrat untuk bersikap lunak atau ke kiri dalam hal imigrasi, karena itu telah menjadi poin yang sangat penting dalam strategi mereka selama lima, enam tahun terakhir," kata Stubager.

"Jadi menyerah pada itu akan memiliki konsekuensi dramatis bagi mereka."

Politik Denmark telah sangat dipengaruhi oleh sayap kanan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi tiga partai populis bersama-sama hanya memenangkan 14,4 persen suara dan diperkirakan tidak akan memainkan peran kunci dalam negosiasi mendatang.

Sebuah partai baru yang didirikan oleh mantan menteri imigrasi Inger Stojberg, Demokrat Denmark, malah memenangkan 8,1 persen memberi mereka 14 kursi pada platform yang kurang sentralisasi, lebih sedikit pengaruh dari Eropa dan lebih sedikit imigran.