4 November 1995: Dor, Dor, Dor, PM Israel Yitzhak Rabin Ditembak, Nyawanya Tak Selamat

Exit poll dari pemilihan parlemen Israel menunjukkan bahwa kelompok dari mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki peluang bagus untuk bangkit kembali dalam pemilu terbaru.

Exit poll dari tiga saluran TV utama Israel menunjukkan bahwa pemimpin lama dan aliansi partai sayap kanan serta ultra-Ortodoksnya memenangkan 61-62 kursi di parlemen yang terdiri dari 120 kursi.

Ini menunjukkan mereka memiliki cukup peluang mendapatkan kursi guna membentuk kembali pemerintahan koalisi yang berkuasa.

Berbicara dengan para pendukung di markas kampanyenya, Netanyahu mengatakan bahwa hasil tersebut adalah "awal yang baik," dan meminta para pendukung untuk menunggu hasil akhir.

Jajak pendapat menunjukkan partai Likud-nya memenangkan 30 hingga 31 kursi, dikutip dari Xinhua, Rabu (2/11/2022).

Partai Yesh Atid pimpinan dari Perdana Menteri Yair Lapid diproyeksikan memperoleh 22-24 kursi, menurut jajak pendapat.

Lapid mengatakan, terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang hasil akhir.

"Tidak ada yang diputuskan" sampai suara terakhir dihitung, kata Lapid.

Baik Netanyahu maupun Lapid belum mengklaim kemenangan.

Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa Zionisme Keagamaan anggota parlemen ultra-nasionalis Itamar Ben-Gvir memenangkan 14-15 kursi, menjadi partai terbesar ketiga Israel.

Sementara itu, Hadash-Ta'al, aliansi dua partai Arab yang tidak mendukung salah satu blok, diproyeksikan memenangkan empat kursi, exit poll menunjukkan.

Pemilihan tersebut diadakan setelah pemilu berulang kali dengan hasil yang tidak meyakinkan yang telah melumpuhkan sistem politik Israel selama hampir empat tahun.

Dalam sebuah pernyataan Selasa kemarin, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengecam pemilihan tersebut, dan mengatakan bahwa pemilihan itu "tidak akan memberikan legitimasi kepada Israel."

Tidak peduli siapa yang memenangkan pemilihan, "Israel akan tetap menjadi kekuatan pendudukan permanen di tanah Palestina," kata juru bicara Hamas di Gaza Abdul Latif al-Qanou dalam pernyataannya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Senin (30/10) menyerukan untuk menghentikan program nuklir Israel untuk membangun zona bebas senjata nuklir.

Al-Maliki mengajukan banding sebagai tanggapan atas adopsi Komite Pertama Majelis Umum PBB dari resolusi yang diajukan oleh Mesir.

Di mana isinya mendesak Israel untuk menyingkirkan senjata nuklirnya, dikutip dari Xinhua, Selasa (1/11/2022).

Menyambut adopsi resolusi tersebut, menteri luar negeri Palestina mengatakan, "Israel berkewajiban untuk mengatur programnya untuk dipantau oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) karena merupakan satu-satunya pihak di Timur Tengah yang memiliki senjata pemusnah massal, terutama senjata nuklir."

Sangat penting bahwa Israel harus mematuhi aturan hukum internasional yang relevan, katanya.

Media Israel melaporkan pada Senin bahwa Komite Pertama Majelis Umum PBB memutuskan melalui pemungutan suara 152-5 bahwa Israel harus mengakhiri senjata nuklirnya.

Resolusi yang diajukan oleh Mesir dan didukung oleh Yordania, Maroko, Otoritas Palestina dan Bahrain, juga meminta Israel untuk menempatkan fasilitas nuklirnya di bawah pengawasan IAEA.

Komite Pertama Majelis Umum PBB adalah salah satu dari enam komite utama PBB yang menangani masalah perlucutan senjata nuklir global.

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, komite tersebut meminta Israel untuk menyetujui Perjanjian Proliferasi Nuklir tanpa penundaan, untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menguji, atau memperoleh senjata nuklir, dan untuk berhenti memperoleh senjata nuklir.