Di Sela KTT G20 Joe Biden Akan Tanyakan Hal Ini ke Xi Jinping untuk Redam Konflik

Strategi itu berargumen, pada awal dari apa yang disebut Biden sebagai “dekade yang menentukan” ini terdapat peluang sempit untuk menghadapi tantangan transnasional bersama, bahkan di tengah persaingan negara-negara adidaya, untuk memajukan kepentingan AS dan mengarahkan dunia ke masa depan yang lebih cerah.

“Amerika Serikat akan memimpin dengan nilai-nilai kami dan kami akan bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami dan dengan semua orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan kami,” kata Biden dalam kata pengantarnya, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (14/10/2022).

“Ketika dunia terus menavigasi dampak pandemi dan ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, tidak ada negara yang memiliki posisi lebih baik untuk memimpin dengan kekuatan dan tujuan selain Amerika Serikat.”

NSS menjabarkan rencana tiga-cabang pemerintahannya: Berinvestasi dalam negeri di bidang industri, inovasi, pendidikan, layanan kesehatan dan demokrasi;

memobilisasi aliansi dan koalisi untuk meningkatkan pengaruh kolektif dan membentuk aturan; memodernisasi dan memperkuat kekuatan militer AS.

Pemerintah AS mengidentifikasi dua tantangan strategis utama, yang pertama, persaingan antara negara-negara besar dalam membentuk tatanan global berikutnya seiring transisi dari era pascaperang dingin, di mana AS menjadi satu-satunya hegemoni. Yang kedua, bagaimana cara bekerja sama dengan sekutu maupun musuh untuk mengatasi masalah-masalah lintas negara, termasuk perubahan iklim, kerawanan pangan, penyakit menular, terorisme, kekurangan energi dan inflasi.

“Kita telah sampai pada titik di mana kita bisa dan harus mengatasi keduanya di bidang yang setara – persaingan geopolitik dan tantangan transnasional bersama. Untuk itulah kami membuat strategi yang sesuai dengan tujuan, baik untuk persaingan yang tidak bisa kami abaikan, maupun kerja sama global yang tanpanya kami tidak akan berhasil,” kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, ketika menjabarkan NSS pada acara yang diadakan oleh Universitas Georgetown dan Center for a New American Security hari Rabu (12/10).

Moskow dan Beijing dipilih sebagai “kekuatan otoriter revisionis” – aktor non-demokratis yang tujuannya adalah untuk mengubah tatanan dunia dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas internasional dengan “melancarkan atau mempersiapkan perang agresi” – merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina dan penumpukan militer China di Laut China Selatan dan ancamannya terhadap Taiwan, mengingat China tidak mengesampingkan opsi invasi terhadap Taiwan yang dianggapnya sebagai provinsi yang membangkang.

Kedua negara itu juga dipilih karena “secara aktif merusak proses politik demokratis di negara-negara lain, memanfaatkan teknologi dan rantai pasokan untuk tindak pemaksaan dan penindasan, mengekspor model tatanan dunia yang tidak liberal.”

Meski demikian, NSS juga menekankan bahwa negara-negara demokrasi dan otokrasi tetap dapat bekerja sama, kata Stacie E. Goddard, yang mengajar politik kekuatan dunia di Wellesley College, Massachusetts.

“NSS mengklaim masalahnya bukan karena China dan Rusia bukan negara demokrasi,” kata Goddard kepada VOA. “Masalahnya adalah mereka meremehkan beberapa aturan dasar yang memungkinkan terciptanya ketertiban dalam politik internasional.”

Aturan itu, kata Sullivan, termasuk prinsip-prinsip kedaulatan.

“Banyak negara yang tidak memiliki institusi demokratis berada di pihak yang membela dan menjunjung tinggi syarat dan prinsip Piagam PBB,” ujarnya, merujuk pada hasil pemungutan suara di PBB pekan ini yang sebagian besarnya menolak pencaplokan Rusia terhadap wilayah Ukraina.

Sementara itu, kritikus mencatat adanya kesenjangan antara retorika pemerintah AS untuk memimpin perjuangan dunia untuk melestarikan nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah dan larangan penguasaan wilayah melalui perang, dengan kebijakan-kebijakan AS yang dijalankan di lapangan, terutama yang berhubungan dengan Israel.

Pemerintahan Biden hingga kini tidak membalikkan atau sekadar mengkritik keputusan mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2019 yang mengakui pencaplokan wilayah Bukit Golan oleh Israel, kata Khaled Elgindi, peneliti senior Middle East Institute. Bukit Golan merupakan bagian dari wilayah Suriah yang diduduki Isarel pada 1967 dan dicaplok pada 1981.

“AS juga belum pernah menyerukan pengakhiran pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, seperti yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya,” kata Elgindy kepada VOA.