Indonesia Dukung Resolusi PBB Wujudkan Hak Kemerdekaan Palestina dari Israel

Komite Dekolonisasi PBB sebelumnya telah mengesahkan resolusi tentang Palestina, yang berisi permintaan agar Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan pendapat soal pendudukan Israel yang sudah begitu lama.

Rancangan resolusi tersebut disetujui melalui pemungutan suara di Markas Besar PBB di New York, AS.

Menurut resolusi tersebut, ICJ diminta "segera" memberikan pertimbangan soal "pendudukan berlarut-larut, pemukiman, dan pencaplokan wilayah Palestina" oleh Israel.

Tindakan Israel itu, seperti yang disebutkan dalam resolusi, merupakan pelanggaran atas hak Palestina untuk menentukan sendiri nasibnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bunyan Saptomo berharap, Indonesia yang menjadi Presidensi di G20 memperhatikan tanggung jawab sosial global untuk menangani isu perdamaian dan pengungsi, termasuk Isu Palestina dan Pengungsi Rohingya.

“Tahun 2021 Komisi Hublu MUI telah menjalin kerja sama erat dengan Kemlu terkait masalah Palestina, termasuk bantuan kemanusian dan rencana pembangunan RS Indonesia di Hebron,” ujarnya dikutip dari laman MUI, Kamis (27/10/2022).

Bunyan Saptomo menuturkan, G20 atau Group Twenty ini merupakan kelompok 20 ekonomi terbesar di dunia yang dibentuk pada tahun 1999, dari 20 negara tersebut terdapat 3 negara Muslim yaitu Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki.

Bunyan mengungkapkan, lahirnya G20 dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 yang memicu kesepakatan dalam kelompok G7 akan perlunya forum ekonomi yang lebih luas agar bisa lebih efektif dalam mengatasi masalah ekonomi dunia.

“Kelompok G20 lebih representatif, karena mencakup negara yang mempunyai 2/3 penduduk dunia, dengan 90% GDP dan 80% perdagangan dunia,”sambungnya.

Bunyan menuturkan, Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang diamanahi memegang Presidensi G20 yang dimulai pada 1 Desember 2021 sampai KTT G20 pada November 2022. Pada presidensi G20 ini, kata Bunyan, mengusung tema: “Recover Together, Recover Stronger.”

“Melalui tema ini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan berlanjutan,” jelasnya.

Perdana Menteri Palestina, HE Dr Mohammed Shtayyeh melawat ke Jakarta, Indonesia. Pada Selasa, 25 Oktober 2022, ia bertemu dengan sejumlah tokoh penting Tanah Air, salah satunya Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).

Pada sambutan acara ramah tamah dalam rangka memperingati 33 tahun hubungan diplomatik antara Pemerintah Palestina dengan Pemerintah Indonesia, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Selasa, 25 Oktober 2022 malam, JK menyebut bahwa mayoritas warga Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurut JK yang juga merupakan ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), alasan mayoritas warga Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina karena ingin merasakan kebahagiaan dan leluasa mengunjungi negara jajahan Israel tersebut.

"Sebab banyak pihak yang ingin merasakan kebahagiaan ketika berkunjung ke negara Anda (Palestina)," ujarnya

Oleh karenanya, JK berharap agar perundingan perdamaian bisa berjalan sukses. Bagi JK, jalur diplomasi damai adalah jalan yang tepat untuk Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya.

"Anda perlu tahu bahwa ketika saya kita masih muda banyak demonstrasi mendukung kemerdekaan palestina. Tapi harus mempelajari kembali bahwa tidak butuh demonstrasi tapi butuh solusi perdamaian," tambahnya.

Lebih jauh JK juga menegaskan, jika masyarakat Indonesia itu tidak mempersoalkan jika Palestina merdeka serta menganggap itu adalah usaha. Selain itu ia juga menegaskan jika tanpa presiden maka hal tu tidak akan berjalan sukses.

Turut hadir dalam acara malam ramah tamah yang penuh persahabatan tersebut sejumlah tokoh dan pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan Menlu Alwi Shihab, Yenni Wahid, dan dubes dari negara-negara muslim.