Profil Anwar Ibrahim yang Ditunjuk Raja Jadi PM Malaysia, Pernah Keluar Masuk Penjara

Memimpin kemakmuran ekonomi Malaysia yang luar biasa selama 1990-an, Anwar mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya di seluruh dunia. Namun, selama krisis keuangan Asia pada 1997, dia berselisih dengan Mahathir atas penerapan langkah-langkah pemulihan ekonomi. 

Anwar diberhentikan pada 1998, dan pada 1999 dia dipenjara atas tuduhan korupsi, yang kemudian ditambah dengan tuduhan sodomi—tindak pidana menurut hukum Malaysia.

Mahathir digantikan sebagai perdana menteri oleh Abdullah Ahmad Badawi pada 2003, dan pada 2004 Pengadilan Tinggi Malaysia membatalkan hukuman sodomi Anwar, dengan alasan kurangnya bukti. 

Anwar kemudian memegang jabatan dosen di Universitas Oxford; Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland; dan Universitas Georgetown di Washington DC.

Pada 2007, dengan stagnasi pemerintahan Abdullah di tengah skandal dan gejolak sosial dan ekonomi, oposisi negara yang berbeda secara historis berkumpul di sekitar reformis Anwar. Awal 2008 Anwar mengambil alih kepemimpinan de facto dari koalisi oposisi tiga partai, the Aliansi Rakyat (Pakatan Rakyat; PR), terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Pan-Malaysia (Parti Islam SeMalaysia; Pas), dan Partai Aksi Demokratik (DAP).

Sebelum pemilihan umum untuk majelis rendah parlemen Malaysia pada Maret 2008, Anwar, meskipun dilarang mencari jabatan politik sampai April, aktif berkampanye atas nama PR.

Pesan koalisi tentang kesetaraan etnis, toleransi beragama, dan pasar terbuka—cita-cita reformis yang telah lama dianut oleh Anwar—mendapatkan dukungan yang cukup untuk mematahkan mayoritas dua pertiga BN yang berkuasa di parlemen, yang sebelumnya hanya dipatahkan sekali sejak Malaysia memperoleh kemerdekaan pada 1957.

Rintangan lain menghalangi kiprah politik Anwar, namun, ketika, tak lama sebelum pemilu 2008, tuduhan sodomi baru diajukan terhadapnya. Dia akhirnya dibebaskan dari tuduhan tersebut pada awal tahun 2012 setelah diadili selama dua tahun.

Anwar dan PR berharap bisa memperbaiki hasil pemilu 2008 oposisi di pemilu parlemen 2013 mendatang. Meskipun PR menjaring beberapa kursi lagi dalam pemungutan suara yang diadakan pada awal Mei, BN mempertahankan mayoritas sederhana di majelis rendah.

Sesaat sebelum pemilu 2014 di Selangornegara bagian, di mana Anwar diharapkan menjadi menteri utama, pengadilan banding membatalkan pembebasannya tahun 2012, dan dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Pada tahun 2015, Pengadilan Federal Malaysia menguatkan vonis dan hukuman tersebut.

Anwar membantah tuduhan itu, menuduh adanya "konspirasi politik."