Pengamat: Anwar Ibrahim Sosok Globalis yang Akan Yakinkan Investor Internasional

Eksekutif penelitian Halmie Azrie dari Democracy and Governance Unit of think-tank IDEAS Malaysia, mengatakan kebuntuan tersebut merupakan “kekhawatiran serius” karena anggaran nasional, yang diajukan sebelum pembubaran parlemen pada Oktober, belum diperdebatkan atau disahkan.

Anggaran nasional negara untuk tahun 2023 telah diajukan oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 7 Oktober. Dengan nilai RM 372,3 miliar ini merupakan anggaran terbesar kedua dalam sejarah negara tersebut.

“Oleh karena itu, menurut saya urgensi yang diperlukan adalah agar kita benar-benar menemukan calon perdana menteri untuk disumpah dan kemudian membentuk kabinet, dan pada dasarnya anggaran disahkan terlebih dahulu, dan kemudian melalui semua proses, ” kata Halmie kepada CNA's Asia Now.

Asisten profesor ilmu politik Universitas Manajemen Singapura Sebastian Dettman mengatakan bahwa dalam jangka pendek, pasar telah bereaksi terhadap ketidakstabilan politik Malaysia, menambah ketidakpastian ekonominya.

Namun, begitu pemerintah akhirnya terbentuk, itu akan memiliki basis dukungan yang cukup untuk memiliki legitimasi dan membawa stabilitas, kata Dr Dettman kepada Asia Now CNA.

Dia juga mencatat bahwa kebuntuan politik telah “menimbulkan banyak pertanyaan tentang kekerasan rasial dan masalah rasial” di Malaysia, dengan konten berbahaya yang muncul di platform media sosial seperti TikTok setelah pemilu.

“Ada kekhawatiran bahwa mungkin ketidakstabilan lebih lanjut ini dapat menyebabkan keresahan pada tingkat tertentu,” kata Dr Dettman.

This Week in Asia memahami bahwa kubu Anwar “optimis” bahwa raja akan menunjuk Anwar sebagai perdana menteri berikutnya. Bahkan ada harapan bahwa pemimpin berusia 75 tahun itu bisa dilantik paling cepat pukul 16:00 pada hari Kamis.

Meskipun demikian, sumber mengatakan PH dan Anwar tidak akan mendahului pernyataan Istana Nasional yang akan datang tentang perihal tersebut.

Istana Negara diharapkan segera mengeluarkan pernyataan menjelang pelantikan.

Sementara itu, kubu PN Muhyiddin menyatakan siap mempertimbangkan usulan pemerintah persatuan Sultan Abdullah. Raja telah menyarankan pengaturan pembagian kekuasaan selama pertemuan dengan Muhyiddin dan Anwar pada hari Selasa, tetapi ketua PN langsung menolak usulan tersebut.