Penantian 24 Tahun Anwar Ibrahim untuk Jadi PM Malaysia

Ketika Najib berkuasa, Wan Azizah berkoalisi dengan Mahathir Mohamad. Mereka berkoalisi dalam Pakatan Harapan dengan Wan Azizah menjadi wakil perdana menteri pada 2018. 

Di balik aliansi Wan Azizah-Mahathir, ada janji politik bahwa Mahathir akan melepas jabatannya untuk Anwar Ibrahimm yang bebas pada 2018. 

Namun, janji tinggal janji. Mahathir lanjut berkuasa hingga akhirnya ia dikhianati oleh Muhyiddin Yassin pada 2020.

Pada Pemilu 2022, Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, dan Anwar Ibrahim sama-sama maju. 

Hasilnya, Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim meraih lebih dari 80 kursi. Setelahnya, ada Muhyiddin Yassin yang meraih 73 kursi bersama Perserikatan Nasional. 

Muhyiddin berasal dari partai BERSATU. Di partai itu ada penuduh sodomi Anwar Ibrahim, yakni Saiful Bukhari. 

Upaya Muhyiddin melobi-lobi koalisi mayoritas kandas setelah ia tak kunjung mendapat angka yang dibutuhkan. Anwar Ibrahim akhirnya menang setelah mendapat dukungan dari koalisi Barisan Nasional yang memiliki 30 kursi.

Sementara, Mahathir kalah besar. Koalisinya tidak satu pun memenangkan kursi di parlemen. Perjalanan politisi berusia 97 tahun itu kandas.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah menunjuk ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri (PM), mengakhiri hari-hari ketidakpastian menyusul hasil pemilihan 19 November 2022 yang memunculkan parlemen gantung.

Keputusan menunjuk PM Malaysia ini dibuat usai pertemuan para penguasa Melayu pagi ini, untuk mengizinkan Sultan Abdullah memilih seorang anggota parlemen yang menurut pendapatnya, mungkin mendapat dukungan mayoritas di Dewan Rakyat sebagai perdana menteri sesuai dengan Pasal 40(2)(1) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal. 

Istana Negara Malaysia mengatakan proses selanjutnya adalah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah perdana menteri di istana pada pukul 17.00 waktu setempat (pukul 18.00 WIB).

"Yang Mulia mengingatkan semua pihak bahwa yang menang tidak memenangkan segalanya dan yang kalah tidak kehilangan segalanya," demikian bunyi pernyataan resmi Istana Negara Malaysia seperti dikutip dari Malaysia Now, Kamis (24/11). 

"Faktanya, rakyat tidak boleh dibebani dengan gejolak politik yang tiada henti ketika negara membutuhkan pemerintahan yang stabil untuk memulihkan lanskap ekonomi dan pembangunan nasional."

"Para anggota parlemen yang dipilih rakyat juga diingatkan untuk menunjukkan kekompakan dengan mengutamakan dan memberikan komitmen setinggi-tingginya serta pelayanan terbaik kepada rakyat."

Anwar dan Ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin bersaing ketat untuk mendapatkan dukungan setelah pemilihan umum ke-15 yang melihat tidak ada satu pun koalisi yang memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Negosiasi dan pembicaraan berlangsung berhari-hari diikuti oleh para pemimpin PH, PN dan Barisan Nasional (BN), dengan fokus pada BN dan 30 anggota parlemennya di tengah pernyataan yang bertentangan dari masing-masing anggota parlemen dan koalisi itu sendiri.

Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi tekanan untuk mundur setelah kinerja pemilu terburuk pakta itu, juga mendapat kecaman karena surat yang dikirim ke istana menyatakan dukungan dari semua 30 anggota parlemen untuk Anwar.

Sementara anggota parlemen kemudian menuduhnya membuat "keputusan sewenang-wenang" dan menipu istana, Dewan Tertinggi UMNO mengatakan keesokan harinya bahwa mereka akan mendukung usulan pemerintah persatuan meskipun tidak dengan PN sebagai ketua.