Dewan Keamanan PBB: Bantuan Kemanusiaan Tetap Bisa Diberikan di Tengah Sanksi

Ruang Sidang Dewan Keamanan PBB di New York (Kena Betancur / AFP PHOTO)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Keamanan PBB pada Jumat (9/12) mengadopsi draf resolusi yang mengecualikan bantuan kemanusiaan dalam pemberlakuan sanksi, yang diusulkan Irlandia dan Amerika Serikat.

Sebanyak 14 negara mendukung resolusi tersebut, sedangkan India abstain.

Indonesia Desak Israel Patuhi Resolusi Gencatan Senjata, Izinkan UNRWA Beraktivitas di Gaza
Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Energi Terbarukan
Pengertian Hak Veto PBB Berikut Sejarah dan Kontroversinya, Menarik Dipelajari

"Adopsi kemanusiaan untuk rezim sanksi PBB ini menjadi sebuah kemenangan bagi orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia dan pekerja bantuan kemanusiaan yang berupaya menjangkau mereka," kata misi AS untuk PBB di Twitter.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyambut baik adopsi tersebut, seraya mengatakan bahwa negaranya "berkomitmen" memenuhi kebutuhan manusia yang paling rentan di dunia.

"Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa. Resolusi ini memastikan bahwa (bantuan) itu akan selalu difasilitasi," kata misi Irlandia di Twitter sebagaimana diwartakan Anadolu, dikutip dari Antara, Sabtu (10/12/2022).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menggambarkan adopsi tersebut sebagai sebuah "langkah penting yang memungkinkan kiriman makanan, obat-obatan dan bantuan kemanusiaan bebas hambatan, seraya menegakkan sanksi keras - (hal ini) sangat penting untuk mendorong tujuan kebijakan luar negeri kami."

Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB pada 1 Mei 2019. Misi Indonesia ingin jadi penabur benih perdamaian.

2 dari 3 halaman

339 Juta Orang Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan, Termasuk di Tengah Rezim Sanksi

Sidang Briefing Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Anak-anak dalam Konflik Bersenjata (Security Council Briefing on Children in Armed Conflict) di Markas Besar PBB di New York, Rabu, 12 Februari 2020. (Source: Kemlu RI)

Sekitar 339 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan hampir 50 juta orang berada di ambang kelaparan, ungkap Blinken.

Dia juga menyanjung resolusi tersebut, yang "akan membantu memfasilitasi kiriman bantuan dan barang yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa di seluruh dunia."

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan Negara-Negara Anggota dan para aktor kemanusiaan lainnya untuk menjamin bahwa bantuan tetap dapat menjangkau mereka yang membutuhkan, sembari mempertahankan integritas sanksi yang membantu mendorong perdamaian dan keamanan global," tulisnya lewat pernyataan.

Organisasi kemanusiaan seperti Komite Internasional Palang Merah, yang sudah lama mengampanyekan hal itu, mengatakan bahwa jutaan orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan tinggal di negara-negara yang terkena dampak, dari Yaman hingga Afghanistan.

3 dari 3 halaman

AS Sampaikan ke China Soal Kekhawatiran atas Uji Coba Rudal Korea Utara

Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB, Minggu, 27 Februari 2022. (AP Photo/Seth Wenig)

Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Sung Kim telah menyampaikan keprihatinannya kepada mitranya dari China Liu Xiaoming atas uji coba rudal balistik oleh Korea Utara pada tahun ini dalam "jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Kim menekankan perlunya untuk menegakkan sanksi sepenuhnya terhadap Pyongyang, kata Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (8/12).

Selengkapnya...