AS, Jepang, Korea Selatan Bertemu di Jakarta, Kecam Rudal Korea Utara

Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Sung Kim telah menyampaikan keprihatinannya kepada mitranya dari China Liu Xiaoming atas uji coba rudal balistik oleh Korea Utara pada tahun ini dalam "jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Kim menekankan perlunya untuk menegakkan sanksi sepenuhnya terhadap Pyongyang, kata Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (8/12). 

Kekhawatiran itu diungkapkan selama konferensi video pada Rabu yang bertujuan untuk membahas "perilaku Korea Utara yang semakin tidak stabil dan meningkat," kata Deplu AS dalam sebuah siaran pers.

Konferensi tersebut adalah pembicaraan terbaru antara pejabat senior Amerika Serikat dan China setelah pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping.

Biden dan Xi sebelumnya bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok 20 negara ekonomi utama dunia (KTT G20) di Indonesia dalam upaya untuk mengelola persaingan AS-China yang semakin intensif dan untuk tetap membuka jalur komunikasi.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kemungkinan akan memaparkan rencananya untuk memenuhi tujuan pemerintahnya guna memiliki "kekuatan strategis paling kuat di dunia" pada pertemuan pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa pada akhir bulan ini, demikian menurut para ahli.

Pada tahun ini, Korea Utara telah meningkatkan ketegangan di wilayah Semenanjung Korea dengan meluncurkan sejumlah rudal, termasuk menembakkan beberapa rudal balistik antarbenua (ICBM) dan meluncurkan rudal balistik jarak menengah (IRBM) yang melintas di atas wilayah Jepang. 

Pada minggu ini, Pyongyang menembakkan sejumlah artileri ke zona penyangga maritim dengan Korea Selatan, seperti yang dilakukannya pada bulan November.

Para ahli mengatakan, tahun depan, pola peningkatan ancaman ini kemungkinan akan berlanjut karena Korea Utara berupaya memajukan program persenjataannya, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (9/12).

Bruce Klingner, rekan peneliti senior di The Heritage Foundation, mengatakan, "Tidak ada indikasi bahwa Kim akan mengubah arah pencarian tanpa henti untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan nuklir dan misil Korea Utara sambil terus mengancam negara tetangganya, mempertahankan kebijakan ekonomi sosialis yang gagal, dan menindas warganya."

Kim pada 1 Desember lalu mengumumkan bahwa Komite Sentral Partai Buruh Korea akan mengadakan rapat pleno pada akhir Desember untuk membahas rencana rezim untuk tahun 2023.

Kim menyebut tahun 2023 sebagai tahun yang "bersejarah" karena menandai peringatan 75 tahun rezim tersebut dan peringatan 70 tahun gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea. Kim juga mengatakan 2023 akan menjadi tahun penting dalam mencapai rencana lima tahun yang digariskan pada Januari 2021.

Dalam rencana itu, Korea Utara memaparkan tujuannya untuk mengembangkan persenjataan canggih termasuk senjata hipersonik, kapal selam bertenaga nuklir, senjata nuklir strategis yang dapat diluncurkan di bawah air, serta drone pengintai dan satelit.

Amerika Serikat, Jepang beserta Korea Selatan memberikan sanksi terbaru untuk sejumlah individu dan entitas di Korea Utara. Langkah ini diberikan setelah Korea Utara baru-baru ini melakukan beberapa uji coba senjata nuklir.

Dikutip dari NST.com, Jumat (2/12), sanksi Washington ini diumumkan pada Kamis 1 Desember dan membekukan aset dari tiga orang pejabat Korea Utara di Amerika Serikat, menjadikannya sebagai upaya melawan negara paling tertutup di dunia tersebut dalam menekan aktivitas senjatanya.

Departemen Keuangan AS juga mengancam pemberian sanksi kepada siapa saja yang melakukan transaksi keuangan dengan sejumlah pejabat yaitu, Jon Il Ho, Yu Jin dan Kim Su Gil yang ketiganya dilaporkan terlibat secara langsung dalam pengembangan senjata.

Baru-baru ini, Korea Utara telah melakukan uji coba senjata nuklirnya, termasuk tes rudal balistik antar benua yang ditargetkan bisa mencapai daratan Amerika Serikat.

"Aktivitas yang bisa menimbulkan risiko keamanan besar bagi kawasan dan seluruh dunia," kata Menlu AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Sanksi tersebut "menggarisbawahi tekad berkelanjutan kami untuk mempromosikan akuntabilitas sebagai tanggapan atas kecepatan, skala, dan cakupan peluncuran rudal balistik Pyongyang."

Blinken menambahkan bahwa tindakan tersebut diambil dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama sekutu AS, yaitu Korea Selatan dan Jepang, dan mencatat bahwa Uni Eropa mengeluarkan respons serupa dari ketiga pejabat Korut tersebut pada April 2022.