Jepang Rombak Habis Kebijakan Pertahanannya Guna Respons Ancaman China

Anggaran itu rencananya akan mendanai proyek-proyek seperti akuisisi “kapasitas serangan balik,” seperti yang disebut Jepang, yaitu kemampuan untuk menembak lokasi peluncuran yang mengancam negara itu, bahkan secara mendahului (preemptive).

Sebelumnya, Jepang menghindari penguasaan kemampuan itu karena perselisihan tentang apakah hal itu dapat melanggar batas konstitusi untuk membela diri.

Menanggapi kontroversi tersebut, dokumen kebijakan itu dilaporkan akan menegaskan bahwa Jepang tetap berkomitmen pada “kebijakan keamanan yang berorientasi pada pertahanan diri” dan “tidak akan menjadi kekuatan militer.”

Sebagian kapasitas itu terdiri atas 500 rudal jelajah Tomahawk buatan AS. Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk membelinya sebagai penahan, sementara Jepang sendiri mengembangkan rudal jarak jauh di dalam negeri.

Republik Rakyat China merasa terganggu dengan aktivitas belanja pertahanan di Jepang. Sindiran pun dilancarkan oleh pihak Tiongkok. 

Dilaporkan VOA Indonesia, Rabu (7/12/2022), Kementerian Luar Negeri China memperingatkan Jepang agar tidak meningkatkan belanja pertahanannya, seraya menyebut langkah tersebut “berbahaya.”

“Anggaran pertahanan Jepang telah meningkat selama 10 tahun berturut-turut,” kata Juru Bicara Mao Ning dalam konferensi pers reguler di Beijing pada Selasa (6/12).

“Jepang juga sering membesar-besarkan ketegangan regional dan mencari terobosan dalam kekuatan militernya sendiri," lanjutnya.

Menurut berbagai laporan pada Senin 5 Desember, PM Jepang Fumio Kishida ingin meningkatkan anggaran pertahanan negara itu, dengan rencana baru yang 1,5 kali lebih banyak daripada rencana anggaran lima tahunannya sekarang ini.

Mengakhiri tanggapannya, Mao menyatakan bahwa Tokyo harus “menghormati kekhawatiran keamanan negara-negara tetangganya di Asia … dan berbuat lebih banyak hal yang kondusif untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional.”