Antisipasi Penyebaran COVID-19 dari China, AS Bakal Rilis Aturan Baru

Pemerintah Jepang mengaku bingung dengan data COVID-19 dari China. Alhasil, para pendatang dari Negeri Tirai Bambu itu harus tes COVID-19 jika ingin masuk Negeri Sakura.

Kasus COVID-19 di China saat ini memang sedang meroket. Dikhawatirkan kasus bisa tembus 2 juta sehari pada sekitar tahun baru 2023. Jepang lantas mencoba menahan lonjakan masuk kedatangan dari China.

Berdasarkan laporan Kyodo, Rabu (28/12/2022), aturan untuk warga China Daratan ini berlaku pada Jumat 30 Desember 2022. Warga yang baru mengunjungi China selama tujuh hari terakhir juga harus dites.

"Kekhawatiran telah muncul di Jepang sebab sulit untuk memahami situasi yang detail (di China)," ujar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Ia menyorot perbedaan angka resmi pemerintah dan data swasta.

WHO juga telah menyampaikan kekhawatiran mengenai data COVID-19 dari pemerintah China. 

Pembatasan di Jepang akan difokuskan pada empat bandara yang memiliki penerbangan langsung ke China Daratan, Hong Kong, dan Macau, yakni Bandara Narita, Haneda, Kansai, dan Chubu. Para maskapai juga diminta tidak menambah penerbangannya.

Tak hanya itu, pemerintah Jepang meminta Cathay Pacific Airlines, Hong Kong Airlines, dan Hong Kong Express Airways agar menahan penerbangan antara Hong kong dan Sapporo, Fukuoka, dan Nara pada Jumat besok.

Pemerintah China pun tidak senang terhadap kebijakan Jepang ini yang dinilai mengganggu hubungan kedua negara. Pihak China menilai kebijakan COVID-19 seharusnya moderat dan tak mengganggu kunjungan warga. 

Saat ini, Jepang telah melonggarkan aturan masuk bagi pendatang dengan syarat menunjukkan tiga bukti vaksinasi atau sudah tes dalam 72 jam terakhir.

Sebelumnya dilaporkan, masyarakat China yang terputus dari seluruh dunia selama tiga tahun oleh pembatasan COVID-19, berbondong-bondong ke tempat-tempat perjalanan pada Selasa (27 Desember) menjelang pembukaan kembali perbatasan, bahkan ketika infeksi yang meningkat membebani sistem kesehatan dan mengguncang perekonomian.

Dilansir Channel News Asia, Rabu (28/12), langkah-langkah zero COVID - dari perbatasan yang ditutup hingga lockdown berkepanjangan - telah menghancurkan ekonomi China sejak awal 2020, bulan lalu memicu ketidakpuasan publik terbesar di daratan sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada 2012.

Perubahan kebijakannya pada bulan ini berarti virus sekarang menyebar sebagian besar tidak terkendali di seluruh negara berpenduduk 1,4 miliar orang.

Namun, statistik resmi menunjukkan hanya satu kematian akibat COVID-19 dalam tujuh hari terakhir hingga Senin, memicu keraguan di antara pakar kesehatan dan penduduk tentang data pemerintah. Angka-angka tersebut tidak konsisten dengan pengalaman negara-negara yang jauh lebih sedikit penduduknya setelah dibuka kembali.

Dokter mengatakan rumah sakit kewalahan dengan pasien lima sampai enam kali lebih banyak dari biasanya, kebanyakan dari mereka sudah lanjut usia. 

Pakar kesehatan internasional memperkirakan jutaan infeksi setiap hari dan memperkirakan setidaknya 1 juta kematian akibat COVID-19 di China tahun depan.

Data dari platform perjalanan Ctrip menunjukkan bahwa dalam setengah jam setelah berita, pencarian tujuan lintas batas populer telah meningkat 10 kali lipat. Makau, Hong Kong, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan adalah yang paling dicari, kata Ctrip.

Data dari platform lain, Qunar, menunjukkan bahwa dalam 15 menit setelah berita, pencarian penerbangan internasional melonjak tujuh kali lipat, dengan Thailand, Jepang, dan Korea Selatan di urutan teratas.

Penanganan COVID-19 di China juga akan diturunkan ke Kategori B yang tidak terlalu ketat dari Kategori A tingkat atas saat ini mulai 8 Januari, kata otoritas kesehatan, karena penyakit ini menjadi kurang ganas.

Perubahan itu berarti pihak berwenang tidak lagi dipaksa untuk mengkarantina pasien dan kontak dekat mereka serta mengunci wilayah.