Militer Jepang Makin Berani, Bakal Jadi Superpower?

Sebelum aturan baru disahkan, dilaporkan bahwa perubahan itu dipicu oleh ketakutan Tokyo akan berkembangnya kekuatan militer dan postur China di kawasan, demikian juga berbagai ancaman yang ada, dari peluncuran rudal Korea Utara hingga invasi Rusia ke Ukraina.

Perubahan utama dalam kebijakan baru Jepang adalah janji untuk meningkatkan anggaran belanja hingga dua persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka pada tahun 2027. Hal tersebut akan membawa Jepang sejajar dengan anggota-anggota NATO.

Hal itu menandai peningkatan yang signifikan dari pengeluaran selama ini yang hanya sekitar satu persen. Perubahan itu memicu kritik tentang dari mana anggaran itu akan dibiayai.

Anggaran itu rencananya akan mendanai proyek-proyek seperti akuisisi “kapasitas serangan balik,” seperti yang disebut Jepang.

Sebelumnya, Jepang menghindari penguasaan kemampuan itu karena perselisihan tentang apakah hal itu dapat melanggar batas konstitusi untuk membela diri.

Menanggapi kontroversi tersebut, dokumen kebijakan itu dilaporkan akan menegaskan bahwa Jepang tetap berkomitmen pada “kebijakan keamanan yang berorientasi pada pertahanan diri” dan “tidak akan menjadi kekuatan militer.”

Sebagian kapasitas itu terdiri atas 500 rudal jelajah Tomahawk buatan AS. Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk membelinya sebagai penahan, sementara Jepang sendiri mengembangkan rudal jarak jauh di dalam negeri.

Sebeumnya dilaporkan, hubungan kerja sama antara Jepang dan ASEAN telah memasuki usia ke-50 tahun. 

Pihak Jepang pun menyatakan keinginannya agar kerja sama antar kedua pihak semakin luas dan persahabatan antar keduanya juga semakin erat.  

"Ya, intinya saat ini hubungan ASEAN dan Jepang itu luas. Tentu saja, perdamaian dan keamanan sangat penting. Tanpa perdamaian, Anda tidak dapat mencapai kemakmuran ekonomi, tetapi budaya dan pertukaran sama pentingnya," papar Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Kiya Masahiko. 

Ia juga menyatakan harapannya agar lebih banyak lagi wisatawan maupun pengunjung dari negara ASEAN untuk berkunjung ke Jepang pasca-pandemi COVID-19.

"Saya sangat berharap banyak orang dari ASEAN, termasuk Indonesia, untuk datang ke Jepang dan menikmati budaya Jepang dan memperdalam kepercayaan, terutama generasi muda, sehingga kita memiliki aset lain yang berkembang baik hingga untuk tahun-tahun mendatang," tambahnya lagi. 

Dubes Kiya pun juga menambahkan bahwa peringatan hubungan tersebut akan diselenggarakan pada tahun mendatang. KTT-nya akan dihadiri oleh para pemimpin yang terlibat, para delegasi dan menjadi wadah bertukar pandangan sekaligus momen kerja sama. 

Terkait kerja sama ASEAN-Jepang, dan bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan, akan diselenggarakan KTT peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo dengan tema perayaan "Golden Friendship, Golden Opportunities".

Dalam penyelenggaraan ASEAN-Jepang Ministerial Meeting di Phnom Penh, Kamboja, Agustus 2022 lalu, Menlu RI Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia mengharapkan adanya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dan inklusif di Indo-Pasifik dapat diutamakan dalam kemitraan ASEAN-Jepang di masa mendatang. 

Posisi Indonesia di Asia Tenggara dianggap penting, terutama dalam perannya di ASEAN. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Masahiko Kiya. Ia baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi. 

Lebih lanjut, ia mngatakan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting di dunia global, misalnya ASEAN dan G20. Terlebih, Indonesia telah memegang presidensi G20, dan akan mengetuai ASEAN di tahun 2023.  

Lebih lanjut, Dubes Kiya mengungkapkan soal isu yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Lim Jock Hoi, yakni perdamaian dan keamanan kawasan terutama Indo Pasifik. 

Tak hanya itu, keduanya juga membahas soal peringatan 50 tahun kerja sama ASEAN dan Jepang yang akan jatuh pada tahun depan.

"ASEAN cukup penting bagi Jepang dan sebaliknya, Jepang juga merupakan mitra kawasan yang penting juga untuk ASEAN," ucap Dubes Kiya.