Liputan6.com, New York - Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB yang berkumpul pada Kamis (5/1/2023), menegaskan kembali perlunya pelestarian status quo atas Kompleks Masjid Al Aqsa atau yang disebut umat Yahudi Temple Mount. Pernyataan ini muncul menyusul kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke situs suci tersebut awal pekan ini.
"Seperti yang telah kita saksikan berulang kali pada masa lalu, situasi di sejumlah situs suci di Yerusalem sangat rentan. Setiap insiden atau ketegangan apapun di sana dapat meluas dan menyebabkan kekerasan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, di Israel, dan tempat lain di kawasan itu," terang asisten Sekjen PBB untuk Timur Tengah Khaled Khiari seperti dikutip dari VOA, Jumat (6/1).
Baca Juga
Dia mendesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri dari meningkatkan ketegangan dan menghormati status quo, yang memungkinkan umat Yahudi dan Kristen mengunjungi situs suci tersebut, namun hanya umat Islam yang dapat beribadah di sana.
Advertisement
Rapat darurat DK PBB ini didesak oleh Palestina dan Yordania serta mendapat dukungan Uni Emirat Arab, China, Prancis, dan Malta.
Israel belum lama ini membentuk pemerintah sayap kanan baru yang dilantik pada 29 Desember 2022, dengan Benjamin Netanyahu kembali memimpin sebagai perdana menteri. Sementara itu, kunjungan Ben-Gvir berlangsung pada Selasa (3/1), dengan pengawalan petugas keamanan yang ketat. Langkah Ben-Gvir tersebut menandai kunjungan menteri Israel pertama kalinya sejak 2017.
Ben-Gvir, seorang politikus sayap kanan jauh, dikenal kontroversial. Pada 2007, dia dihukum karena menghasut rasialisme anti-Arab. Dia juga bagian dari gerakan ekstremis Yahudi, Kahanisme, yang didirikan oleh Meir Kahane.
Kunjungan Singkat Ben-Gvir Picu Badai Kecaman
Meski kunjungan singkat Ben-Gvir berlangsung tanpa insiden, namun sejumlah negara termasuk yang memiliki hubungan dengan Israel, mengecamnya dengan keras. Mereka melabeli aksi Ben-Gvir provokatif.
Utusan Palestina Riyad Mansour menilai bahwa niat Ben-Gvir jelas.
"Dia mengejar agenda ekstremis yang sama yang dia kejar sepanjang hidupnya: mengakhiri sejarah dan hukum status quo. Itulah tujuannya, terlepas dari konsekuensinya," kata Mansour dalam rapat darurat DK PBB.
Sementara itu, kantor Netanyahu mengatakan perdana menteri berkomitmen penuh untuk mempertahankan status quo.
"Kami berharap pemerintah Israel menindaklanjuti komitmen itu," tutur Duta Besar AS Robert Wood dalam rapat yang sama.
Sementara itu, utusan Israel untuk PBB membela tindakan Ben-Gvir.
"Kunjungan Menteri Ben-Gvir baru-baru ini ke Temple Mount bukanlah serangan ke Al Aqsa atau tuduhan-tuduhan lain yang dicap Palestina," ungkap Duta Besar Gilad Erdan. "Kunjungan Menteri Ben-Gvir sejalan dengan status quo dan siapa pun yang mengklaim sebaliknya hanya akan mengobarkan situasi. Orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi Temple Mount."
Advertisement
Pelanggaran Status Quo
Raja Abdullah dari Kerajaan Yordania merupakan penjaga situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Utusannya yang hadir dalam rapat darurat DK PBB menegaskan bahwa kunjungan Ben-Gvir yang tidak diumumkan adalah pelanggaran atas status quo.
"Serangan tiba-tiba ini terjadi tanpa persetujuan Dewan Wakaf, badan hukum yang bertanggung jawab atas al-Ḥaram al-Sharif (nama lain Kompleks Masjid Al Aqsa)," tegas Dubes Yordania Mahmoud Hmoud.
Dia menambahkan bahwa Israel juga melanggar konvensi internasional dan dua resolusi DK PBB, salah satunya diadopsi pada tahun 2000 sebagai tanggapan atas "serangan" di situs tersebut oleh pemimpin oposisi Israel saat itu Ariel Sharon. Kunjungan Ariel Sharon saat itu telah memicu protes dan kerusuhan yang berkembang menjadi Intifada II.
Titik Didih Konflik Palestina - Israel
Kompleks Masjid Al Aqsa telah lama menjadi titik didih dalam konflik Palestina dan Israel. Pada tahun 2021, polisi Israel menggerebek masjid setelah pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu ke arah mereka dari situs tersebut. Kekerasan itu memicu perang 11 hari di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas.
Kali ini, Dubes Mansour pun meminta DK PBB untuk mengambil tindakan.
"Catatan menunjukkan bahwa kegigihan Israel... tidak mengarah pada berhenti melawan tetapi pemberontakan," kata dia. "Mereka yang berkomitmen pada hukum internasional dan perdamaian harus bertindak sekarang, tidak meratapi api yang menyebar di luar kendali."
Anggota DK PBB mengungkapkan keprihatinan mereka tentang meningkatnya ketegangan dan kebutuhan untuk mempertahankan status quo, menahan diri dari tindakan sepihak yang dapat merusak prospek perdamaian, serta kembali ke negosiasi politik yang dapat mengarah pada solusi dua negara.
Advertisement