Sudah 3 Hari Amerika Serikat Tidak Memiliki Ketua DPR

Liputan6.com, Washington DC - Pemimpin fraksi Partai Republik Kevin McCarthy gagal dalam upayanya duduk di kursi ketua DPR Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, sudah tiga hari AS tidak memiliki ketua DPR. Fenomena ini menandai kebuntuan politik yang tidak pernah terjadi sejak era pra-Perang Saudara.

Partai Republik mengambil alih DPR dalam pemilu sela yang digelar pada November 2022, namun kebuntuan saat ini membuat pengambilan sumpah anggota atau pengesahan undang-undang tidak dapat dilakukan. Dikutip dari BBC, pemilihan akan kembali digelar pada Jumat (6/1/2023) waktu setempat.

Kegagalan teranyar McCarthy dipicu oleh langkah 20 Republikan garis keras yang menolak memberinya 218 suara yang dibutuhkan. Mereka skeptis terhadap McCarthy, meski politikus berusia 57 tahun itu telah mendapat dukungan dari mantan Presiden Donald Trump.

Sebut saja Ralph Norman dari Carolina Selatan, yang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memercayai McCarthy. Menurut Norman, tim McCarthy telah mengancam pembalasan politik terhadap mereka jika tidak sejalan.

"Kami akan dikeluarkan dari komite," kata Norman. "Kami akan kehilangan setiap hak istimewa yang kami miliki."

Sementara itu, minoritas Demokrat terus memberikan suara serempak untuk pemimpin mereka Hakeem Jeffries dari New York, orang kulit hitam pertama yang memimpin partai di Kongres. Meski demikian, Jeffries dinilai tidak mungkin bisa mendorong pembelotan dari Republikan demi memuluskan jalannya sebagai Ketua DPR.

Terlepas dari perpecahan yang terjadi, McCarthy - yang menjabat sebagai anggota DPR Republik sejak 2019 - telah mendapatkan dukungan dari lebih 200 Republikan. Kini, para pendukungnya pun gelisah karena agenda mereka terhenti.

"Saya sangat khawatir tentang itu dan saya anggota komite intelijen," kata Brian Fitzpatrick, seorang Republikan dari Pennsylvania.

Fitzpatrick menambahkan bahwa dia dan anggota komite lainnya tidak dapat menerima pengarahan rahasia sampai anggota DPR dilantik.

Ketua DPR berada di urutan kedua untuk menggantikan presiden dalam kondisi darurat, tentunya setelah Wakil Presiden Kamala Harris. Pada November, Partai Republik memenangkan DPR dengan selisih 222 banding 212. Sementara itu, Demokrat tetap mempertahankan kendalinya atas Senat.